Korindo, Perusahaan Kelapa Sawit dan Kayu dikeluarkan dari Forest Stewardship Council (FSC)

15 Juli 2021 Jakarta, Indonesia — Dewan Forest Stewardship Council (FSC), organisasi sertifikasi kehutanan global terkemuka, telah menghentikan sertifikasi[1] dari Korindo Group, konglomerat kayu dan kelapa sawit Korea-Indonesia yang bereputasi buruk yang beroperasi di Papua dan Maluku Utara, Indonesia.

Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut pengaduan oleh Mighty Earth pada tahun 2017, dan upaya berbagai organisasi di Indonesia, Korea, dan seluruh dunia untuk mengungkap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. “Pengeluaran paksaan yang dilakukan FSC terhadap Korindo, memberikan lebih banyak bukti, bahwa terlepas dari klaim besar-besaran Korindo terhadap kelestarian, ternyata perusahaan masih belum dapat menunjukkan bukti telah memenuhi standar dasar sebagai bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan di abad ke-21,” kata Advokat Mighty Earth, Annisa Rahmawati. “Keputusan FSC harus menjadi peringatan bagi perusahaan mana pun yang berpikir bahwa mereka dapat menggunakan Greenwashing dan intimidasi hukum untuk menghancurkan hutan dan menginjak-injak hak-hak masyarakat adat dengan impunitas..”

Panel pengaduan FSC menemukan[2] bahwa Korindo telah menghancurkan lebih dari 30.000 hektar hutan hujan[3] (setara dengan 42.000 lapangan sepak bola) dalam lima tahun terakhir dan melakukan pelanggaran terhadap hak tradisional dan hak asasi masyarakat adat, yang bertentangan dengan standar FSC. Hutan Papua merupakan hutan hujan asli terbesar di Indonesia, dan salah satu lanskap terpenting bagi iklim dunia. Namun demikian, FSC telah mempertahankan ‘asosiasi bersyarat[4]’ dengan Korindo, yang mengharuskan Korindo untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Sekretaris Jendral FSC pada hari ini mengumumkan[5] penghentian asosiasi karena kegagalan Korindo untuk menyetujui prosedur verifikasi  kepatuhannya secara independen.

"Kami tidak dapat memverifikasi peningkatan kinerja sosial dan lingkungan Korindo," Kim Carstensen, Direktur Jenderal Internasional FSC, dikutip dalam artikel BBC[6] tentang pengeluaran paksaannya. Menanggapi keputusan tersebut, Korindo menyatakan akan mencoba untuk mendapatkan kembali sertifikasi tersebut.

“Meskipun FSC menemukan bahwa Korindo telah melanggar kebijakannya karena melakukan deforestasi besar-besaran dan penyalahgunaan hak-hak masyarakat adat, Korindo terus menyebarkankan informasi palsu tentang usaha keras mereka dan terus menggunakan hubungan kelanjutan asosiasinya dengan FSC untuk mengelabui praktik buruknya,” kata Annisa Rahmawati. “Dengan pengumuman hari ini, Korindo tidak bisa lagi bersembunyi di balik FSC."

Selain gagal memenuhi kewajibannya kepada FSC, Korindo telah berusaha untuk membungkam kritik terhadapnya dengan mengajukan gugatan SLAPP di Jerman terhadap organisasi masyarakat sipil yang telah mengungkap pelanggarannya dan menyerukan perbaikan. Akibatnya, juri dari anggota parlemen Eropa terkemuka dan LSM ahli, didukung oleh Coalition Against SLAPPs in Europe (CASE), memberikan penghargaan[7] pada Korindo Group gelar yang memalukan sebagai International Bully of the Year.

“Korindo jelas tidak memiliki itikad baik. Jika Korindo serius  meningkatkan kinerja lingkungan dan hak asasi manusia untuk mengatasi pelanggarannya terhadap standar FSC, mereka perlu memulihkan habitat hutan yang dihancurkannya, membayar ganti rugi kepada masyarakat adat Papua yang terkena dampak dan menghentikan pelecehan hukum terhadap kelompok masyarakat sipil yang telah mencoba melawan pelanggarannya,” kata Hye Lyn Kim, Juru Kampanye Federasi Korea untuk Gerakan Lingkungan.

Foto dan video berkualitas tinggi dari investigasi Mighty Earth te Korindo tersedia untuk diunduh disini[8].

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Annisa Rahmawati
08111097527

[email protected]

Ayunda Putri
08122001411
[email protected]

[1] https://fsc.org/en/newsfeed/fsc-announces-disassociation-from-korindo-group

[2] https://fsc.org/sites/default/files/2019-11/Overview%20of%20findings%20complaints%20panel%20investigation_Korindo.pdf

[3] https://www.mightyearth.org/wp-content/uploads/2018/02/2016-08-25-FINAL-Korindo-report-English-3.pdf

[4] Korindo Group | Forest Stewardship Council (fsc.org)

[5] https://fsc.org/en/newsfeed

[6] https://www.bbc.com/news/world-asia-57845156

[7] https://www.mightyearth.org/2021/05/20/notorious-palm-oil-giant-korindo-wins-international-bully-of-the-year-award/

[8] https://www.dropbox.com/sh/kmbbj456f7emez8/AADfXnIxIDiSqgidc-3Esdx-a?dl=0

by Mighty Earth

Raksasa Sawit Korindo Berupaya Bungkam LSM dengan Gugatan 'SLAPP' Tak Berdasar

Sidang pertama di Pengadilan Jerman akan dilaksanakan pada tanggal 22 Januari

Jerman, 19 Januari 2021 – Organisasi Rainforest Rescue asal Jerman (Rettet den Regenwald) dan Center for International Policy (CIP) yang bermarkas di Washington, D.C., Amerika Serikat mengecam gugatan pencemaran nama baik tak berdasar yang dilayangkan ke Pengadilan Regional Hamburg oleh sebuah perusahaan yang mengaku dirinya sebagai bagian dari perusahaan konglomerat minyak sawit, kayu dan menara pembangkit energi tenaga angin kerja sama Korea-Indonesia, Korindo. Sidang pengadilan pertama untuk kasus ini rencananya akan dilangsungkan tepat pukul 12 siang di waktu setempat pada tanggal 22 Januari mendatang.

