Forests
Cargill: pull out of Russia - action at Cargill HQ
Mighty Earth volunteers visited Cargill to say: Stop doing business in Russia. Cargill must cease its $1 billion+ business in Putin's Russia.
They carried thousands of petition signatures and a letter from Ukraine civil society groups and allies from Minnesota and around the country and world.
Thanks to the volunteers, allies and especially Ukrainian organizations who reached out to ask Cargill to stand with them. Watch what happened:
Perusahaan Kertas Korea menjarah hutan hujan terakhir sembari mengklaim operasinya ramah lingkungan
Setahun Investigasi mengungkap deforestasi di rantai pasok kertas dan bubur kertas
Merauke, Papua, Indonesia (15 Maret, 2022) — Sebuah Investigasi terbaru dikeluarkan hari ini oleh Environmental Paper Network (EPN), Mighty Earth, Pusaka, Solutions for Our Climate (SFOC), Korean Federation for Environmental Movement (KFEM) and Advocates for Public Interest Law (APIL) merincikan perusakan hutan alami di provinsi terpencil tanah Papua, Indonesia. Surga dari keanekaragaman hayati, budaya masyarakat adat, dan tangkapan karbon ini sedang dihancurkan untuk memproduksi serpihan kayu pembuatan kertas yang dicap sebagai produk yang lestari dan beretika kepada konsumen di seluruh dunia.
Moorim Paper, perusahaan Korea Selatan, melalui anak perusahaannya, PT Plasma Nutfah Marind Papua (PT PNMP) telah membabat lebih dari enam ribu hektar hutan antara tahun 2015 dan 2021. Dengan luas 64.000 hektar yang mereka kelola, dan akan lebih banyak hutan yang terancam dibabat di tahun-tahun mendatang.
Di antara tuntutan dari penyelidikan, koalisi menyerukan Moorim agar berkomitmen di publik untuk segera melakukan moratorium terhadap pembukaan hutan lebih lanjut, sambil menunggu analisis menyeluruh nilai-nilai lingkungan dan sosial yang harus dilindungi; mengadopsi dan melaksanakan kebijakan Tanpa Deforestasi Tanpa Pembukaan Gambut, Tanpa Eksploitasi (No Deforestation No Peat No Exploitation - NDPE), termasuk di dalamnya Nilai Konservasi Tinggi - Nilai Stok Karbon Tinggi (HCV-HCSA); dan pemulihan wilayah yang telah dirusak, juga memulihkan hak-hak masyarakat adat yang telah diabaikan. Selain itu, koalisi mendesak Forest Stewardship Council (FSC) untuk melakukan penyelidikan penuh atas masalah ini untuk menjaga integritas sertifikasi FSC.
Hutan hujan Papua adalah surga keanekaragaman hayati yang otentik, rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna yang unik di bumi, terutama di daerah tempat perusahaan berada merupakan habitat kanguru pohon dan kasuari, dengan banyak spesies yang masih harus ditemukan dan dikatalogkan, dan yang lain dikategorikan sebagai spesies terancam dalam Daftar Merah IUCN.
Sampai saat ini, hutan alam di provinsi terpencil di Indonesia ini relatif masih utuh. Namun, gelombang perkebunan industri telah mengoyak wilayah tersebut, merusak seluruh ekosistem serta tanah masyarakat adat untuk menghasilkan komoditas di pasar global. “Kertas dijual secara global sebagai pengganti plastik yang katanya ramah lingkungan, namun ternyata masih berasal dari deforestasi dan melecehkan hak masyarakat adat”, kata Sergio Baffoni dari Environmental Paper Network (EPN). “Kita tidak dapat mengorbankan surga terakhir di planet ini untuk produk yang hanya berakhir di tempat sampah dalam beberapa jam setelah dipakai sekali”.
“Moorim Paper mengiklankan diri sebagai pemimpin industri kertas dan bubur kertas yang berkelanjutan, tetapi pelanggarannya terhadap hak asasi manusia dan perusakan hutan tropis asli di Papua tidak diketahui oleh masyarakat Korea.” kata Soojin Kim dari Solution for Our Climate (SFOC). “Bahwa Moorim mengabaikan peringatan LSM Korea ini dan masih melanjutkan bisnis seperti biasa tanpa menyelesaikan masalah ini dalam tiga tahun terakhir, ini tidak bisa kita terima.”
Hutan-hutan yang dibabat oleh Moorim di Papua adalah milik suku tradisional, yang telah membentuk kehidupan dan budaya mereka. Namun, buldoser perusahaan menghancurkan tempat mencari ikan, berburu, dusun sagu, dan bahkan situs keramat mereka, di mana tanah suku-suku tersebut memiliki nilai-nilai sosial dan spiritual bagi mereka. Moorim telah gagal untuk menghormati hak-hak masyarakat adat dan menerapkan Persetujuan atas Dasar Informasi Awal tanpa Paksaan (Free Prior Informed Consent) untuk setiap kegiatan di tanah mereka. “Kegagalan perusahaan untuk menghormati hak-hak masyarakat adat menyebabkan kerugian sosial ekonomi, budaya dan lingkungan” kata Franky Samperante, Direktur Eksekutif Yayasan Pusaka Bentala Rakyat. “Masyarakat adat sudah menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan mereka akan pangan dan air yang berkualitas, penghidupan, dan harmoni, di mana semua ini tidak bisa diganti dengan kompensasi yang tidak adil. Pemerintah harus memberikan sanksi atas dugaan pelanggaran terhadap perusahaan”.
Lebih jauh lagi “Laporan ini menunjukkan bagaimana perusahaan seperti Moorim terus mencampakkan hutan hujan terakhir di Indonesia sambil bersembunyi di balik label hijau kehutanan FSC. FSC harus mengambil tindakan cepat terhadap setiap perusahaan yang melanggar standarnya. Jika tidak, maka label FSC hanyalah sebuah greenwash” kata Annisa Rahmawati, Advokat Mighty Earth untuk Indonesia.
“Pemerintah Korea terkait secara langsung dengan dampak lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan oleh PT PNMP, dengan memberikan pinjaman 9,1 miliar KRW kepada perusahaan induknya, Moorim P&P untuk kegiatan bisnis kehutanannya di luar negeri. Pemerintah harus segera membuka penyelidikan yang transparan dan inklusif tentang kerugian yang ditimbulkan oleh PT PNMP serta meminta Moorim P&P untuk melakukan uji tuntas lingkungan dan hak asasi manusia terhadap PT PNMP termasuk memberikan solusi'' pungkas Shin Young Chung dari Advocates for Public Interest Hukum (APIL).
Waktu kita hampir habis untuk menyelamatkan iklim dan hutan-hutan terakhir di bumi ini, serta orang-orang yang hidupnya bergantung padanya. Sudah waktunya bagi Moorim untuk berhenti bersembunyi di bawah klaim ramah lingkungan. Jika Moorim gagal mengambil langkah-langkah yang diperlukan, maka sudah seharusnya pembeli, pemodal, dan mitra bisnisnya menutup kontrak pasokan, menghentikan dan menangguhkan perjanjian keuangan dan jasa.
Laporan tersedia disini
Korean Paper Company Plunders the Last Rainforests While Continuing to Claim Operations are Eco-Friendly
Moorim Paper, a South Korean company, through its subsidiary company, PT Plasma Nutfah Marind Papua (PT PNMP) has cleared more than six thousand hectares of forests between 2015 and 2021. With 64,000 hectares of the area they manage, more forests will be at risk to be chopped down in the coming years.
This paradise for biodiversity, Indigenous culture, and carbon capture is being devastated to produce wood chips for papermaking that are being branded as sustainably and ethically sourced products to consumers across the globe.
Statement on Cargill’s “Scaling Back” Russian Business
March 11, 2022 – Cargill announced today that it is “scaling back” its business in Russia and stopping investment there, as pressure from Ukrainian organizations, Mighty Earth, and allies mounted on the company.
Cargill’s announcement today that it is “scaling back” its Russian business activities and stopping investment is a “step in the right direction.” Still, Cargill now needs to pull out entirely, according to Ukrainian and global conservation leaders.
"War in Ukraine is a tragedy not only for people but also for the environment. Cargill must continue to take a hard look at the impact of its continuing to send tax revenue to support the Russian invasion,” said Yehor Hrynyk of the Ukrainian Nature Conservation Group.
Over 300 Western businesses ranging from ExxonMobil to McDonald’s have pulled out of Russia to show their opposition to the Putin regime’s brutal invasion. Cargill has suspended operations in Ukraine but has resisted calls to suspend its Russian operations entirely.
“This is a good step forward for Cargill in re-evaluating its investments in Russia. Anyone who does business with and pays taxes to Vladimir Putin’s government is fueling Russia’s war machine,” said Glenn Hurowitz, founder and CEO of Mighty Earth. “We hope this move will spur a broader reexamination of Cargill’s role in the world, spurring the company to move away from being a business that supports authoritarian governments, drives the destruction of ecosystems, and makes an outsized contribution to climate change.”
“The disruption caused by Russia’s invasion of the Ukrainian breadbasket highlights the need for companies and countries to scale up investments in plant-based and cultivated proteins dramatically, so we’re not so dependent on fragile international supply chains for animal feed,” Hurowitz said.
Cargill competitor LDC announced on March 4 that it was suspending operations in Russia, but ADM and Bunge have also refused to pull out of Russia. However, companies exposed to these traders and Cargill in their supply chains, such as McDonald’s, Coca-Cola, Yum! Brands and PepsiCo have announced they are pulling out.
Privately-owned Cargill’s unethical business practices worldwide have long been in the spotlight. In 2019, Mighty Earth’s report, The Worst Company in the World, detailed the company’s history, including its undermining of the embargo on the Soviet Union in response to the invasion of Afghanistan.
About Mighty Earth
Mighty Earth (www.mightyearth.org) is a global advocacy organization working to defend a living planet. Our goal is to protect half of Earth for Nature and secure a climate that allows life to flourish. We are obsessed with impact and aspire to be the most effective environmental advocacy organization in the world. Our team has achieved transformative change by persuading leading industries to dramatically reduce deforestation and climate pollution throughout their global supply chains in palm oil, rubber, cocoa, and animal feed while improving livelihoods for Indigenous and local communities across the tropics.
Une nouvelle étude approfondie révèle que les principaux fabricants de chocolat n’ont pas tenu leur promesse de mettre fin à la déforestation
Le rapport Petites douceurs révèle que le cacao contribue encore à la destruction d’aires protégées et de l’habitat des chimpanzés et des éléphants, malgré les promesses faites il y a quatre ans par le secteur.
Lire le rapport complet [FR]
Read the full report [EN]
14 février 2022 — Plus de quatre ans après le lancement très médiatisé de l’Initiative Cacao et Forêts (ICF), les principaux pays africains producteurs de cacao sont toujours confrontés à la destruction de vastes zones forestières au profit des plantations de cacao, indique une nouvelle analyse de données réalisée par Mighty Earth. Petites douceurs: Le secteur du chocolat n’a pas tenu sa promesse de mettre fin à la déforestation dans ses chaînes d’approvisionnement en cacao révèle que, même après la publication des plans de mise en œuvre par le secteur, la Côte d’Ivoire a perdu 19 421 hectares de forêt au sein des régions productrices de cacao, et le Ghana 39 497 hectares. En additionnant ces chiffres, on obtient une superficie équivalente à celle des villes de Madrid, Séoul ou Chicago.