Korindo terlibat dalam praktik deforestasi berskala besar dan pelanggaran hak-hak masyarakat adat di wilayah Papua dan Maluku Utara, Indonesia. Praktik buruk Korindo tersebut terungkap secara lengkap dalam laporan yang disusun oleh Mighty Earth pada tahun 2016 yang berjudul “Burning Paradise” serta sejumlah laporan, publikasi dan dokumenter lainnya, termasuk juga artikel BBC yang dirilis belum lama ini.

"Gugatan ini merupakan strategi kotor yang biasa dilakukan oleh banyak perusahaan. Melihat semakin terkuaknya praktik perusakan hutan hujan secara besar-besaran dan penyalahgunaan hak-hak masyarakat adat yang selama ini mereka lakukan, Korindo menggunakan gugatan ini untuk mencoba mengintimidasi dan membungkam LSM, jurnalis dan aktivis agar berhenti membongkar kegiatan mereka," kata Deborah Lapidus, Wakil Presiden Mighty Earth. “Namun langkah ini justru semakin mengekspos tindak kejahatan Korindo dan menyoroti penyangkalan mereka atas semua kerusakan dan kerugian yang terjadi.”

Gugatan tersebut berdasarkan pada sejumlah surat yang ditandatangani oleh Mighty Earth, Rainforest Rescue (Rettet den Regenwald) dan koalisi LSM lainnya pada bulan Oktober 2016 – lebih dari empat tahun lalu. Surat-surat tersebut bertujuan untuk menyadarkan beberapa perusahaan pelanggan menara pembangkit energi tenaga angin produksi Korindo – termasuk Siemens AG (Jerman) dan Gamesa Corporation (sekarang Siemens Gamesa) dan Nordex SE (Jerman) – akan praktik perusakan hutan hujan berskala besar yang dilakukan oleh perusahaan tersebut di Indonesia. Dalam gugatannya, Korindo mempermasalahkan dan menghendaki pencabutan sejumlah pernyataan di dalam surat-surat tersebut serta menghendaki diterapkannya hukuman yudisial – yang mencakup denda dalam jumlah besar dan hukuman penjara – jika pernyataan-pernyataan tersebut kembali muncul di masa mendatang.

Tuntutan Korindo tersebut adalah contoh nyata Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP). SLAPP merupakan sebuah tren baru yang sangat mengkhawatirkan di mana berbagai pihak berkepentingan yang berpengaruh besar, seperti perusahaan raksasa atau individu ternama, mengajukan tuntutan hukum yang sengaja dirancang untuk menyerang dan secara substansial menguras sumber daya dari organisasi pengawas yang lebih kecil, aktivis, jurnalis, serikat pekerja, media massa serta pihak-pihak lainnya yang mewakili kepentingan masyarakat.

“Aksi perusakan hutan hujan merupakan salah satu kejahatan lingkungan terbesar yang terjadi di dunia saat ini. Namun, alih-alih menuntut para pelakunya, institusi pengadilan malah banyak digunakan untuk menyerang para aktivis lingkungan,” kata Bettina Behrend, Rettet den Regenwald. “Kini, demokrasi kita telah diselewengkan dan supremasi hukum juga telah disalahgunakan. Tapi hal ini tidak akan membuat kami terintimidasi. Sebaliknya, kami justru semakin bertekad untuk bersuara lebih lantang demi membela mereka yang hidupnya menderita akibat dampak kerusakan lingkungan.”

SLAPP merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan hak-hak fundamental masyarakat, yang meliputi kebebasan berbicara dan hak untuk berkumpul. Meskipun demikian, kesadaran masyarakat akan ancaman gugatan SLAPP terhadap hak untuk mendapatkan informasi perlahan mulai meningkat. Wakil Presiden European Commission Věra Jourová baru-baru ini berjanji akan "meninjau semua opsi" untuk melawan ancaman SLAPP terhadap demokrasi di Eropa. Tak hanya itu, sebuah koalisi yang terdiri dari 87 organisasi jurnalistik dan masyarakat sipil, termasuk Mighty Earth, juga telah menyerukan kepada Uni Eropa untuk segera memberlakukan undang-undang yang mampu melindungi warga UE dari SLAPP.

Dipilihnya Jerman sebagai lokasi pengajuan gugatan tersebut mencerminkan langkah Korindo untuk memanfaatkan “jurisdiction shopping” – atau memilih negara yang penegakan hukumnya menguntungkan bagi penggugat – sebagai strategi untuk menyerang organisasi yang berani mengekspos pelanggaran lingkungan hidup dan hak asasi manusia yang mereka lakukan. Menurut para ahli hukum, Jerman merupakan salah satu dari sejumlah yurisdiksi di Uni Eropa yang hukum nasional dan putusan pengadilannya selama ini cenderung memberikan keuntungan bagi para pelapor tuntutan pencemaran nama baik yang tidak berdasar.

Gugatan ini menjadi aksi terbaru Korindo atau anak perusahaannya dalam menggunakan tindakan hukum, atau langkah-langkah intimidasi lainnya, untuk mencoba mengubur pengungkapan praktik tercela mereka. Berikut adalah daftar singkat tindakan hukum yang telah ditempuh Korindo dalam beberapa tahun terakhir:

• Pada tahun 2018, tim kuasa hukum Korindo mengirimkan surat berisi ancaman hukum kepada sejumlah LSM yang terlibat dalam upaya pembongkaran berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut di seluruh dunia.
• Pada bulan September 2019, Korindo melayangkan ancaman hukum kepada Forest Stewardship Council (FSC), sebuah badan sertifikasi global yang mempromosikan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab, melalui penyampaian surat “ceast and desist” guna mengintimidasi FSC agar menangguhkan rencana perilisan dokumen ringkasan publik sebanyak 100+ halaman yang merangkum hasil temuan penyelidikan FSC selama dua tahun terhadap Korindo Group. Akibatnya, FSC hanya merilis[i] sebuah dokumen ringkasan sebanyak dua halaman yang menyimpulkan bahwa Korindo telah melanggar standar FSC melalui tindak konversi hutan secara signifikan, perusakan hutan “bernilai konservasi tinggi” dan pelanggaran terhadap hak tradisional dan hak asasi manusia. “Karena adanya ketidaksepakatan dengan pihak Korindo, laporan panel pengaduan yang asli saat ini tidak tersedia, namun ringkasan temuan investigasi kami dapat diakses di sini,” tulis FSC di situs resminya.
• “Analisis sosial” yang dilakukan oleh FSC terhadap operasi Korindo di Indonesia menguak fakta bahwa “masyarakat yang terkena dampak telah menderita kerugian yang cukup besar… Ini berkisar dari ancaman hingga penggunaan kekerasan dalam beberapa kasus tertentu, dan dalam suasana intimidasi yang berkelanjutan (di luar peraturan keamanan setempat yang berlaku)… ”
• Menanggapi film dokumenter Al Jazeera mengenai Korindo yang tayang pada bulan Juni 2020, Selling Out West Papua, Korindo mengeluarkan sebuah pernyataan yang berisi ancaman tindakan hukum.
• Dalam pernyataan pers menanggapi film dokumenter BBC yang dirilis pada bulan November 2020, The Burning Scar, Korindo mengemukakan bahwa mereka pernah memperkarakan sejumlah LSM hingga ke tingkat pengadilan atas klaim serupa.

“Kami berharap [Korindo] serius untuk memberikan pemulihan bagi masyarakat adat terkait hak atas tanahnya. Kami berterimakasih kepada LSM-LSM, nasional maupun internasional yang secara independent memantau kegiatan Korindo dan memberikan informasi yang berharga untuk membantu mereka menjadi perusahaan yang lebih baik, dan untuk ini Korindo seharusnya juga berterimakasih kepada mereka, daripada terus melawannya sampai ke tingkat pengadilan dan mengintimidasi mereka yang mengungkap praktik destruktif perusahaan ” kata Pastor Anselmus Amo, Direktur Eksekutif SKP KAMe Merauke, sebuah organisasi kemanusiaan milik Gereja Katolik yang berbasis di Papua yang telah bekerja selama bertahun-tahun untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, termasuk dari tindak eksploitasi Korindo.

“Mengajukan tuntutan hukum terhadap organisasi kepentingan publik tentunya tidak akan dapat memulihkan reputasi Korindo atau mengembalikan para pelanggan minyak sawit dan hasil hutan yang telah pergi akibat tindak perusakan lingkungan Korindo yang begitu membahayakan,” kata Lapidus. “Para perusahaan yang baru-baru ini menjadi pelanggan Korindo seperti General Electric Corporation (AS), News Corps Australia dan Sumitomo Forestry (Jepang) harus segera mendesak pihak Korindo untuk mengganti semua kerugian yang telah ditimbulkan baik terhadap masyarakat setempat maupun hutan hujan terakhir di Bumi yang sangat berharga dan berhenti membuang-buang waktu serta uang dalam upaya menggugat organisasi masyarakat sipil." (*)

---

[i] Semua laporan investigasi FSC mengenai Korindo yang dirujuk di atas dapat ditemukan pada bagian bawah halaman situs web ini: https://fsc.org/en/unacceptable-activities/cases/korindo-group

by Mighty Earth

Laporan: Michelin Tutupi Tindak Deforestasi Hutan dalam Proyek Karet “Ramah Lingkungan” di Indonesia

Français, English

Laporan terbaru menguak fakta bahwa perusahaan ban terbesar di dunia tersebut tengah mencari dana hingga jutaan dolar dari investor untuk memulihkan kawasan hutan yang dirusak oleh mitra bisnisnya sendiri

JAKARTA- Organisasi kampanye perlindungan lingkungan Mighty Earth hari ini merilis sebuah laporan yang menuduh bahwa perusahaan ban terbesar di dunia, Michelin, ikut terlibat dan telah menutup-nutupi tindak deforestasi berskala industri di kawasan hutan hujan seluas lebih dari 2.500 hektar menjelang peluncuran proyek karet alam berkelanjutan yang 'ramah lingkungan' di Sumatra, Indonesia. Proyek patungan tersebut, yang dilaksanakan bersama sebuah perusahaan yang ‘berada di bawah naungan Barito Pacific Group’, saat ini tengah mencari investasi tambahan senilai $120 juta dari investor hijau.

Bukti dalam laporan baru tersebut menunjukkan bahwa kawasan hutan hujan seluas 2.590 ha – setidaknya tujuh kali lebih luas dari Central Park di kota New York, atau setara dengan luas pusat kota Paris – telah digunduli oleh sejumlah anak perusahaan mitra Michelin di Indonesia dalam kurun waktu 33 bulan hingga Januari 2015 guna membuka kawasan perkebunan karet alam Proyek Royal Lestari Utama (RLU) yang berfokus pada konservasi alam dan satwa liar di Jambi, Sumatra. Mighty Earth juga menemukan bahwa sekitar 1.298 hektar dari keseluruhan kawasan yang dirusak tersebut terletak di dalam Kawasan Konservasi Satwa Liar, dan saat ini telah ditanami ribuan pohon karet di bawah pengawasan Proyek RLU.

Berbatasan langsung dengan Taman Nasional Bukit Tigapuluh yang berada di tengah pulau Sumatra, kawasan hutan hujan tropis yang kaya akan sumber daya alam dan satwa liar ini telah menjadi tempat tinggal bagi dua masyarakat adat yang kehidupannya sangat bergantung pada hasil hutan – Talang Mamak dan Orang Rimba – serta berfungsi sebagai habitat kritis bagi sejumlah spesies hewan yang terancam punah seperti gajah Sumatra, harimau Sumatra dan orang utan Sumatra yang dilepasliarkan.

Michelin Group adalah perusahaan ban terbesar di dunia yang menggunakan karet alam sebagai bahan utama dari ban kendaraan yang diproduksi dan dijualnya di seluruh dunia. Sejak pertama diluncurkan, Proyek RLU telah menerima pendanaan dari ‘obligasi hijau’ berkelanjutan pertama di Asia senilai $95 juta, dana publik dari pemerintah Norwegia, Inggris dan AS, dan akan segera mendapatkan pendanaan lebih lanjut dari obligasi hijau kedua senilai $120 juta.

“Ini adalah skandal deforestasi yang sangat besar,” kata Alex Wijeratna, Direktur Kampanye Mighty Earth dan juga penulis laporan tersebut. “Bukti kami yang kami temukan menunjukkan terjadinya tindak deforestasi berskala industri di ribuan hektar hutan hujan yang kaya akan satwa liar di Jambi menjelang disetujuinya Proyek RLU pada akhir tahun 2014. Michelin mengetahui adanya aksi yang mengerikan ini, tidak melakukan apa pun untuk menghentikannya, dan sebaliknya memilih untuk menyematkan label ‘ramah lingkungan’ pada Proyek RLU demi menarik investor obligasi hijau yang sejak saat itu telah menginvestasikan jutaan dolar ke dalam proyek tersebut.”