« Ce rapport dévoile une dimension peu ragoûtante du secteur du cacao et montre qu’il est urgent de rompre le lien unissant les produits chocolatés à la déforestation », a déclaré Glenn Hurowitz, directeur général de Mighty Earth, une organisation mondiale de plaidoyer qui œuvre pour la défense d’une planète vivante. « Les fabricants de chocolat tels que Nestlé, Hershey’s, Mondelēz et Mars doivent cesser de faire de vaines promesses et collaborer dès maintenant avec les gouvernements signataires de l’ICF pour mettre en place cette année un mécanisme conjoint ouvert et efficace de surveillance de la déforestation. »
Grâce à l’analyse de données satellitaires complétées par des enquêtes sur le terrain, Mighty Earth a pu démontrer que le défrichement des forêts tropicales pour la culture du cacao se poursuit. Il s’agit notamment de la déforestation dans des zones dites protégées qui constituent des habitats vitaux pour la faune sauvage menacée, notamment pour les chimpanzés et les hippopotames nains. Ces forêts sont également des puits de carbone indispensables pour freiner la crise climatique et la perte de biodiversité.
Les principales conclusions du rapport sont les suivantes :
- Quatre ans et demi après l’engagement pris dans le cadre de l’ICF par les fabricants de chocolat et les gouvernements d’interdire la création de nouvelles exploitations de cacao, les taux de déforestation restent dans l’ensemble proches d’un niveau record ;
- Dans ces régions productrices de cacao, la Côte d’Ivoire a perdu 19 421 hectares (ha) de forêts, soit 2 % de ses forêts, depuis que le plan d’action de l’ICF a été publié en janvier 2019, tandis que le Ghana a perdu une surface conséquente de 39 497 ha de forêts, avec un taux de déforestation vertigineux de 3,9 %. En combinant la superficie perdue de forêt tropicale pour ces deux pays, on obtiendrait une superficie équivalente à celle des villes de Madrid, Séoul ou Chicago.
- Au Ghana, la perte de couvert forestier enregistrée en 2020 montrait qu’elle était 370 % plus élevée depuis janvier 2019 qu’elle ne l’a été entre 2001 et 2010, et 150 % plus importante que la perte de couvert forestier moyenne entre 2011 et 2019 ;
- Pour la Côte d’Ivoire, la perte moyenne du couvert forestier a été 230 % plus élevée depuis janvier 2019 qu’elle ne l’a été entre 2001 et 2017, et 340 % plus élevée que la perte moyenne enregistrée au cours des années 2000 ;
- La déforestation se poursuit dans l’ensemble des aires protégées de Côte d’Ivoire et du Ghana, et l’analyse des données satellitaires et les observations sur le terrain en Côte d’Ivoire menées par Mighty Earth révèlent que l’expansion de la culture du cacao joue un rôle majeur dans cet empiètement.
« Cette catastrophe peut être parfaitement évitée et aurait dû l’être depuis longtemps déjà. Pendant ce temps, les forêts continuent de disparaître, la faune sauvage meurt et les communautés souffrent », a déclaré Souleymane Fofana, coordinateur général du Regroupement des acteurs ivoiriens des droits humains (RAIDH). « La filière cacao dispose des mêmes outils et de bien plus de ressources que Mighty Earth pour surveiller et prévenir la déforestation, mais le manque de volonté et de transparence reste le principal obstacle aux avancées. »
Les principales conclusions du rapport sont les suivantes :
- Quatre ans et demi après l’engagement pris dans le cadre de l’ICF par les fabricants de chocolat et les gouvernements d’interdire la création de nouvelles exploitations de cacao, les taux de déforestation restent dans l’ensemble proches d’un niveau record ;
- Dans ces régions productrices de cacao, la Côte d’Ivoire a perdu 19 421 hectares (ha) de forêts, soit 2 % de ses forêts, depuis que le plan d’action de l’ICF a été publié en janvier 2019, tandis que le Ghana a perdu une surface conséquente de 39 497 ha de forêts, avec un taux de déforestation vertigineux de 3,9 %. En combinant la superficie perdue de forêt tropicale pour ces deux pays, on obtiendrait une superficie équivalente à celle des villes de Madrid, Séoul ou Chicago.
- Au Ghana, la perte de couvert forestier enregistrée en 2020 montrait qu’elle était 370 % plus élevée depuis janvier 2019 qu’elle ne l’a été entre 2001 et 2010, et 150 % plus importante que la perte de couvert forestier moyenne entre 2011 et 2019 ;
- Pour la Côte d’Ivoire, la perte moyenne du couvert forestier a été 230 % plus élevée depuis janvier 2019 qu’elle ne l’a été entre 2001 et 2017, et 340 % plus élevée que la perte moyenne enregistrée au cours des années 2000 ;
- La déforestation se poursuit dans l’ensemble des aires protégées de Côte d’Ivoire et du Ghana, et l’analyse des données satellitaires et les observations sur le terrain en Côte d’Ivoire menées par Mighty Earth révèlent que l’expansion de la culture du cacao joue un rôle majeur dans cet empiètement.
« Cette catastrophe peut être parfaitement évitée et aurait dû l’être depuis longtemps déjà. Pendant ce temps, les forêts continuent de disparaître, la faune sauvage meurt et les communautés souffrent », a déclaré Souleymane Fofana, coordinateur général du Regroupement des acteurs ivoiriens des droits humains (RAIDH). « La filière cacao dispose des mêmes outils et de bien plus de ressources que Mighty Earth pour surveiller et prévenir la déforestation, mais le manque de volonté et de transparence reste le principal obstacle aux avancées. »
Le rapport contient notamment les recommandations suivantes :
- En 2022, un mécanisme commun ouvert et transparent de surveillance de la déforestation doit être mis en place par les fabricants de chocolat, les négociants en cacao et les gouvernements en mettant leurs informations sur les chaînes d’approvisionnement en cacao en commun et en les associant aux données d’imagerie satellitaire. Un tel mécanisme permettrait d’agir collectivement pour empêcher l’empiètement des forêts par l’expansion des plantations de cacao, et de cibler les initiatives visant à améliorer les moyens de subsistance des petits exploitants au Ghana et en Côte d’Ivoire.
- L’ICF doit rendre compte publiquement des progrès accomplis dans la réduction de la déforestation au Ghana et en Côte d’Ivoire, afin d’empêcher toute nouvelle déforestation pour le cacao d’ici deux ans ;
- Les principaux chocolatiers et négociants en cacao devraient participer activement à la restauration des forêts dégradées et de la biodiversité au Ghana et en Côte d’Ivoire. Ils doivent s’engager à s’approvisionner d’ici 2025 en cacao issu de l’agroforesterie à hauteur d’au moins 50 %, et collaborer avec les coopératives de cacao et les agences gouvernementales pour aider les petits cultivateurs à passer des monocultures de cacao à des systèmes agricoles diversifiés.
- Le gouvernement de la Côte d’Ivoire doit valider rapidement les limites des aires protégées et stopper toute nouvelle déforestation en associant, de manière transparente, les communautés et les organisations de la société civile à leur suivi ;
- Au Ghana, la Commission gouvernementale forestière (Forestry Commission) et le Ghana Cocoa Board (COCOBOD) doivent s’assurer que le nouveau système de gestion du cacao (CMS, Cocoa Management System), destiné à retracer la chaîne d’approvisionnement en cacao, est conçu de manière transparente, afin que les parties prenantes puissent avoir toute confiance dans les données qui seront produites ;
- L’Union européenne, le Japon et les États-Unis doivent adopter une législation obligeant les entreprises à effectuer des contrôles de vigilance approfondis pour prévenir l’importation de cacao ou de produits dérivés du cacao liés à la déforestation sur leurs marchés respectifs.
« L’Initiative Cacao et Forêts a beaucoup de potentiel, mais elle n’est pas encore à la hauteur de ses ambitions. Elle a beaucoup promis, mais n’a pas atteint ses objectifs. Pour les entreprises du secteur du cacao et du chocolat, la protection de l’environnement est un devoir, sous peine de perdre à jamais la denrée dont elles dépendent. La situation actuelle n’est pas tenable », a déclaré Obed Owusu-Addai, responsable de campagne pour EcoCare Ghana.
Contact : Miles Grant, [email protected], +1 703-864-9599 (mobile)
European supermarkets turn their back on beef linked to Amazon deforestation
EU supermarkets turn their back on beef linked to Amazon deforestation
In response to surging deforestation in the Brazilian Amazon and a new investigation documenting their ties to deforestation, major supermarket chains in the UK, France, Belgium and the Netherlands have announced they were dropping Brazilian beef altogether and/or beef products tied to JBS, the world’s largest beef company.
The move comes following a new investigation by Repórter Brasil in partnership with Mighty Earth that tracked deforestation-linked beef in the Brazilian Amazon and the Pantanal tropical wetlands to European retail store shelves, in the form of beef jerky, corned beef and fresh prime cuts. Mighty Earth alerted the retailers and companies to the deforestation links in advance of publication, resulting in this raft of new announcements.
UK: See the investigation of Sainbury's and corned beef
Belgium: See the investigation of Carrefour Belgium and Jack Link’s Beef Jerky
The Netherlands: See the investigation of Lidl Netherlands and ribeye beef steaks
The Netherlands: See the investigation of Ahold companies and beef products in Belgium, the Netherlands and US
Supermarkten in Europa stoppen met Braziliaans rundvlees door aan vleesgigant JBS gelinkte ontbossing
Supermarkten in Europa stoppen met Braziliaans rundvlees door aan vleesgigant JBS gelinkte ontbossing
BRUSSELS en WASHINGTON, DC – Als reactie op de groeiende ontbossing in Brazilië en een nieuw onderzoek dat de banden met ontbossing documenteert, hebben supermarktketens in België, Frankrijk, Nederland en het VK vandaag aangekondigd dat ze helemaal stoppen met Braziliaans rundvlees en/of rundvleesproducten die een relatie met JBS hebben, het grootste rundvleesbedrijf ter wereld.
De maatregel komt na een nieuw onderzoek door Repórter Brasil in samenwerking met Mighty Earth, waarin aan ontbossing gerelateerd rundvlees in de vorm van beef jerky, corned beef en vers vlees naar de schappen van Europese winkels werd gevolgd. Mighty Earth deelde de bevindingen direct met de bedrijven voor de geplande publicatie, resulterend in de aankondigingen van vandaag.
"Dit is een belangrijk keerpunt omdat meerdere grote supermarkten in Europa duidelijk "nee" tegen Braziliaans rundvlees zeggen omdat ze zich zorgen maken over ontbossing", zegt Nico Muzi, directeur van Mighty Earth Europa. "Dit is geen vage toezegging of een mooie aankondiging die het goed in een persbericht doet. Dit zijn concrete commerciële acties van een aantal van de grootste supermarkten uit Europa om geen rundvlees meer te kopen en verkopen van een bedrijf en een land die te veel beloften hebben gedaan en te weinig resultaten hebben laten zien."
“Kerst is al vroeg begonnen voor de bossen in het Amazonegebied, de Braziliaanse Cerrado-savanna's en de Pantanal-wetlands,” zegt Muzi.
De belangrijkste toezeggingen van de Europese supermarkten die vandaag zijn aangekondigd zijn:
- Ahold Delhaize - een Nederlands supermarktbedrijf met meer dan 7.000 locaties wereldwijd en een omzet van 75 miljard euro in 2020.
- Albert Heijn (onderdeel van Ahold Delhaize) heeft toegezegd om voor al haar winkels geen rundvlees uit Brazilië meer in te kopen. Het is de grootste supermarktketen van Nederland met meer dan 1.000 winkels en een marktaandeel van 35% in 2020.
- Delhaize (onderdeel van Ahold Delhaize) heeft toegezegd om alle producten van Jack Link’s uit haar schappen te verwijderen. Het bedrijf is een van de grootste supermarktketens van België.
- Lidl Nederland heeft toegezegd om per januari 2022 te stoppen met de verkoop van al het uit Zuid-Amerika afkomstige rundvlees. Het bedrijf is onderdeel van Lidl Stiftung & Co. KG, een Duitse supermarktketen met meer dan 11.000 winkels wereldwijd en een omzet van meer dan 75 miljard USD.
- Carrefour Belgium heeft toegezegd om te stoppen met de verkoop van Jack Link’s beef jerky en de grotere Carrefour Group heeft toegezegd om beter toezicht te houden in alle landen waar ze actief zijn. Carrefour Group is een Franse multinational met meer dan 15.500 winkels wereldwijd en een omzet van 78.6 miljard euro in 2020. Mighty Earth blijft druk op Carrefour uitoefenen om meer actie in al haar winkels te ondernemen.
- Auchan Frankrijk heeft toegezegd om beef jerky-producten die banden met JBS hebben uit haar winkelschappen te verwijderen. Auchan Frankrijk is onderdeel van Auchan Retail International S.A., Een Franse multinational met bijna 2.000 winkels wereldwijd en een omzet van 31.6 miljard euro in 2020.
- Sainsbury’s UK heeft toegezegd om haar eigen merk corned beef volledig uit Brazilië te verwijderen. Sainsbury’s is de op een na grootste supermarktketen uit het VK met een marktaandeel van 16% in de supermarktsector, meer dan 1.400 winkels en een omzet van 32 miljard pond in 2020/21.
- Princes Group heeft aangekondigd dat ze sinds november 2020 geen contracten voor corned beef meer met JBS hebben afgesloten en heeft toegezegd dat ze een nieuw inkoopbeleid voor Braziliaanse materialen hebben waarin onder andere absoluut geen ontbossing toegestaan is. Princes is een internationaal voedings- en drankbedrijf dat is gevestigd in Liverpool met een omzet van 1,5 miljard pond in 2020/21.
# # #
Ondernemingsverklaringen over de toezeggingen van vandaag
ALBERT HEIJN
“Albert Heijn heeft besloten om te stoppen met de aankoop van rundvlees uit Brazilië voor al haar winkels,” zei een woordvoerder voor Albert Heijn. “Dit omvat zowel eigen merk als A-merken. Albert Heijn zal tijdens de komende maanden samenwerken met onze leveranciers om alle rundvleesproducten uit Brazilië uit te faseren of vervangen.”
LIDL NEDERLAND
"Het beschermen van biodiversiteit, inclusief het voorkomen van ontbossing, zijn centrale thema's binnen ons duurzaam inkoopbeleid", zei Renée Bijvoets, Sustainability Manager voor Lidl Nederland. "Gezien het risico van ontbossing dat in verband wordt gebracht met rundvlees van Zuid-Amerikaanse oorsprong hebben we samen met onze leverancier besloten om op zoek te gaan naar alternatieve bronnen. Het resultaat is dat we vanaf januari 2022 geen rundvlees van Zuid-Amerikaanse herkomst meer zullen verkopen als onderdeel van ons vaste assortiment.
CARREFOUR GROUP
“Na de ontvangen waarschuwing van Repórter Brasil en Mighty Earth zijn we direct een onderzoek gestart” zegt Geoffroy Gersdorff, Group Director of Merchandise Offer Food and Non-Food van Carrefour Group. “Als gevolg hiervan zal Carrefour stoppen met de verkoop van Jack Link’s beef jerky in Carrefour België en zullen we beter toezicht houden in alle landen waar we actief zijn. Deze commerciële beslissing is genomen binnen het comité voor inkoopregels voor de voedseltransitie van Carrefour. De groep is blij met de inzet van de NGO voor dit gevecht, omdat dialoog en waakzaamheid door iedereen ons in staat stelt om problemen te identificeren en voorgang te boeken.”
DELHAIZE BELGIË
“Delhaize zal ervoor zorgen dat alle Jack Link’s beef jerky uit al haar winkels zal worden verwijderd.” zei een woordvoerder voor Delhaize België.
SAINSBURY’S VK
“Het verband tussen de veehouderij en de vernietiging van ecosystemen zoals het Amazonegebied, de Cerrado en de Pentanal is een complexe zaak die we extreem serieus nemen. We hebben samen met onze leveranciers en de bredere bedrijfstak een aantal stappen genomen om dit proberen aan te pakken, maar er is niet voldoende voortgang geboekt. We streven er daarom naar om de inkoop voor ons eigen merk corned beef uit Brazilië te verwijderen om ervoor te zorgen dat er onafhankelijk kan worden gecontroleerd dat de oorsprong van het corned beef van Sainsbury vrij van ontbossing en conversie is.”
AUCHAN FRANKRIJK
“Auchan zet zich in tegen ontbossing en het kappen in Brazilië en met name in de Cerrado,” zei een woordvoerder van Auchan Frankrijk. “Om dit te ondersteunen, werkt Auchan nauw samen met de Earthworm Foundation, die winkeliers ondersteunt bij de implementatie van een verantwoordelijk inkoopbeleid. Het bedrijf heeft een jaar geleden ook het manifest tegen ontbossing voor sojabonen ondertekend. Momenteel onderzoekt onze kwaliteitsdienst uw informatie. Het product wordt door veel winkeliers en e-bedrijven in Frankrijk verkocht. Auchan kan niet worden aangewezen als een specifieke verkoper van dit product. Om eventuele misverstanden te voorkomen en om aan onze toezeggingen te voldoen, besluit Auchan om het product uit te schappen te halen.”
PRINCES GROUP
“Princes heeft sinds november 2020 geen contracten voor corned beef meer met JBS afgesloten. Het corned beef van het Princes-merk dat van JBS is betrokken en is geïdentificeerd door Mighty Earth in de winkelschappen in het VK en Nederland, zijn resten die zijn overgebleven uit het laatste contract.” zei een woordvoerder voor de Princes Group. “Princes neemt het probleem van ontbossing erg serieus en is continu samen met leveranciers bezig om het beheer van de toeleveringsketen te verbeteren, risico's te beperken en voor meer transparantie te zorgen. We hebben onze toeleveringsketen voor corned beef onderzocht en ontwikkelen een nieuw inkoopbeleid voor Braziliaans materiaal waarbij met meerdere factoren rekening wordt gehouden, waaronder traceerbaarheid, risico's, kosten, kwaliteit, feedback van klanten, het beheer van indirecte leveranciers en een toezegging voor nul komma nul ontbossing."
Check out Mighty Earth’s briefings on Ahold Delhaize, Carrefour, Lidl Netherlands and Sainsbury’s.
# # #
CONTACT:
Joel Finkelstein
202.285.0113 | [email protected]
Des supermarchés européens cessent de s'approvisionner en bœuf brésilien en raison de l’implication du géant de la viande JBS dans des pratiques de déforestation
Des supermarchés européens cessent de s'approvisionner en bœuf brésilien en raison de l’implication du géant de la viande JBS dans des pratiques de déforestation.
BRUXELLES et WASHINGTON, DC — Confrontées à la déforestation galopante au Brésil et en réponse à une nouvelle enquête documentant leurs liens avec la déforestation, des chaînes de supermarchés en Belgique, en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni ont annoncé aujourd’hui qu’elles abandonnaient complètement leur approvisionnement en bœuf brésilien et/ou en produits à base de bœuf liés à JBS, la plus grande entreprise de viande bovine au monde.
Ces décisions font suite à une nouvelle enquête menée par Repórter Brasil en partenariat avec Mighty Earth, qui a permis de retracer le parcours de viande de bœuf liée à la déforestation jusque dans les rayonnages de grandes surfaces européennes, sous la forme de bœuf séché, de corned-beef ou de viande fraîche. Le partage par Mighty Earth des résultats de l’enquête, en amont de sa publication, avec les entreprises directement concernées, ont donné lieu aux déclarations d’aujourd’hui.
« C’est un moment charnière, car plusieurs grandes chaînes de supermarchés en Europe ont catégoriquement dit “non” au bœuf brésilien en raison des problèmes de déforestation », a déclaré Nico Muzi, directeur de Mighty Earth Europe. « Il ne s’agit pas de vagues engagements ou de déclarations pour faire bonne impression dans un communiqué de presse. Ce sont des mesures commerciales concrètes prises par certains des plus grands supermarchés d’Europe pour cesser d’acheter et de vendre de la viande de bœuf provenant d’une entreprise et d’un pays qui ont beaucoup promis et qui ont obtenu si peu de résultats. »
« C’est Noël avant l’heure pour les forêts d’Amazonie, les savanes du Cerrado brésilien et les zones humides du Pantanal », a ajouté Nico Muzi.
Les principaux engagements communiqués aujourd’hui par les supermarchés européens sont les suivants :
- Ahold Delhaize—une entreprise néerlandaise de grande distribution comptant plus de 7 000 magasins dans le monde et ayant réalisé un chiffre d’affaires de 75 milliards d’euros en 2020.
- Albert Heijn (qui est rattaché à Ahold Delhaize) s’est engagé à ne plus s’approvisionner en bœuf brésilien pour l’ensemble de ses magasins. Avec plus de 1 000 points de vente et une part de marché de 35 % en 2020, il s’agit de la plus grande chaîne de supermarchés aux Pays-Bas.
- Delhaize (qui est rattaché à Ahold Delhaize) s’est engagé à retirer tous les produits Jack Link's de ses rayons. Cette société est l’une des plus grandes chaînes de supermarchés en Belgique.
- Lidl Pays-Bas s’est engagé à ne plus vendre de viande de bœuf d’origine sud-américaine à partir de janvier 2022. L’entreprise est rattachée à Lidl Stiftung & Co. KG, une chaîne de grande distribution allemande qui compte plus de 11 000 points de vente dans le monde et réalise un chiffre d’affaires de plus de 75 milliards de dollars.
- Carrefour Belgique s’est engagé à ne plus vendre de bœuf séché Jack Link’s, et le groupe Carrefour dans son ensemble s’est engagé à renforcer sa surveillance dans tous les pays où il opère. Le groupe Carrefour est une multinationale française qui compte 15 500 magasins dans le monde et dont le chiffre d’affaires s’est élevé à 79 milliards d’euros en 2020. Mighty Earth continue de faire pression sur Carrefour pour que cette mesure soit appliquée à l’ensemble de ses magasins.