Pada bulan Mei 2015, Michelin secara resmi mengumumkan Proyek RLU seluas 88.000 hektar yang dijalankan oleh sebuah perusahaan Indonesia yang berada ‘di bawah naungan Barito Pacific Group’. Saat itu, Michelin mengatakan bahwa wilayah konsesi Jambi telah “…telah dirusak oleh deforestasi yang tidak terkendali” dan menyalahkan pelaku luar seperti perambah, pekerja pendatang dan kelompok kriminal terorganisir.

Sebaliknya, laporan yang diterbitkan oleh Mighty Earth menyatakan bahwa mitra usaha patungan Michelin sendiri – yaitu anak perusahaan RLU yang dikenal sebagai PT Lestari Asri Jaya (LAJ) – yang melakukan sebagian besar perusakan ini melalui kegiatan pembukaan hutan berskala industri, terutama di dalam wilayah konsesi LAJ 4. Laporan yang berjudul Complicit: An Investigation into Deforestation at Michelin’s Royal Lestari Utama Project in Sumatra, Indonesia tersebut menunjukkan bahwa pada bulan April 2012 terdapat kawasan hutan utuh seluas 3.966 hektar yang menutupi hampir seluruh wilayah studi kasus LAJ 4. Pada saat proyek usaha patungan RLU dimulai pada bulan Januari 2015, hanya sekitar 138 hektar dari keseluruhan kawasan hutan tersebut yang masih tersisa. Analisis citra satelit resolusi tinggi oleh Mighty Earth menunjukkan bahwa penanaman karet berskala besar telah menggantikan kawasan hutan di wilayah tersebut.

Mighty Earth telah melakukan korespondensi dengan pihak Michelin dan RLU di Indonesia untuk mencari kebenaran mengenai penelitiannya di Jambi yang dimulai sejak bulan September 2019 serta meminta agar sejumlah dokumen serta laporan uji kelayakan sosial dan lingkungan dari bulan Oktober 2013 dipublikasikan secara umum. Kedua perusahaan tersebut berulang kali menolak permintaan Mighty Earth, meskipun fakta membuktikan bahwa dana publik telah digunakan untuk mendukung proyek tersebut.

“Michelin telah melakukan serangkaian kunjungan lapangan dan uji kelayakan di Jambi sejak awal Oktober 2013, tetapi mereka menolak semua permintaan kami untuk melakukan transparansi publik dan malah menyembunyikan semua hasil uji kelayakan tersebut,” kata Wijeratna.

“Sejauh ini, investor publik dan swasta telah menyuntikkan dana ‘obligasi hijau’ atau ‘obligasi keberlanjutan’ sejumlah hampir $100 juta ke Proyek RLU di Indonesia, dan saat ini mereka tengah dimintai dana tambahan senilai $120 juta,” kata Wijeratna. “Kami menginginkan adanya penyelidikan independen untuk mengungkap semua hal buruk yang terjadi di sana sebelum proyek ini dimulai. Kami juga menyerukan agar dana dari ‘obligasi hijau’ kedua tidak diturunkan sebelum semua fakta mengenai apa yang sebenarnya terjadi di Jambi dirilis ke ranah publik.”

Proses uji kelayakan dan konsultasi masyarakat yang tidak jelas juga memiliki konsekuensi sosial yang berkepanjangan di Jambi. “Para petani melaporkan adanya konflik kepemilikan lahan dengan anak perusahaan lokal RLU di lapangan,” kata Fenna Otten dari departemen Geografi Manusia Universitas Göttingen, yang melakukan penelitian lapangan di desa Muaro Sekalo pada tahun 2017. “Para penduduk desa mengatakan bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain menyerahkan tanah mereka kepada pihak perusahaan. Mereka merasa dipaksa dan tidak berdaya. Michelin tidak sepantasnya mendapatkan pendanaan obligasi hijau ataupun pujian dari masyarakat karena mereka telah menipu begitu banyak pihak melalui proyek pembangunan yang mereka sebut berkelanjutan ini. "

Pada pertengahan bulan September lalu, masyarakat kembali melakukan demonstrasi di Tebo, Jambi untuk memprotes perampasan tanah secara tidak adil yang dilakukan oleh Proyek RLU.

“Anda tidak akan bisa menghentikan deforestasi ataupun perampasan kecuali Anda tahu persis siapa yang bertanggung jawab,” kata Wijeratna. “Ini merupakan bagian dari masalah transparansi yang lebih luas, baik dengan Michelin maupun industri karet secara keseluruhan. Michelin bahkan tidak mau mengungkapkan dari perusahaan mana pasokan karetnya berasal. Jika Michelin benar-benar ingin memenuhi target nol-deforestasi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia seperti yang mereka katakan, maka Michelin harus berterus terang mengenai apa yang sebenarnya terjadi di Jambi, dan menggunakan posisinya sebagai pemimpin industri untuk mendorong transparansi yang lebih besar di seluruh rantai pasokan karet.”

by Mighty Earth

Persetujuan Omnibus Law Indonesia Menjadi Ancaman Mengerikan bagi Upaya Anti-Deforestasi

(Read in English)

Industri Minyak Kelapa Sawit Harus Menolak Pembatalan Secara Legislatif Pembatasan Deforestasi

Jakarta, 5 October 2020 – Parlemen Indonesia mengeluarkan stimulus ekonomi yang kontroversial “Omnibus Law” hari ini meskipun ada berbagai tentangan dari aktivis lingkungan dan masyarakat adat dan kekhawatiran dari investor internasional bahwa unsur-unsur dari undang-undang baru tersebut akan memperburuk deforestasi dan pelanggaran hak atas tanah serta akan membalikan kesuksesan sebelumnya dalam mengurangi hilangnya lahan hutan. Keputusan anggota parlemen Indonesia untuk menyetujui RUU dengan berbagai elemen didalamnya juga mengancam untuk meniadakan perkembangan yang sangat berarti yang dibuat oleh sektor minyak kelapa sawit untuk mengadopsi praktik produksi yang lebih bertanggung jawab.

“Saat ini parlemen Indonesia membuat pilihan keliru yang akan menghancurkan antara kelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi, dengan secara efektif melegitimasi deforestasi yang tidak terkendali sebagai mesin untuk apa yang mereka sebut kebijakan penciptaan lapangan kerja pro-investasi.” kata Phelim Kine, Direktur Kampanye Senior Mighty Earth. “Itu salah perhitungan dan tragis karena investor asing dan mitra dagang utama akan semakin menyandarkan investasi mereka dan keputusan impor tentang standar kelestarian lingkungan yang akan melindungi tutupan hutan dan keanekaragaman hayati Indonesia yang tak ternilai harganya daripada menghancurkannya.”

Pemerintahan presiden Joko “Jokowi” Widodo telah membenarkan undang-undang baru yang luas, yang melibatkan penyisipan 174 pasal yang baru ke dalam 79 undang-undang yang mengatur berbagai bidang termasuk perpajakan, tenaga kerja, investasi, dan lingkungan, sebagai alat penting dari penciptaan lapangan kerja di tengah pandemi virus Corona. Namun undang-undang baru tersebut mencakup berbagai ketentuan yang menurut para analis akan memperburuk deforestasi di Indonesia dan akan lebih jauh lagi menimbulkan kerugian reputasi pada sektor minyak kelapa sawit internasional. Analisis dari LSM Indonesia Madani telah memperingatkan bahwa undang-undang baru akan melemahkan perlindungan hukum yang ada untuk hutan alam dengan potensi dampak bencana, termasuk penghancuran total pada tutupan lahan hutan alam di provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Jawa Tengah selama dua hingga tiga dekade mendatang.

Parlemen menyetujui undang-ungang baru meskipun konsultasi pemerintahan publik tidak memadai tentang substansi dan implikasinya. Pada 5 Oktober, sekelompok investor global yang mengelola aset senilai $ 4,1 triliun mengeluarkan surat kepada pemerintah Indonesia yang menyatakan keprihatinan mereka tentang “dampak negatif dari tindakan perlindungan lingkungan tertentu yang dipengaruhi oleh Omnibus Law.” Pada bulan Juli, koalisi kelompok lingkungan dan masyarakat sipil Indonesia memperingatkan dalam sebuah surat terbuka kepada pemodal domestik dan internasional bahwa pengesahan RUU tersebut akan berarti bahwa “hukum dan peraturan Indonesia untuk saat ini tidak akan lagi mematuhi pengamanan lingkungan dan sosial yang telah diterima secara global.” Pada bulan yang sama, Country Director Bank Dunia Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahkonen, memperingatkan bahwa Omnibus Law akan “menjauhkan peraturan lingkungan Indonesia dari penerapan praktik terbaik.”

Sektor minyak kelapa sawit Indonesia sangat rentan terhadap pukulan balik dari importir karena ketentuan lingkungan yang bermasalah dalam undang-undang baru tersebut. Importir utama minyak sawit termasuk Uni Eropa dan Britania Raya sedang mempertimbangkan standar lingkungan yang semakin ketat untuk impor pertanian, termasuk minyak kelapa sawit. Implementasi industri dari kebijakan “No Deforestation, No Peatland, No Eksploitation” (NDPE) telah membantu memastikan produsen Indonesia dapat memenuhi standar tersebut. Pengesahan RUU tersebut kemungkinan akan mendorong lebih banyak deforestasi oleh produsen minyak kelapa sawit, mencemari industri dan pelanggannya secara keseluruhan. Unsur-unsur pro-deforestasi RUU, juga terbang dalam menghadapi pemberlakuan pemerintah Indonesia pada Agustus 2019 dari moratuorium permanen tentang pembukaan hutan untuk kayu dan pengembangan perkebunan.

“Perusahaan minyak kelapa sawit Indonesia menyadari bahwa mereka tidak boleh merusak kemajuan yang telah mereka buat selama bertahun-tahun dalam menurunkan deforestasi yang terkait dengan produksi minyak kelapa sawit hanya karena Omnibus law sekarang mempermudah perusahaan untuk menghancurkan hutan dan ekosistem,” kata Kine. “Sektor minyak kelapa sawit harus menyadari bahwa kelangsungan hidup bisnis ekspornya dalam jangka panjang bergantung pada kebijakan yang melindungi hutan daripada menghancurkannya. Memanfaatkan persyaratan hukum baru yang dilonggarkan akan menjadi langkah mundur besar-besaran bagi industri.”

Terlepas dari reputasi dan ekonomi yang dipertaruhkan, pedagang minyak kelapa sawit utama termasuk Wilmar, Golden Agri, Musim Mas, RGE Group, Bunge, Sime Darby, dan Louis Dreyfus tak bergeming di depan umum tentang RUU tersebut. Produsen utama pada barang konsumen termasuk Unilever, Cargill dan Nestle, yang telah berkomitmen pada kebijakan NDPE, juga belum menyatakan keprihatinan tentang RUU tersebut. Satu-satunya perusahaan minyak kelapa sawit besar yang mengomentari RUU tersebut adalah Astra Agro Lestari (AAL), dengan Wakil Presiden Direkturnya, Joko Supriyono, menyatakan dukungan bahwa undang-undang tersebut tidak memenuhi syarat hukum. Dengan melakukan itu, Supriyono mencemooh kebijakan NDPE AAL itu sendiri dan bertentangan dengan perusahaan induk AAL., Jardine Matheson, menyatakan dukungannya secara eksplisit pada minggu lalu untuk langkah-langkah peraturan internasional yang mengendalikan deforestasi.

“Sekarang RUU itu sudah menjadi undang-undang, pertempuran bergeser ke implementasi. Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa mereka merumuskan peraturan pelaksanaan khusus dari undang-undang baru tersebut melalui konsultasi yang erat dengan organisasi lingkungan dan masyarakat sipil untuk mengurangi implikasi buruknya terhadap hutan negara.,” kata Kine. “Dan sektor minyak kelapa sawit harus menunjukkan kesediaannya untuk mempertahankan standar produksi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan meskipun pemerintah gagal melakukannya.”

---###---

Info lebih lanjut, hubungi:
Image Dynamics
Ayunda Putri
08122001411
[email protected]

by Mighty Earth

Deforestasi Indonesia, Ancaman Ganda Karhutla Dan COVID-19

English

Lebih dari 500 tenaga Kesehatan professional ajukan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo untuk cegah kebakaran hutan dan lahan

Pemerintah Indonesia harus menyadari dan mengambil langkah pencegahan atas ancaman gabungan kebakaran hutan dan lahan dengan resiko Kesehatan akibat Covid-19 yang menggerakan lebih dari 500 tenaga Kesehatan profesional menandatangani surat terbuka yang dibacakan oleh dr. Arif Wicaksono, M.Biomed (Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura) dalam Webinar bertajuk “Cegah Deforestasi untuk Indonesia yang Lebih Sehat” yang diselenggarakan oleh Tempo Media Group bekerja sama dengan Yayasan Madani Berkelanjutan dan Yayasan Alam Sehat Lestari pada Kamis, 24 September 2020. Webinar tersebut juga dihadiri oleh Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, M.M. (Komisi IV DPR RI), dan Jendral TNI Doni Monardo (Ketua SATGAS Covid-19/Kepala BNPB).