- Auchan France s’est engagé à retirer des rayons de ses magasins les produits de bœuf séché liés à JBS. Auchan France est rattaché à Auchan Retail International S.A., une multinationale française qui compte 2 000 points de vente dans le monde et a réalisé un chiffre d’affaires de 32 milliards d’euros en 2020.
- Sainsbury’s au Royaume-Uni s’est engagé à cesser la production du corned-beef vendu sous sa propre marque au Brésil. Sainsbury’s est la deuxième plus grande chaîne britannique de supermarchés, occupant une part de marché de 16 %. Elle compte plus de 1 400 points de vente et a réalisé un chiffre d’affaires de 32 milliards de livres sterling en 2020/21.
- Le groupe Princes au Royaume-Uni a annoncé qu’il n’avait pas passé de contrat pour du corned-beef auprès de JBS depuis novembre 2020 et s’est engagé à adopter une nouvelle politique d’approvisionnement zéro déforestation pour les matières premières provenant du Brésil. Princes est une multinationale du secteur alimentaire et des boissons basée à Liverpool. En 2020/21, son chiffre d’affaires s’élevait à 1,5 milliard de livres sterling.
L’enquête menée par Repórter Brasil en partenariat avec Mighty Earth a permis de mettre en lumière de multiples exemples de « blanchiment de bétail » : les abattoirs JBS situés dans des zones à faible déforestation comme l’État de São Paulo transforment de la viande de bœuf provenant de bovins élevés et nourris dans des fermes officiellement sanctionnées — et frappées d’embargo — pour déforestation illégale de la forêt amazonienne, ou liées à la destruction de la savane boisée du Cerrado et des zones humides tropicales du Pantanal.
Avec un chiffre d’affaires annuel de 50 milliards de dollars, JBS est le premier producteur mondial de viande de bœuf. Rien qu’au Brésil, il abat près de 35 000 bovins par jour. En 2017, il a été estimé qu’environ un tiers des exportations bovines de JBS au Brésil provenait de l’Amazonie.
L’an dernier, l’Amazonie brésilienne a atteint son niveau record de déforestation depuis 15 ans. Les scientifiques estiment que les deux tiers des terres défrichées en Amazonie et dans le Cerrado ont été convertis en pâturages pour le bétail.
« L’enquête montre que JBS continue de vendre de la viande de bœuf liée à la déforestation, alors qu’il existe en Amérique latine environ 650 millions d’hectares de terres où une production agricole sans déforestation est possible », a poursuivi Nico Muzi. « La bonne nouvelle, c’est que l’Europe ne l’achète plus. Ces mesures commerciales, ainsi que la nouvelle législation européenne destinée à lutter contre la déforestation importée, montrent que l’étau se resserre sur les destructeurs de forêts. »
« En fait, à en juger par les engagements pris aujourd’hui, il semble que les politiques irresponsables de JBS incitent les principaux supermarchés et détaillants à se détourner non seulement de cette entreprise, mais aussi du bœuf brésilien et même sud-américain en général », a expliqué Nico Muzi. « Si j’étais à la tête d’une autre entreprise de viande bovine de cette région du monde, j’exhorterais JBS à cesser de faire de toute cette zone un paria mondial en raison des problèmes de déforestation. Il y a certainement de nombreuses entreprises en Amérique du Sud qui se comportent bien mieux. »
En avril dernier, Mighty Earth a publié sa dernière analyse des données relatives à la déforestation, et a constaté que JBS était l’entreprise de viande la moins performante. Au cours des deux dernières années, elle a été liée au défrichement de 100 000 hectares. Près de 75 % de ces défrichements ont eu lieu dans des aires protégées, ce qui les rend potentiellement illégaux au regard de la législation brésilienne.
# # #
Déclarations des entreprises sur leurs présents engagements
ALBERT HEIJN
« Albert Heijn a décidé de ne plus s’approvisionner en viande de bœuf du Brésil pour l’ensemble de ses magasins », a déclaré un porte-parole d’Albert Heijn. « Cette décision concerne aussi bien les produits de marque de distributeur que les autres marques. Albert Heijn travaillera avec ses fournisseurs dans les mois à venir pour éliminer progressivement ou remplacer tous les produits à base de bœuf d’origine brésilienne. »
LIDL PAYS-BAS
« La protection de la biodiversité et la lutte contre la déforestation sont au cœur de notre politique d’achat durable », a déclaré Renée Bijvoets, Sustainability Manager pour Lidl, Pays-Bas. « Compte tenu du risque de déforestation lié à la viande de bœuf d’origine sud-américaine, nous avons décidé avec notre fournisseur, de chercher une autre source d’approvisionnement. C’est pourquoi, à partir de janvier 2022, nous ne vendrons plus de viande de bœuf d’origine sud-américaine dans notre assortiment permanent. »
GROUPE CARREFOUR
« Après avoir été alertés par Repórter Brasil et Mighty Earth, nous avons immédiatement procédé à une enquête », a déclaré Geoffroy Gersdorff, Group Director of Merchandise Offer Food and Non-Food du groupe Carrefour. « Par conséquent, Carrefour cessera de vendre du bœuf séché Jack Link’s dans ses magasins Carrefour en Belgique et renforcera sa surveillance dans tous les pays où le groupe opère. Cette décision commerciale a été prise au sein du Comité des règles d’achat de Carrefour pour la transition alimentaire. Le Groupe salue l’engagement des ONG dans cette lutte, car le dialogue et la vigilance de tous permettent d’identifier les problèmes et de progresser. »
DELHAIZE BELGIQUE
« Delhaize veillera à ce que tout le bœuf séché Jack Link’s soit retiré de l’ensemble de ses magasins », a déclaré un porte-parole de Delhaize Belgique.
SAINSBURY'S ROYAUME-UNI
« Le lien entre l’élevage de bétail et la destruction d’écosystèmes comme l’Amazonie, le Cerrado et le Pantanal est un problème complexe, que nous prenons très au sérieux. Avec nos fournisseurs et l’ensemble du secteur, nous avons pris une série de mesures pour résoudre ce problème, mais les progrès sont insuffisants. Nous nous engageons donc à ne plus nous approvisionner au Brésil pour le corned-beef vendu sous notre propre marque, ceci afin de s’assurer que l’origine du corned-beef Sainsbury’s puisse être sans déforestation ni conversion d’écosystèmes et vérifiée de manière indépendante. »
AUCHAN FRANCE
« Auchan se mobilise contre la déforestation et le défrichement des écosystèmes au Brésil et notamment dans le Cerrado », a déclaré un porte-parole d’Auchan France. « Afin de soutenir cet effort, Auchan travaille en étroite collaboration avec la Fondation Earthworm qui aide les détaillants à mettre en œuvre une politique d’approvisionnement responsable. En outre, l’entreprise a signé l’an dernier le manifeste contre la déforestation liée au soja. Actuellement, notre service qualité enquête sur les informations que vous nous avez transmises. Ce produit est commercialisé par un grand nombre de détaillants et de sites de e-commerce en France. Aussi, Auchan ne saurait être identifié comme un vendeur spécifique de ce produit. Afin d’éviter tout malentendu et conformément à ses engagements, Auchan a donc décidé de retirer le produit de ses rayons. »
GROUPE PRINCES
« Princes n’a pas passé de contrat pour le corned-beef de JBS depuis novembre 2020 ; le corned-beef provenant de JBS vendu sous la marque Princes et repéré par Mighty Earth dans ses rayonnages au Royaume-Uni et aux Pays-Bas correspond au stock résiduel de ce dernier contrat », a déclaré un porte-parole du Groupe Princes. « Princes prend le problème de la déforestation très au sérieux et s’engage constamment auprès de ses fournisseurs pour améliorer la gestion de sa chaîne d’approvisionnement, en atténuer les risques et renforcer sa transparence. Nous avons réexaminé notre chaîne d’approvisionnement en corned-beef et nous sommes en train d’élaborer une nouvelle politique d’approvisionnement en matières premières provenant du Brésil. Cette politique tient compte d’un large éventail de facteurs, dont la traçabilité, le risque, le coût, la qualité, le retour des clients, la gestion des fournisseurs indirects et un engagement zéro déforestation. »
Check out Mighty Earth’s briefings on Ahold Delhaize, Carrefour, Lidl Netherlands and Sainsbury’s
# # #
CONTACT :
Joel Finkelstein
+1 202.285.0113 | [email protected]
Industry Takes Another Step Towards Assuring Sustainable Natural Rubber
Industry Takes Another Step Towards Assuring Sustainable Natural Rubber
December 14, 2021
Members of the multi-stakeholder Global Platform for Sustainable Natural Rubber (GPSNR) today took another important step towards ensuring the production, processing and consumption of natural rubber does not contribute to the destruction of tropical forests, land grabbing or human rights abuses.
Following from 2020’s vote by GPSNR members – such as Michelin, Bridgestone, Continental and Pirelli – to introduce comprehensive sustainability policy requirements for rubber companies, today saw overwhelming support for a resolution in favor of new reporting requirements, which will set high standards for how companies gather information and communicate on the delivery of their policy commitments. Like the policy components, the reporting requirements cover issues such as ensuring zero deforestation, protecting critical natural habitats and freshwater resources, anti-bribery and corruption, respecting land rights, and upholding human and labor rights within members’ natural rubber operations and supply chains.
Commenting on the successful outcome of the vote at the GPSNR Annual Assembly, Mighty Earth’s Senior Director for Rubber, Dr Julian Oram, stated: “Today marks a significant advancement in our efforts to transform the global rubber industry, and reflects a huge effort by both CSOs and industry members of the Working Group that designed these reporting requirements. It should provide a crucial springboard for developing a convincing model of sustainability assurance and monitoring in the rubber sector going forward.”
GPSNR was co-founded in 2019 by Mighty Earth and several other CSOs, along with a small number of rubber producer/ processors, tire companies, and auto manufacturers. Its mission is to deliver improvements in the socioeconomic and environmental performance of the natural rubber value chain. Over the past twelve months, GPSNR’s membership has grown from 92 to 156 members, including 39 new smallholder farmer representatives from nine rubber producing countries.
While encouraging, this latest step remains just that – a small step. Thus far GPSNR has registered some notable successes, such as the widespread adoption of sustainable rubber policies, the establishment of a Grievance Mechanism with teeth, the inclusion of smallholder representatives as equal stakeholders in GPSNR’s governance, the development of tools for rubber supply chain traceability, and the establishment of national groups to undertake concrete capacity building initiatives on sustainable natural rubber, including agroforestry.
Nonetheless, the ultimate success of the initiative still hangs in the balance. GPSNR has yet to develop an assurance model to robustly assess members’ compliance with their obligations, or gauge how the Platform is adding value to local efforts to boost sustainability at the farm level. There is also much work to do in developing a shared responsibility model that delivers greater equity and “benefit-sharing” across rubber value chains; including ensuring smallholder growers are fairly rewarded for sustainability improvements on their farms. At a more fundamental level, there is still a great deal of resistance amongst industry participants to embrace full supply chain transparency – a crucial prerequisite in being able to understand where problems persist in rubber-growing regions.
Dr Oram cautioned, “The coming twelve months will determine whether the promising groundwork laid at the GPSNR to date ultimately bears fruit in the form of a truly effective self-regulating and self-monitoring industry that improves the livelihoods of rubber smallholders and workers, whilst protecting tropical forests and wildlife habitats. Watch this space!”