Acara webinar yang dihadiri 234 peserta ini diselenggarakan sebagai salah satu upaya untuk merespon potensi bencana Covid-19 serta pentingnya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di era pandemi ini. Dalam webinar tersebut mengundang perhatian pada fakta yang meresahkan bahwa virus yang menyebabkan Covid-19 terus menyebar ke seluruh Indonesia di waktu yang bersamaan dengan resiko kebakaran hutan dan lahan tertinggi. Kedua hal tersebut dapat menyebabkan konsekuensi yang fatal untuk Kesehatan publik, dan asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang dihisap berpotensi memperburuk kondisi medis pasien Covid-19. Seperti diketahui bahwa Covid-19 telah membebani kapasitas Rumah Sakit di Indonesia dan tekanan pada system medis hanya akan semakin tidak terkendali jika ditambah dengan korban dari kebakaran hutan dan lahan. Kombinasi keduanya akan menjadi menyulitkan pemerintah untuk penanggulangan bencana.

“Saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan sejawat yang sudah meluangkan waktu untuk mendukung dengan menandatangani surat terbuka ini di tengah padat dan sibuknya mereka dalam berjuang menghadapi badai pandemi Covid-19 ini. Persoalan kesehatan masyarakat harus diselesaikan dari hulu ke hilir. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta deforestasi secara umum adalah upaya terintegrasi menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia dan dunia. Jangan sampai di situasi Covid-19 yang sudah rumit seperti saat ini, kesehatan masyarakat semakin terbebani dengan bencana asap karhutla. Saat ini boleh dikatakan kita beruntung karena musim kemarau tidak sekering dan selama biasanya. Ke depannya, mari kita terus jaga hutan kita, demi Indonesia yang lebih sehat,” ujar drg. Monica Nirmala, Senior Public Health Yayasan Alam Sehat Lestari.

Hal yang sangat meresahkan adalah jika penyebaran virus Covid-19 terjadi berbarengan dengan kebakaran hutan dan lahan, di mana keduanya bisa berdampak fatal bagi kesehatan masyarakat. Beban rumah sakit saat ini sudah cukup berat akibat Covid-19, dan kondisinya bisa semakin parah jika jumlah pasien bertambah akibat kebakaran hutan dan lahan. Fokus penanganan bencana oleh pemerintah daerah juga akan terbelah sehingga tidak optimal.

Hal senada juga disampaikan oleh Prof. Nila Moeloek dalam pidatonya saat membuka acara webinar, “asap ini bisa dari rokok, bisa dari kebakaran hutan, akhirnya akan mengganggu paru-paru. Dan paru-paru ini akan mengirup oksigen. Kita mengharapkan oksigen yang dengan mudah masuk paru-paru untuk bernapas, tapi ternyata virus (Covid-19) ini beresiko lebih besar saat paru-paru terganggu akibat kebakaran hutan.”

Berdasarkan data pemerintah, terdapat sekitar 64.600 hektare area terbakar yang terjadi selama periode Januari-Juli 2020. Analisa dari MADANI Berkelanjutan juga menunjukkan bahwa ada terjadi perluasan area potensi terbakar (APT) dari luasan 18.000 hektare di bulan Juli menjadi 84.000 hektare di bulan Agustus. Pada bulan September 2020, pada saat musim kemarau mulai beralih ke musim penghujan, titik-titik hotspot sudah mulai mulai berkurang.

Terlepas dari kenyataan bahwa keadaan cuaca seringkali tidak menentu di tahun ini sehingga suhu udara tidak sepanas biasanya, data kenaikan area APT menunjukkan bahwa pemerintah perlu lebih waspada dan perlu usaha maksimal agar bencana yang lebih buruk dapat dihindari. Situasi ini dapat menjadi semakin parah jika kesadaran publik untuk ikut menjaga lingkungan dan hutan sangat minim, penegakan hukum bagi korporasi tidak dilakukan dan monitoring juga tidak berjalan.

Muhammad Teguh Surya, (Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan) menilai bahwa kasus kebakaran hutan di Indonesia saat ini tidak boleh dianggap enteng karena masih banyak faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan selain cuaca yang justru lebih mengkhawatirkan dan harus diwaspadai seperti perubahan tutupan lahan dan kerusakan hutan serta gambut.

“Dalam analisis MADANI selama lima tahun terakhir, periode 2015 hingga 2019 menunjukkan 5,4 juta hektar hutan dan lahan terbakar. Ada tiga faktor yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan karhutla di suatu tempat. Pertama adalah karena adanya perubahan tutupan lahan. Kedua, keberadaan izin, dan ketiga kerusakan fungsi ekosistem gambut. Sehingga diperlukan mitigasi dan antisipasi yang tepat dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan yaitu dengan melindungi hutan dan memulihkan gambut serta memastikan tingkat kepatuhan pemilik izin untuk mencegah karhutla,” kata Teguh Surya.

Selain itu, keterkaitan kebakaran hutan dan pandemi pada tahun ini masih harus ditambah lagi dengan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang menuai kontra dari masyarakat. RUU ini sangat ditentang karena akan berpotensi merusak dan menghilangkan luasan hutan di Indonesia yang menjadi sumber kehidupan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan serta keanekaragaman hayati di dalamnya.

RUU Cipta Kerja ini perlu dihentikan pembahasannya oleh pemerintah, wakil rakyat serta K/L yang berkepentingan dalam merumuskan RUU tersebut, untuk kemaslahatan umum. Bahwa akan sangat merugikan jika RUU disahkan. Dalam kajian MADANI menjelaskan bahwa hutan alam akan lebih cepat hilang jika RUU Cipta Kerja ini disahkan. Ada lima provinsi yang terancam kehilangan seluruh hutan alamnya akibat deforestasi jika RUU tersebut disahkan, yaitu Jawa Tengah, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau. Sementara itu, ada beberapa provinsi terancam akan kehilangan seluruh hutan alam di luar area PIPPIB akibat deforestasi, yaitu Kalimantan Tengah, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan dan Jambi. Bukan saja hutan dan kelestarian alam yang akan terkena dampak buruknya, tapi beberapa sektor di negeri ini juga akan merasakan dampaknya, seperti sektor kelautan, perikanan, ekonomi, dan sebagainya.