JBS Sets Dubious Record with “Sustainable” Bond
JBS Sets Dubious Record with “Sustainable” Bond
WASHINGTON, DC – On Wednesday, meat giant JBS issued a billion-dollar “sustainability-linked” bond. In response, Mighty Earth CEO and Founder Glenn Hurowitz said:
“This bond is probably the greatest bastardization of the term ‘sustainability’ in financial history, and that’s saying something.”
“It’s one of the most destructive companies in the world telling investors it deserves billions of ‘sustainability’ dollars to finance 14 more years of deforestation.
“JBS remains a company that continues to sell meat linked to deforestation, even though there are more than a billion acres of land where deforestation-free agricultural production is possible. They could choose to be a leader in the global transition to a deforestation-free future, but instead they’ve chosen to conduct sustainability by press release.
“Any investor that buys JBS’s sustainable bond will be complicit in the forest destruction and displacement of Indigenous communities they drive.”
Background
- JBS is Brazil’s largest cattle company, and its activities have been tied to deforestation, habitat destruction and climate change.
- In March, the company announced it would a “commitment to achieve net-zero greenhouse gas (GHG) emissions by 2040,” including a pledge to “achieve zero deforestation across its global supply chain by 2035.” Advocates charged that the commitment was woefully inadequate for such a climate-intensive company and in fact amounted to a commitment to 14 more years of forest destruction.
- In April, Mighty Earth released its newest analysis of deforestation data, which found that JBS was the worst-scoring meatpacker and company overall. It has been linked to 100,000 hectares of clearance the past two years – an area larger than all of Berlin. 75 percent of this clearance occurred in protected areas, making it potentially illegal under Brazilian law.
- The new bond issued today by JBS does not seem to be labelled as a formal ESG bond or Green Bond. Rather, the term “sustainability-linked” implies that interest rates will be tied to sustainability targets – though JSB does not provide information about who or what body will make that determination. There does not seem to be any commitment that the financing will be used for sustainability activities.
# # #
FOR IMMEDIATE RELEASE
Wednesday, December 1, 2021
CONTACT:
Joel Finkelstein
+1.202.285.0113 | [email protected]
French Government deforestation ranking shows Bunge and Cargill bring most forest-ravaging soy to France
French Government-backed deforestation ranking shows Bunge and Cargill bring most forest-ravaging soy to France
Paris, 25 November 2021 – For immediate release
The French Government unveiled a new soy-linked deforestation risk tool showing that Bunge and Cargill import the bulk of dirty Brazilian soy into France. This is the first time a government has published a ranking of soy traders based on their deforestation risk. This online tool has the potential to become a catalyst for cleaning up soy supply chains for the EU market.
The deforestation risk analysis tool uses satellite images and supply chain data to quantify the volumes of soy coming into France that was grown in recently deforested areas in Brazil’s Amazon rainforests and the Cerrado tropical savannahs. The tool was developed by NGO Canopée and supply chain data experts Trase in consultation with the government working group formed by 45 representatives from the soy supply chain in France.
Just one year ago, the eight largest supermarkets in France led by Carrefour agreed to use deforestation- and conversion-free soy in a pledge called the French Soy Manifesto. This risk analysis is key to start implementing these commitments. Recently, big meat companies including Groupe LDC, Europe’s largest chicken company, andCooperl, France’s largest pork producer, joined retailers and agreed to only source clean soy.
Nico Muzi, Europe Director of Mighty Earth, said:
“We welcome the French government decision to publish this key tool that supermarkets and meat companies in France have been waiting for. Last year, Carrefour showed leadership in getting all big supermarkets to agree to stop using soy resulting from deforestation. Now, we urge Carrefour to put their money where their mouth is and shift soy purchases away from the highest deforestation risk traders, Bunge and Cargill, to less risky ones.”
Ranking of Brazilian soy importers based on their deforestation risk
Bunge and Cargill are Brazil’s largest soy exporters and are also the largest importers of Brazilian soy into France.
The findings of this new government-backed tool match the results of Mighty Earth’s own Soy and Cattle Deforestation Tracker, which earlier this year showed that the two largest European importers of soy, Bunge and Cargill, are the worst performing soy traders. Mighty Earth’s Deforestation Tracker estimated that between March 2019 and March 2021, Bunge was linked to almost 60,000 hectares of deforestation in Brazil, an area five times the size of Ville de Paris.
Soy consumption in France is responsible for the worst impacts on forests and native ecosystems. Soy for animal feed is the commodity imported into the EU that caused the most deforestation between 2005 and 2017.
“There’s simply no need to bulldoze forests and woody savannahs to make room for soy. There are more than 400 million hectares of previously deforested land where all future soy demand can easily be met without threatening the world’s last ecosystems.
“We urge Cargill and Bunge to agree a Moratorium in the Cerrado with a cut-off date of 2020 in the same fashion of the Amazon Soy Moratorium, which the same soy traders agreed back in 2006 and stopped deforestation linked to soy overnight. This is a business decision the CEOs of Cargill and Bunge need to make asap,” said Nico Muzi.
Nine in 10 Carrefour customers in France think that supermarkets should not do business with the companies that are driving the destruction of forests in Brazil, according to YouGov poll conducted for Mighty Earth earlier this year. Despite this, the French supermarket giant keeps sourcing from the companies most responsible for driving deforestation including Cargill and Bunge. With the acquisition of BIG in March, Carrefour Brasil has become the biggest supermarket in Brazil.
ENDS
About Mighty Earth
Mighty Earth is a global environmental campaign organization that works to protect forests, conserve oceans, and address climate change. We work in Europe, Southeast Asia, Latin America, Africa, and North America to drive large-scale action towards environmentally responsible agriculture that protects native ecosystems, wildlife, and water, and respects local community rights.
More information on Mighty Earth can be found at www.mightyearth.org/.
EU Transparency Register: 169821638625-38
Contact details:
Nico Muzi – [email protected]
+32 484 27 87 91
EU Makes Unprecedented Move: No More Illegal OR Legal Deforestation for EU Products
EU Makes Unprecedented Move: No More Illegal OR Legal Deforestation for EU Products
Still Needed: Protections for Other Native Ecosystems
EMBARGOED UNTIL 17 November 2021, 12:30 CET
Today, the European Commission published a draft law to ensure agricultural products sold in the Union are free of deforestation. In a landmark move, the EU legislative proposal addresses both legal and illegal deforestation in producing countries. This is a world first: it sets an international precedent in the fight against deforestation, and provides an important incentive to protect the planet’s remaining forests.
“The EU draft anti-deforestation law represents a major leap forward in the fight to protect the world’s endangered forests,” said Nico Muzi, Europe Director of Mighty Earth. “The EU is sending a clear message to major supermarkets and retailers: one of the largest economies in the world simply won’t accept agricultural products linked to deforestation.
However, Mighty Earth cautioned that the draft law has three major loopholes that could substantially weaken its impact even as deforestation in the Amazon surges. First, the draft law doesn’t cover the destruction of vital, carbon-rich natural ecosystems such as savannahs, wetlands and peatlands; second, the Commission plan fails to protect the rights of Indigenous peoples to their ancestral lands even though multiple studies show that Indigenous territories are often the best protected; and third, the proposal excludes rubber, which has been a significant driver of deforestation.
“This law will make companies like Cargill think twice about purchasing agricultural goods linked to deforestation,” said Muzi. “But it must be strengthened if the EU is serious about fulfilling its COP26 pledge to end deforestation by 2030. It pointlessly leaves out carbon-rich natural ecosystems such as Brazil’s Cerrado and Southeast Asia’s peatland – as well as rubber, an important forest-risk commodity. It also misses the opportunity to protect indigenous peoples, who are some of the best defenders of the land.
“There’s no reason European consumers should have to worry that the chicken they’re cooking is linked to the destruction of our most precious ecosystems,” said Muzi. “There’s simply no need to destroy native ecosystems to make room for commercial crops. There are more than one billion acres of previously degraded land where all future agricultural needs can easily be met without threatening the world’s last ecosystems. We therefore urge the European Parliament to close those huge loopholes in order to protect European consumers from nature destruction and human rights violations.”
Demand for a strong EU law across society
Shoppers in Europe have said again and again they don’t want to buy food linked to the bulldozing of natural ecosystems. Four in five Europeans think that governments should oblige supermarkets to act on deforestation. In fact, a record 1.2 million citizens urged the Commission to go beyond forest protection and include natural ecosystems such as savannas, wetlands and peatland in the law. The comment period was the second most participated-in public consultation in the history of the EU
And because their customers are demanding deforestation- and conversion-free products, businesses also support strong regulation. In May, over 70 big companies such as supermarket chains Carrefour and Lidl, foodmakers Danone and Ferrero, cosmetics brands L’Oreal and The Body Shop (and even Groupe Avril, France’s largest animal feed producer) urged the EU to protect natural ecosystems.
A year ago, the European Parliament adopted a legislative initiative report urging the European Commission to propose a strong anti-deforestation law.
The link between EU consumption and global deforestation
Europe is one of the largest drivers of global deforestation in the world, second only to China. The EU is responsible for 16 percent of tropical deforestation through the imports of commodities such as beef, soy, palm oil, rubber, timber, cacao and coffee and their derived products.
Agriculture drives almost 90 percent of tropical deforestation, according to the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Soy traders Cargill and Bunge and meatpackers JBS and Marfrig are among the worst forest destroyers in Brazil.
The draft law obliges all companies importing and trading with the six agricultural commodities (beef, soy, palm oil, wood, cocoa and coffee) to conduct due diligence to ensure products sold in the single market are deforestation-free.
ENDS
Notes to the Editor:
Why do we need to protect savannahs, wetlands and peatlands?
Savannahs, wetlands and peatlands support the livelihoods of Indigenous peoples, are home to wildlife, including critically endangered species, and are massive carbon sinks.
Around 70% of the forest destruction associated with EU soy imports was concentrated in one critical biome, Brazil’s Cerrado. The Cerrado is a woody tropical savannah that scientists describe it as an ‘upside-down forest’ because its root system is immense and stores around 13.7 billion tons of carbon dioxide.
This means that if the Commission sets out to only protect ecosystems strictly defined as “forests”, soy and beef expansion in South America will keep shifting from the Amazon basin to the Cerrado, exacerbating deforestation, greenhouse gas emissions, violence and human rights violations. The same could be expected for palm oil, which will expand further into peatlands.
Why rubber?
It's vital that rubber is included in the EU deforestation law. As a key deforestation-risk commodity, rubber was responsible for over 5 million hectares of deforestation over recent years and rubber's expansion in tropical countries has had a devastating impact on millions of hectares of forests, ecosystems, biodiversity, and natural habitats, as well as the rights and livelihoods of hundreds of local and Indigenous communities. Rubber is used mainly in auto tires, but is also found in numerous products like boots, mats, condoms, gloves, and apparel. With global rubber demand forecast to boom by 33% by 2030, and widespread deforestation and species extinction predicted, key industry associations like the ETRMA - which represent giant tire companies like Michelin and, Continental and Pirelli - recently publicly stated that they favour mandatory due diligence and always believed rubber would be in the EU’s legislation.