Sangat erat hubungannya antara kelestarian hutan, Kesehatan manusia, dan aturan pemerintah bagi keberlanjutan kehidupan kita. Jika satu dari tiga hal tersebut tidak berjalan beriringan, maka dapat berdampak buruk secara signifikan tak hanya bagi lingkungan namun juga kehidupan manusia, bahkan dapat berujung pada pandemi. Hal tersebut sudah terjadi bahwa virus yang menyebabkan Covid-19 merupakan penyakit yang berasal dari hewan, mirip dengan HIV/AIDS, Ebola, SARS dan MERS. Maka dari itu, pencegahan deforestasi perlu dilakukan terus menerus, edukasi masyarakat agar lebih peduli lingkungan pun harus selalu dikerjakan, agar terciptanya Indonesia yang lebih sehat.

Hadir sebagai pembicara dalam webinar tersebut adalah drg. Monica Nirmala, MPH (Senior Public Health Advisor Yayasan ASRI), Muhammad Teguh Surya (Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan), Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, M.M. (Komisi IV DPR RI), dan Jendral TNI Doni Monardo (Ketua SATGAS Covid-19/Kepala BNPB), dengan moderator Wahyu Dyatmika (Pemimpin Redaksi Majalah Tempo). Acara tersebut dibuka oleh Prof. DR. dr. Nila Moeloek, Sp. M (K) (Menteri Kesehatan RI 2014-2019) sebagai Keynote Speaker. Webinar dapat disaksikan Kembali melalui platform Youtube Tempodotco dengan tautan https://www.youtube.com/watch?v=GnKi8kUZhRA.

by Mighty Earth

Menghijaukan Kenormalan Baru

by Mighty Earth

Raksasa Sawit Indonesia Diam-diam Dukung Praktik Pro-Deforestasi Lewat RUU Cipta Kerja

by Mighty Earth

Menekan Korporasi Demi Menyelamatkan Hutan Amazon dari Kehancuran

Di kala hutan Amazon kembali mengalami gelombang deforestasi, kunci untuk menghentikan tindak eksploitasi tak terkendali ini ternyata dapat ditemukan di Asia Tenggara, di mana kampanye untuk menekan para korporasi serta meminta peningkatan pemantauan pemerintah berhasil memperlambat kerusakan yang disebabkan oleh industri minyak sawit.

OLEH GLENN HUROWITZ • 10 SEPTEMBER 2020
Artikel ini dipublikasikan pertama kali di Yale Environment 360

Hutan Amazon terbakar lagi. Laju deforestasi bahkan mencapai titik tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Pada bulan Juni, jumlah kebakaran yang dilaporkan meningkat 20 persen dari periode yang sama di tahun sebelumnya, di saat pembakaran hutan Amazon mendominasi pemberitaan media internasional.

Kerusakan yang sebagian besar disebabkan oleh pembakaran hutan untuk membuka lahan untuk industri daging ini telah menyebabkan kepunahan spesies satwa liar, perpindahan masyarakat adat, dan pelepasan gas rumah kaca dalam jumlah yang besar. Baik di kawasan hutan Amazon maupun secara global, dampak besar deforestasi tampak begitu jelas: Kehancuran ekosistem alami, dan semakin mendekatnya populasi manusia dengan satwa liar, menjadi faktor risiko utama penyebab penyakit yang menular dari hewan ke manusia dan kemungkinan besar berhubungan dengan pandemi Covid-19 yang saat ini tengah terjadi, sama halnya dengan merebaknya penyakit Ebola dan AIDS beberapa tahun silam. Tak hanya itu, kabut beracun yang dihasilkan oleh penggundulan dan kebakaran hutan membuat orang jauh lebih rentan terhadap penyakit pernapasan seperti virus corona.

Meskipun dampak krisis deforestasi hutan Amazon telah meluas, hal ini tentunya merupakan sesuatu yang seharusnya dapat dihindari. Ambillah pelajaran dari belahan dunia lain, yang membuktikan bahwa kita dapat mengubah industri swasta dan memperbaiki tata kelola pemerintahan guna mengurangi laju deforestasi secara drastis.

Di Asia Tenggara, reputasi buruk industri minyak sawit memang layak didapatkan. Dalam kurun waktu beberapa dekade, mereka telah membakar dan membuldoser kawasan hutan seluas lebih dari 30.000 mil persegi dan menggantinya dengan perkebunan monokultur untuk membuat minyak nabati, sabun, dan bahan bakar hayati (biofuel) berbiaya murah. Jika Anda terbang di atas jantung perkebunan kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia, Anda melihat keluar jendela, dan tak dapat melihat apa pun selain perkebunan kelapa sawit yang membentang luas di kawasan yang dulunya merupakan habitat alami orang utan dan harimau. Bagi banyak orang, tindak deforestasi ini lebih dari sekadar statistik: Aksi ini merepresentasikan kehidupan masyarakat adat yang tanah dan mata pencahariannya telah dirampas begitu saja.

Namun, terlepas dari semua tantangan dan risiko yang ada, analisis yang dibuat oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Chain Reaction Research menunjukkan bahwa tingkat deforestasi untuk minyak sawit telah turun secara drastis dari angka satu juta hektar per tahun menjadi kurang dari 250.000 hektar dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Meskipun masih angka tersebut masih terlalu tinggi, penurunan ini dapat disebut sebagai suatu keberhasilan yang luar biasa. Jika menggunakan iklim sebagai analogi, hal ini layaknya menghilangkan polusi dari lebih dari 80 pembangkit listrik tenaga batu bara. Selain itu, kemajuan ini juga mampu menyelamatkan nyawa ribuan orang utan, kanguru pohon dan hewan langka lainnya.

Faktanya, kemajuan ini terjadi karena deforestasi sebenarnya tidak diperlukan untuk pertumbuhan pertanian: Ada lebih dari satu miliar hektar lahan di seluruh dunia yang sebelumnya telah dipersiapkan dan dapat digunakan untuk memperluas kawasan pertanian tanpa harus mengancam ekosistem setempat. Sebagian besar ekspansi pertanian memang terjadi di lahan-lahan ini, dan hanya sebagian kecil produsen yang melakukan ekspansi melalui deforestasi.