The decision to exclude rubber was based on flawed data, according to the academics whose research was used by the European Commission.
Why upholding international human rights laws?
The Commission’s plan fails to protect international human rights, in particular to ensure that the lands of indigenous peoples and local communities are protected. Instead, it relies on national laws of producing countries. This is problematic as recent developments in Brazil and Congo show how even those national laws are under attack.
About Mighty Earth
Mighty Earth is a global environmental campaign organization that works to protect forests, conserve oceans, and address climate change. We work in to drive large-scale action towards environmentally responsible agriculture that protects native ecosystems, wildlife, and water, and respects local community rights.
More information on Mighty Earth can be found at www.mightyearth.org/.
EU Transparency Register: 169821638625-38
###
Contact details:
Nico Muzi – [email protected]
+32 484 27 87 91
Astra Clearing Forest NOW in Rarest Orangutan Habitat
Astra Clearing Forest NOW in Rare Orangutan Habitat
New Satellite Imagery Shows October 2021 Forest Destruction
BATANG TORU, NORTH SUMATRA, 9 NOVEMBER 2021 – New satellite imagery caught Indonesian mining, financial services, auto and agribusiness giant Astra International destroying the home forests of the rarest great ape in the world – as recently as last week. The investigation shows operations at Astra’s Martabe gold mine eating away at the habitat of the critically endangered Tapanuli Orangutan between October 9 and 29, 2021.[1]
“Since February, Astra has been in talks over a plan to gauge the impact of the neighboring Martabe mine on Tapanuli Orangutan habitat,” said Annisa Rahmawati, Environmental Advocate at Mighty Earth. “But while talks have dragged on for months, this new evidence shows deforestation continuing all along.”
The Tapanuli orangutan (Pongo tapanuliensis) was identified in just 2017, the first time since the 1920s that a new species of great ape had been found. Indonesia is the only country outside of the Democratic Republic of the Congo that can boast of being home to three species of Great Ape. Fewer than 800 Tapanuli orangutans exist in the world, less than any other great ape species.
“The Batang Toru ecosystem landscape is our last frontier forest in North Sumatra. The government should evaluate all permits on this landscape and take a firm action against companies that threaten the sustainability of this critical landscape,” said Roy Lumbangaol, a campaign manager at WALHI North Sumatra.
Astra International is also a major player in the palm oil sector, with a special policy on deforestation. Its managed palm plantation operations and trading operations (under the company name Astra Agro Lestari) operate under a No Deforestation policy.
“Astra has not extended its palm oil sustainability policy to operations like the Martabe mine,” said Annisa . “That’s even though many of their consumer-product customers like Hershey’s and Unilever have cross-commodity-deforestation commitments on record. In essence, this recklessness around Martabe puts their entire agribusiness operation at risk.”
Scientists estimate that the Tapanuli orangutan population has almost halved since 1985, and it will continue to decline unless comprehensive protection measures are implemented. Conservation biologists have projected that if the adult population decreases by more than 1% of
each year, the genetic diversity of the primate will decline to the point that it will go extinct That’s why scientists with the International Union for the Conservation of Nature have called for a moratorium [2] on the development of projects impacting the Tapanuli orangutan’s habitat.
The Batang Toru Ecosystem is also home to the critically endangered Sumatran tiger, pangolin and helmeted hornbill. Sun bears, tapir, serow and a host of other rare endangered species, including more than 300 bird species, also rely on this habitat.
References:
1 https://www.planet.com/stories/astra-jardine-martabe-gold-mine-expansion_vers3-pzV7oNKng
2 https://www.iucn.org/news/secretariat/201904/iucn-calls-a-moratorium-projects-impacting-critically- endangered-tapanuli-orangutan
# # # For further information,please contact:
Indonesian Campaign Advocacy, Mighty Earth
Annisa Rahmawati
08111097527 [email protected]
PR Consultant, Image Dynamics
Ayunda Putri
08122001411 [email protected]
Astra Tertangkap Lakukan Deforestasi di Habitat Orangutan Terlangka
Siaran Pers Untuk Disiarkan Segera
Astra Tertangkap Lakukan Deforestasi di Habitat Orangutan Terlangka
Citra Satelit Mengungkap Kerusakan Hutan terbaru pada Bulan Oktober 2021
BATANG TORU, SUMATERA UTARA, 9 NOVEMBER 2021 – Citra satelit terbaru berhasil menangkap perusakan hutan pekanlalu oleh Astra International yang saham induknya dimiliki oleh Jardine Matheson1, adalah sebuah perusahaan yang bergerakdi bidang pertambangan, jasa keuangan, otomotif dan agribisnis raksasa pada wilayah habitat spesies kera besar terlangka didunia. Hasil investigasi juga menunjukkan kegiatan operasional Astra di tambang emas Martabe dalam rentang waktu 9sampai 29 Oktober 2021 telah merusak habitat orangutan Tapanuli yang terancam punah.2
“Sejak bulan Februari, Astra berencana untuk menakar dampak tambang Martabe terhadap habitat orangutan Tapanuli,” kata Annisa Rahmawati, Advokat Kampanye Indonesia Mighty Earth. “Namun, bukti baru ini telah menunjukkan bahwa perusakanhutan terus berjalan ketika pembicaraan mengenai rencana masih berlangsung.”
Orangutan Tapanuli (Pongo tapanuliensis) yang diumumkan sebagai spesies baru pada tahun 2017, adalah kera berukuranbesar baru pertama yang ditemukan oleh ilmuwan sejak tahun 1920-an. Dengan temuan ini, Indonesia menjadi satu-satunyanegara selain Republik Demokratik Kongo yang memiliki tiga spesies kera besar. Saat ini, hanya tersisa kurang dari 800orangutan Tapanuli di seluruh dunia, lebih sedikit dari spesies kera besar lainnya.
“Ekosistem Batang Toru di utara Sumatera merupakan satu-satunya habitat orangutan Tapanuli dan sepanjang sejarahmanusia, belum ada satu pun spesies kera besar yang punah. Satwa ini adalah salah satu kerabat terdekat umat manusia,dan saat ini kita tidak memiliki banyak waktu untuk menyelamatkan mereka.” kata Annisa.
Astra International adalah salah satu pemain utama di sektor kelapa sawit dan mempunyai kebijakan khusus mengenaideforestasi. Beroperasi di bawah nama Astra Agro Lestari, baik pengelolaan perkebunan kelapa sawit maupun kegiatanperdagangan perusahaan ini merujuk pada komitmen Nol deforestasi.
“Astra belum mengadopsi komitmen Nol Deforestasi tersebut untuk sejumlah kegiatan operasional mereka yang lain, seperti di tambang Martabe,” lanjut Annisa . “Padahal banyak pelanggan produk mereka seperti Hershey dan Unilever telahmenerapkan komitmen No deforestasi lintas komoditas. Intinya, kelalaian di tambang Martabe ini dapat membahayakanseluruh operasi agribisnis mereka dan memperparah krisis iklim di bumi.”
“Lanskap ekosistem Batangtoru adalah hutan alam terakhir di Sumatera Utara. Pemerintah harus mengevaluasi kembaliseluruh ijin-ijin yang berada di lanskap ekosistem Batangtoru ini dan berani menindak tegas perusahaan yang mengancam keberlangsungan kehidupan di lanskap ekosistem ini”
kata Roy Lumbangaol, Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Sumatera Utara.
Para ilmuwan memperkirakan bahwa populasi orangutan Tapanuli telah berkurang hingga hampir separuhnya sejak tahun1985 dan akan terus menurun jika tidak ada tindak perlindungan yang komprehensif. Para ahli biologi konservasi jugamemproyeksikan bahwa jika populasi orangutan dewasa berkurang lebih dari 1% setiap tahunnya, keragaman genetik primataakan menurun hingga akhirnya punah. Itu sebabnya para ilmuwan dari International Union for the Conservation of Nature (IUCN) menyerukan diberlakukannya moratorium3 pengembangan proyek yang berdampak langsung pada habitat orangutanTapanuli.
Tidak hanya bagi Orangutan Tapanuli, lanskap ekosistem Batang Toru juga merupakan tempat tinggal bagi sejumlah hewanpaling terancam punah di dunia, seperti harimau Sumatra, trenggiling, dan rangkong. Kehidupan satwa seperti beruangmadu, tapir, serow serta beragam spesies langka lainnya, termasuk lebih dari 300 spesies burung, terlebih lagi bagi masyarakat adat dan masyarakat sekitar yang sangat bergantung kehidupannya pada keberadaan hutan dan keanekaragaman hayati di lanskap ekosistem Batangtoru.
1 https://www.ft.com/content/74d17c47-fc3f-47db-a717-e1a2780986fb
2 https://www.planet.com/stories/astra-jardine-martabe-gold-mine-expansion_vers3-pzV7oNKng
3 https://www.iucn.org/news/secretariat/201904/iucn-calls-a-moratorium-projects-impacting-critically-endange red-tapanuli-orangutan
# # #
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: Advokat Kampanye IndonesiaMighty Earth Annisa Rahmawati
08111097527 [email protected]
Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Sumatera Utara
Roy Lumbangaol
+62 822-7656-8624 [email protected]
PR Consultant Image Dynamics Ayunda Putri
08122001411 [email protected]
The UK Soy Manifesto to end meat-driven deforestation: does it fall short?
The UK Soy Manifesto to end meat-driven deforestation: does it fall short?
Today, UK food industry titans, including Tesco, Sainsbury’s, McDonalds, Nando’s, Nestle and KFC will launch the UK Soy Manifesto, which aims to ensure that all physical shipments of soy to the UK are ‘deforestation and conversion-free’.
This represents an attempt by leading consumer facing companies to break the link between destructive deforestation and land clearance in Brazil and Argentina with meat sales in the UK. Soy is mainly used as animal feed and millions of hectares of deforestation are attributed to the expansion in soy production.
So what does the new UK Soy Manifesto mean? And does this represent a breakthrough, or another ‘greenwash’ environmental initiative launched at COP26 in Glasgow with stated ambition but little chance of implementation?
In many ways, the UK Soy Manifesto represents progress. The 27 UK signatories have agreed to a cut-off date (of January 2020) after which they will not accept any soy from deforested land in their products (either directly or embedded).
They have also agreed to cascade this requirement to their supplier contracts; to engage commercial consequences for non-compliance and publicly report against progress. These are all measures that several organisations, including Mighty Earth, have been calling for.
This approach sends a clear signal to giant agribusiness traders that are driving deforestation in Brazil, such as Cargill and Bunge (who have been linked to 66,000 and 60,000 hectares of land clearance in Brazil respectively over the past two years alone), that UK companies will not accept the continued destruction of the Amazon, Cerrado or Pantanal biomes for industrial animal feed and meat.
In terms of the market signal, the numbers are large enough to matter. The signatories represent some 12,000 individual supermarket stores in the UK and £130 billion in turnover: 1,300 McDonald’s and 900 KFC restaurants, alone.
But despite the stated ambition, the UK Soy Manifesto represents both a missed opportunity and an own goal.
Only a month ago, many of the same retailers that have signed this UK Soy Manifesto, including Tesco, Sainsbury’s and Morrisons agreed to a new Roadmap through the Retail Soy Group that highlights what good looks like in setting policy and practice in this area (see table below).
Our analysis shows that the new UK Soy Manifesto lacks many of the key elements that could make it transformative for soy in comparison to industry best practice.
How does it measure up? The UK Soy Manifesto compared with industry best practice through the Retail Soy Group Roadmap.
Industry best practice is for policy to apply to a ‘group level’ from supplier companies. The intent behind this is that such a measure should prevent a company that drives deforestation from continuing to do this with impunity while supplying so-called ‘clean soy’ to another part of the market (such as the UK). Despite this, the UK Soy Manifesto only applies to soy coming into the UK market from individual companies.
The UK Soy Manifesto also uses weak language on ensuring supplier commitments; does not embed full traceability in supplier contracts and appears to use self-reporting from the very traders that are driving deforestation in the first place to verify compliance.
Finally, the implementation period of no later than 2025 gives companies an extended runway of three and a half years to put in place measures, many of which could be put in place within six months or even sooner in many cases.
During this period, some 330,000 hectares of land – twice the size of Greater London - could have been cleared from the Cerrado savannah in Brazil for expanded soy production at current rates.
UK industry, environmental organisations, and Indigenous communities that rely on forest and savannah lands in South America desperately need this initiative to work.
Therefore, we suggest four measures or approaches that could help to ensure that the UK Soy Manifesto becomes effective and transformative in implementation.
1) Shorten the implementation period to align with the Retail Soy Group Roadmap: for retailers, these measures should be put in place immediately with full disclosure on which proportion of suppliers have signed up to these contractual clauses by 2023 at the latest.
2) Apply group level accountability principles: this means that in practice, traders such as Cargill and Bunge that are credibly driving systematic deforestation should be excluded from the supply chain unless they agree to apply a cut-off date, stringent monitoring and other control measures. This will help the initiative to move towards a ‘clean supplier’ principle.
3) Monitoring should be supported by independent systems to support verification and enforcement – such as the Mighty Earth Trader Tracker, and traceability should be a requirement for full access to the UK market – embedded in supplier c contracts.
4) Finally, as Mighty Earth has noted in other publications – a credible soy policy or strategy also requires targets to be set on meat reduction and a move to alternative proteins. This should be embedded in policy – rather than in aspirational statements.
These four measures can take the Manifesto from one based on high-level goals towards effective delivery and industry transformation.
Five things that will determine the success of COP26 Leaders’ Pledge to Protect Forests
Five things that will determine the success of COP26 Leaders’ Pledge to Protect Forests
November 3, 2021
The announcement at COP26 of a new political commitment and global fund to protect the world’s forests heralds an unprecedented moment to begin reversing decades of deforestation across the planet. Signatories to the statement – which include Brazil, Russia, Indonesia, and the Democratic Republic of Congo, as well as the EU and USA – between them account for 85% of the world’s remaining forests.
Along with a promise to halt and reverse deforestation by 2030, the statement also announced a $19.2bn fund (comprised of both public and private money) to tackle the problem.
However, political pledges to end deforestation have been seen before; notably the 2014 New York Declaration on Forests. Sadly, the world has continued to lose forests at an alarming rate since that time. So, what needs to happen now for political puff to translate into real action on the ground to protect forests around the world?
Here are five things that will determine the fate of world leaders’ promise to halt deforestation by 2030.
- Enacting laws and resourcing law enforcement
Many of the world’s largest and most precious remaining forests are found in countries that either have inadequate laws to protect threatened ecosystems, or where such laws exist on paper only and are not enforced. This situation is compounded by corruption and cronyism, with many of the most notorious loggers in forest-rich countries being people with close financial and political ties to those in power. Conserving remaining forests in these countries will largely come down to changing the “risk vs reward” equation, i.e. by increasing enforcement and raising the level of legal jeopardy for the paymasters of those who wield the chainsaws.
- Protecting Indigenous land and forest rights
Thousands of Indigenous communities across the planet rely directly on forest ecosystems for their livelihoods and spiritual identity. At the same time, Indigenous Peoples’ play a vital role in managing and protecting forests. According to a UN report released in March of 2021, deforestation in Latin America is up to 50% lower in the territories of Indigenous communities than elsewhere. However, despite several international agreements codifying the rights of Indigenous Peoples, their territories continue to come under attack around the world from loggers and private militias seeking to displace them and grab their land. It is therefore vital that countries do more to protect, respect and fulfill the rights of Indigenous communities if they are to meet their objectives of halting and reversing deforestation.
- Climate finance additionality
When giant sums of money meant to save the planet are bandied about at international events such as COP26, it can be easy to get swept away in the hype. But it is important to understand the fine print, and to examine the track record of such pledges. At the Paris climate summit, the world’s richest countries agreed to provide $100 billion a year to poorer nations by 2020 in order to help them adapt to and mitigate climate impacts. Yet on the eve of the Glasgow COP, leaders of the world’s richest countries admitted that they had failed to deliver on this promise.
While the existing commitments remain unfulfilled, there is also a question of whether money pledged under this new initiative to halt deforestation (including to support Indigenous communities) will provide additional funds to those already promised, or be retrofitted within pre-existing unmet pledges. Developing countries are also concerned about whether the funds will come out of already overstretched – and in the UK’s case, shrinking – international aid budgets, reducing support for other vital activities. This question of “additionality” is crucial for bringing poorer nations on board with forest protection commitments.
- Closing the market
While protecting trees in countries with large intact forest areas is of paramount importance (including the financing of that), it is also essential to “delink” the consumption habits of rich importing nations from ecological destruction around the world. A number of commodities imported by OECD countries – including beef, soy, palm oil, cocoa, coffee, maize and rubber – are grown in tropical environments, where their production is often directly linked to the clearcutting of forests. It is therefore up to the governments in regions such as Europe, North America and East Asia to enact and enforce strong laws that prevent imported goods linked to deforestation from entering their markets.
- Accelerating industry action
Over recent years, investigations by groups like Mighty Earth and other NGOs have created growing media and consumer awareness about deforestation linked to tropical commodities such palm oil, soy, cocoa and rubber. This has put the industries responsible for producing, trading and selling these products under increasing pressure to take action. In some cases, companies have come together to develop “no deforestation, no exploitation” policies and obligations for their suppliers.
However, progress on implementing these commitments has generally been slow. Companies that produce, buy and sell tropical commodities must therefore redouble their efforts to ensure their pledges are realized on the ground, and develop effective joint monitoring mechanisms to ensure compliance. Industry efforts must also widen to address rogue companies selling within so-called “leakage markets”; i.e. countries and jurisdictions where exporters of goods linked to deforestation can still find a welcome haven for their products.
By pursuing these five key strategies, governments, companies, investors, consumers and civil society can capitalize on the welcome political momentum that has gathered behind the vital task of saving the restoring the world’s remaining forests.
ANALYSIS: Major Breakthrough in Meat Sustainability as Supermarkets Pledge to Cease Purchases Tied to Deforestation
Major Breakthrough in Meat Sustainability as Supermarkets Pledge to Cease Purchases Tied to Deforestation
As the world’s eyes look to Glasgow for climate action, huge change may be coming right in the meat aisle. Leading British and European supermarket chains representing more than 50,000 supermarkets around the world earlier this month sent a clear and unprecedented message to the meat companies responsible for enormous deforestation: change the way you do business, or you’re cut off.
The companies pledged not to purchase meat or dairy raised on soy animal feed sold by companies connected to deforestation that occurred after August, 2020. Europe imports typically imports more than 30 million metric tons of soybeans and soymeal every year, primarily for animal feed. This soy has caused more deforestation than any other commodity imported into the EU and UK from 2005-2017.
The supermarket chains that are part of the commitment are members of the Retail Soy Group - Aldi South, Aldi Nord, Ahold Delhaize, Coop, ASDA, Waitrose, M&S, Sainsbury’s, Lidl, Migros, and Woolworth’s. These chains also are looking at ways to reduce consumption of meat altogether by increasing sales of plant-based and other sustainable proteins.
Now the question becomes whether this coalition of some of the world’s largest retailers will actually implement this commitment, or try to pull a bait and switch on their customers.
What Happened
On October 5th, the Retail Soy Group laid out a new industry road map to stop industrial deforestation driven by growing soy for animal feed. The Group represents major commercial chains like Ahold Delhaize, Aldi South, Aldi North, Asda, Co-op (UK and Switzerland), Lidl, Marks & Spencer, Migros, Morrisons, Sainsbury’s, Tesco and Waitrose & Partners – which taken together operate nearly 50,000 supermarkets, provide jobs for hundreds of thousands of employees, and bring in revenue worth hundreds of billions of dollars.
This commitment is the first of its kind at this scale, and could be a huge deal for forests and for the planet. That’s because enormous swaths of land in Latin America are destroyed to grow the soybeans used to feed chickens, pigs and cows.
70 percent of this destruction is concentrated in just one critical biome – the Cerrado in Brazil – which holds some 5 percent of the world’s biodiversity and some 13.7 billion tons of carbon dioxide in its immense root system. Half of the Cerrado – an area the size of France, Germany, Belgium and the Netherlands combined – has already been destroyed.
The Commitment Say the Right Things
Right now the roadmap is just words on paper, but they’re the right words. Specifically, it says that:
- Retailers will cut-off agribusiness traders from lucrative markets within 14 months if they continue to buy animal feed from deforesters. Until now, traders like Cargill and Bunge have refused to agree to dicscontinue traders engaged in deforestation – but 50,000 supermarkets speak loudly.
- Retailers will impose a cut-off date of August 2020 after which they will not accept embedded soy from either legal or illegal conversation of native ecosystems. And, they will cascade these requirements to their direct and indirect suppliers while imposing clauses in supplier contracts.
- Retailers will apply these stipulations at the group level, which means suppliers won’t be able to sell ‘clean supply’ in one part of their supply chain while continuing to support deforestation in another.
- Retailers will create strategies that acknowledge reducing dependence on soy means finding pathways to alternative proteins, meat reduction and non-soy animal feed.
- Critically, the road map finally turns its back on achieving deforestation-free supply chains through certification, credits or offsets– no deforestation means no deforestation.
But Does it Matter?
If the commitments are actually implemented, and if they’re more than just words on paper. We think three tests will tell the tale:
- First: Will supermarket companies embed these principles and stipulations in supplier contracts? Up to now, asking nicely has proven futile – last year, over 160 retailers wrote a letter to large traders in Brazil asking them to accept the principle of a cut-off date and transparency, but the traders defied them. Instead, we need commercial action – backed up by robust monitoring and evaluation – to actually force change by rewarding clean suppliers at a group level and sanctioning others until they clean up, too. These kind of efforts have been so successful that deforestation for palm oil has been reduced more than 90% in Southeast Asia.
- Second: How seriously will supermarket companies handle non-compliance? The roadmap acknowledges the need for commercial penalties, hut also stipulates that buyers should engage and support the supplier to come up with a time-bound plan to address the problem. This sounds solutions-oriented, but in fact our experience shows that companies can become trapped in an endless cycle of engagement over non-compliance that doesn’t bring real change. The Retail Soy Group members need to be crystal clear that non-compliance with the cut-off date, transparency and group-level responsibility principles will result in commercial consequences – such as suspension of contracts or dropping of volumes. This too is easier if these stipulations are written right into the contracts.
- Third: Will supermarket companies get serious about alternative proteins? Less meat consumption reduces demand for industrial animal feed and therefore reduces pressure on land. Any genuine strategy from retailers which aims to end deforestation must include offering consumers better choices. That can include giving more shelf space to vegetables, fruit and plant proteins and setting meat and dairy reduction targets, and increasing the share of plant-based food in the average shopping basket.
Mighty Earth will be watching closely and applying these three tests as the Retail Soy Group moves forward with its roadmap. If taken seriously, this could mark a transformative moment for global agribusiness – and global forests.
BREAKTHROUGH: Supermarkets Pledge to Cease Purchases Tied to Deforestation
Major Breakthrough in Meat Sustainability as Supermarkets Pledge to Cease Purchases Tied to Deforestation
As the world’s eyes look to Glasgow for climate action, huge change may be coming right in the meat aisle. Leading British and European supermarket chains representing more than 50,000 supermarkets around the world earlier this month sent a clear and unprecedented message to the meat companies responsible for enormous deforestation: change the way you do business, or you’re cut off.
The companies pledged not to purchase meat or dairy raised on soy animal feed sold by companies connected to deforestation that occurred after August, 2020. Europe imports typically imports more than 30 million metric tons of soybeans and soymeal every year, primarily for animal feed. This soy has caused more deforestation than any other commodity imported into the EU and UK from 2005-2017.
The supermarket chains that are part of the commitment are members of the Retail Soy Group - Aldi South, Aldi Nord, Ahold Delhaize, Coop, ASDA, Waitrose, M&S, Sainsbury’s, Lidl, Migros, and Woolworth’s. These chains also are looking at ways to reduce consumption of meat altogether by increasing sales of plant-based and other sustainable proteins.
Now the question becomes whether this coalition of some of the world’s largest retailers will actually implement this commitment, or try to pull a bait and switch on their customers.
What Happened
On October 5th, the Retail Soy Group laid out a new industry road map to stop industrial deforestation driven by growing soy for animal feed. The Group represents major commercial chains like Ahold Delhaize, Aldi South, Aldi North, Asda, Co-op (UK and Switzerland), Lidl, Marks & Spencer, Migros, Morrisons, Sainsbury’s, Tesco and Waitrose & Partners – which taken together operate nearly 50,000 supermarkets, provide jobs for hundreds of thousands of employees, and bring in revenue worth hundreds of billions of dollars.
This commitment is the first of its kind at this scale, and could be a huge deal for forests and for the planet. That’s because enormous swaths of land in Latin America are destroyed to grow the soybeans used to feed chickens, pigs and cows.
70 percent of this destruction is concentrated in just one critical biome – the Cerrado in Brazil – which holds some 5 percent of the world’s biodiversity and some 13.7 billion tons of carbon dioxide in its immense root system. Half of the Cerrado – an area the size of France, Germany, Belgium and the Netherlands combined – has already been destroyed.
The Commitment Say the Right Things:
Right now the roadmap is just words on paper, but they’re the right words. Specifically, it says that:
- Retailers will cut-off agribusiness traders from lucrative markets within 14 months if they continue to buy animal feed from deforesters. Until now, traders like Cargill and Bunge have refused to agree to dicscontinue traders engaged in deforestation – but 50,000 supermarkets speak loudly.
- Retailers will impose a cut-off date of August 2020 after which they will not accept embedded soy from either legal or illegal conversation of native ecosystems. And, they will cascade these requirements to their direct and indirect suppliers while imposing clauses in supplier contracts.
- Retailers will apply these stipulations at the group level, which means suppliers won’t be able to sell ‘clean supply’ in one part of their supply chain while continuing to support deforestation in another.
- Retailers will create strategies that acknowledge reducing dependence on soy means finding pathways to alternative proteins, meat reduction and non-soy animal feed.
- Critically, the road map finally turns its back on achieving deforestation-free supply chains through certification, credits or offsets– no deforestation means no deforestation.
But Does it Matter?
If the commitments are actually implemented, and if they’re more than just words on paper. We think three tests will tell the tale:
- First: Will supermarket companies embed these principles and stipulations in supplier contracts? Up to now, asking nicely has proven futile – last year, over 160 retailers wrote a letter to large traders in Brazil asking them to accept the principle of a cut-off date and transparency, but the traders defied them. Instead, we need commercial action – backed up by robust monitoring and evaluation – to actually force change by rewarding clean suppliers at a group level and sanctioning others until they clean up, too. These kind of efforts have been so successful that deforestation for palm oil has been reduced more than 90% in Southeast Asia.
- Second: How seriously will supermarket companies handle non-compliance? The roadmap acknowledges the need for commercial penalties, hut also stipulates that buyers should engage and support the supplier to come up with a time-bound plan to address the problem. This sounds solutions-oriented, but in fact our experience shows that companies can become trapped in an endless cycle of engagement over non-compliance that doesn’t bring real change. The Retail Soy Group members need to be crystal clear that non-compliance with the cut-off date, transparency and group-level responsibility principles will result in commercial consequences – such as suspension of contracts or dropping of volumes. This too is easier if these stipulations are written right into the contracts.
- Third: Will supermarket companies get serious about alternative proteins? Less meat consumption reduces demand for industrial animal feed and therefore reduces pressure on land. Any genuine strategy from retailers which aims to end deforestation must include offering consumers better choices. That can include giving more shelf space to vegetables, fruit and plant proteins and setting meat and dairy reduction targets, and increasing the share of plant-based food in the average shopping basket.
Mighty Earth will be watching closely and applying these three tests as the Retail Soy Group moves forward with its roadmap. If taken seriously, this could mark a transformative moment for global agribusiness – and global forests.
Mighty Earth: Glasgow's $12 billion for forests great news, but just a start
FOR IMMEDIATE RELEASE
2 November 2021
Contact:
Joel Finkelstein | 202.285.0113 | [email protected]
MIGHTY EARTH on GLASGOW DEFORESTATION ACTIONS
Glenn Hurowitz Founder and CEO, Mighty Earth
“$12 billion to protect and restore the world’s forests is a welcome boost for nature conservation, but it is still paltry compared to either the need or the investment happening in the energy sector. Nature based climate solutions represent 37% of the solution, and until now have received just two percent of total climate finance.
“Climate policymakers are still indulging in an energy fetish that is blinding them to the outsized potential for forests, mangroves, and grasslands to suck extra carbon out of the atmosphere. Sure, we need to go big on energy, transportation, and industrial decarbonization – but we need to go at least as big when it comes in investing in the natural climate solutions all around us.”
On the source of the finance commitment:
“It’s remarkable that philanthropy is providing such a large share of this pledge, when governments and the private sector have vastly more resources. The battle to stop the collapse of the natural systems that underpin life on Earth shouldn’t depend so disproportionately on charity.”
On other upcoming deforestation decisions:
“The UK, US, and European Union are all considering new legislation to ban the import of commodities linked to deforestation. Big ag interests are aggressively lobbying for some giant loopholes. We hope Glasgow is a springboard to go from talking about action on forests to making deforestation illegal once and for all.”
On some noticeably absent investors:
“It’s great to see several large investors pledging to curtail financing deforestation, but several of the biggest bankrollers of deforestation like BlackRock, Vanguard and State Street are notably absent. Notorious forest destroyers like JBS and Bunge just shouldn’t have access to mainstream capital markets to finance the bulldozing of the world’s last rainforests.”
On the missing meat sector:
“The meat industry drives more deforestation and climate pollution than the entire global transportation sector, but is missing entirely from the pledge. It’s not surprising given that the giant meat companies that supply the UK and other markets like Cargill and JBS have resisted calls from customers and financiers alike to shift their development to the Earth’s 1.6 billion acres of previously deforested lands. It’s time for Tesco and other supermarkets to stop putting up with their suppliers’ continued efforts to tear down everything the world is calling for when it comes to conservation.”
# # #
ABOUT GLENN HUROWITZ
Glenn Hurowitz is a globally recognized leader and campaigner on forests, agriculture, and climate change.
Glenn Hurowitz is the founder and CEO of Mighty Earth, a global environmental organization. Glenn leads campaigns to protect forests, conserve oceans, and solve climate change, and is an internationally recognized expert on forests, agriculture, and climate change. Under his leadership, Mighty Earth has achieved transformative forest, climate, and human rights policies from the world’s biggest emitting industries – including major contributions to driving a 90% reduction in deforestation for palm oil, industry-wide action to end deforestation and land-grabbing in the rubber and cocoa industries, and billions of dollars in new clean energy investments. In addition to advocacy, Mighty Earth monitors tends of millions of acres of forests globally as part of its Rapid Response satellite monitoring and supply chain analysis program. Glenn previously co-founded Chain Reaction Research, which provides major financial institutions with in-depth risk analysis of companies’ sustainability risk; served as Managing Director of Waxman Strategies, and chaired the Forest Heroes campaign, which won the Benny Award from the Business Ethics Network for itssuccesses in transforming global agriculture.
Glenn has worked extensively in politics, and is the author of the critically-acclaimed book Fear and Courage in the Democratic Party, and his writing has appeared in The New York Times, The Atlantic, The Nation, Politico, The American Prospect, and The Singapore Straits Times, among others. He’s appeared on many international media outlets, including CNN, Bloomberg, BBC, MSNBC, FOX, CBS, and NPR. He is a graduate of the Green Corps fellowship and Yale University.
Jardines Caught Clearing Forest NOW in Rare Orangutan Habitat
Jardines Caught Clearing Forest NOW in Rare Orangutan Habitat
New Satellite Imagery Shows October 2021 Clearing
Mighty Earth has exposed a new threat to the rarest great ape on the planet, and the world is watching. The critically endangered Tapanuli orangutan of northern Sumatra was just identified in 2017 and fewer than 800 exist in the world, but satellite imagery from the past two weeks shows their habitat being eaten away by deforestation.
Since 2018, the Martabe gold mine in northern Sumatra has been owned by United Tractors, through Astra International, a subsidiary of British conglomerate Jardine Matheson. And Since February of this year, the company has been in talks over a plan to conduct an impact assessment of the gold mine on Tapanuli orangutan habitat -- but while talks have dragged on for months, this new evidence shows deforestation continuing the whole time. The investigation was covered by the Financial Times.
“One could look at the continued expansion and it suggests they are engaging in bad faith. This is a species on the brink of extinction.”
-- Amanda Hurowitz, senior adviser with Mighty Earth
“[I am] surprised and disappointed. While you are negotiating, they are continuing to fight and gain advantage. From what what I can see, there is significant clearance of what was natural forest.”
-- Ian Redmond, biologist and conservationist known for his work with great apes
When the Tapanuli orangutan (Pongo tapanuliensis) was identified in 2017, it was the first time since the 1920s that a new species of great ape had been discovered. The 1100 sq km Batang Toru Ecosystem is their only home. It is also home to the critically endangered Sumatran tiger, pangolin and helmeted hornbill. Sun bears, tapir, serow and a host of other rare endangered species, including more than 300 bird species, also rely on this habitat.
In all recorded human history, no great ape has been made extinct. This is one of humanity’s closest relatives, and we now have only a small window left before it’s too late to save them.