Industri minyak sawit berhasil membuat kemajuan yang substansial karena para pelanggan dan pemodal memaksa mereka untuk berubah. Perusahaan perkebunan membutuhkan pelanggan dan pemodal internasional untuk mendanai operasi mereka. Setelah menghadapi kampanye LSM mengenai keterlibatan mereka dalam tindak deforestasi dan pelanggaran hak asasi manusia, sejumlah perusahaan seperti Unilever dan Dunkin' Donuts mengadopsi kebijakan yang melarang pembelian dari pemasok yang terlibat dalam deforestasi untuk minyak sawit. Tekanan tersebut menciptakan sebuah dasar bagi perusahaan-perusahaan tersebut untuk segera bertindak.

Pemantauan oleh industri, pemerintah, dan LSM seperti kami adalah alat utama penegakan hukum. Setiap bulan, organisasi kami, Mighty Earth, untuk memantau wilayah konsesi kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia dengan menggunakan satelit dan analisis rantai pasokan untuk mencari bukti terjadinya tindak deforestasi, dan kemudian mengajukan peringatan publik kepada perusahaan-perusahaan besar pembeli minyak sawit.

Biasanya, pihak perusahaan bertindak dalam waktu dua hingga tiga minggu setelah menerima informasi tersebut, lalu memutus kontrak atau melakukan intervensi dengan pemasok mereka sebagai cara untuk menghentikan deforestasi. Jika tidak, kami akan membagikan informasi ini dengan para pelanggan dan pemodal mereka. Di bawah pengawasan seperti ini, perusahaan minyak sawit terbesar dan paling terkenal sekalipun tahu bahwa baik deforestasi maupun perampasan tanah tidak sejalan dengan upaya untuk mempertahankan atau memperluas akses pasar.

Kini, produksi minyak sawit bebas deforestasi telah meluas. Meskipun kami masih menemukan sejumlah perusahaan yang melakukan tindak deforestasi seluas lebih dari 2.500 hektar – seperti Samling Group asal Malaysia dan Mulia Sawit Agro Lestari (MSAL) Group asal Indonesia – jumlahnya relatif sedikit jika dibandingkan dengan beberapa tahun lalu.

Pada akhirnya, kemajuan ini, meski belum sepenuhnya selesai, bertumpu pada fakta bahwa para pelanggan dan pemodal telah mengirimkan sinyal jelas kepada korporasi raksasa: Jika Anda melakukan deforestasi untuk mendapatkan kelapa sawit, maka Anda harus berhenti beroperasi. Mereka tahu bahwa jumlah pelanggan yang ingin membeli sebatang sabun atau sekotak kue dari perusahaan yang terlibat dengan aksi perusakan habitat orang utan atau pencurian tanah masyarakat adat tentu tidaklah banyak.

Beragam perubahan di sektor swasta ini, ditambah dengan rasa kekhawatiran masyarakat mengenai maraknya aksi deforestasi serta adanya insentif dari donor internasional, juga mendorong meningkatnya tindakan pemerintah –meskipun belum konsisten – untuk memelihara dan melindungi kawasan hutan. Berbagai perusahaan yang selama bertahun-tahun telah melobi dan menyuap untuk melemahkan penegakan aturan lingkungan hidup sekarang mulai mengadopsi kebijakan sukarela yang lebih kuat, dan tiba-tiba memiliki insentif untuk memastikan bahwa para pesaing mereka juga tunduk pada kebijakan yang sama kuatnya.

Jumlah hilangnya hutan primer di Indonesia mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir. GLOBAL FOREST WATCH / WORLD RESOURCES INSTITUTE

Hasilnya, dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia, muncul sejumlah kebijakan pro-perlindungan hutan yang datang langsung dari pemerintah, seperti: penguatan moratorium deforestasi di tahun 2011, pembasahan kembali ratusan ribu hektar lahan gambut kaya karbon, dan pembekuan perizinan untuk konsesi kelapa sawit baru. Ketika kebakaran hutan sempat merebak tahun lalu di sejumlah kawasan di Indonesia, pemerintahan Presiden Joko Widodo bergerak cepat untuk menutup lebih dari 60 wilayah konsesi yang terbakar dan mengerahkan militer untuk turut membantu.

Kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah turut mempunyai andil besar terhadap penurunan angka deforestasi di Indonesia, yang pada tahun 2019 mencapai level terendah sejak tahun 2003 menurut data dari Global Forest Watch. Meskipun demikian, situasi ini tak seterusnya positif. Setelah terdapat indikasi bahwa pemerintah Indonesia telah mengalihkan dana pencegahan dan pemadaman kebakaran untuk aksi tanggap darurat Covid-19, peringatan titik api dari laboratorium Global Land Analysis and Discovery (GLAD) di Universitas Maryland dan analisis oleh Greenpeace menunjukkan bahwa tindakan deforestasi ilegal di Indonesia melonjak tajam tahun ini. Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia juga tengah mempertimbangkan sebuah undang-undang yang akan melucuti upaya perlindungan lingkungan dengan dalih pemulihan Covid-19. Undang-undang baru ini akan mengubah, menghilangkan izin lingkungan yang bersifat wajib, menghapus opsi hukum bagi masyarakat yang menolak proyek baru karena alasan lingkungan, dan membebaskan pihak korporasi dari tanggung jawab hukum atas kebakaran yang terjadi di wilayah konsesi mereka. Menurut analisis dari LSM masyarakat sipil Indonesia, Madani, undang-undang ini juga dapat menghapus perlindungan hukum bagi hutan di berbagai provinsi di Indonesia. Semua perkembangan baru ini memang berisiko memicu kemunduran yang signifikan, namun tetap tak menutup kemungkinan adanya kemajuan di masa depan. Tantangan ini justru mengingatkan kita akan perlunya kewaspadaan dan pemberian tekanan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab secara berkelanjutan.

Asia Tenggara hanyalah salah satu contoh keberhasilan metode ini. Di Afrika, di bawah tekanan dari sejumlah kampanye serupa menyebabkan angka deforestasi di Ghana dan Pantai Gading turun hingga setengahnya tahun lalu. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh industri cokelat yang mulai menegakkan komitmen untuk menghentikan pengambilan kakao dari taman nasional dan kawasan lindung. Industri ban dan karet juga memutuskan untuk bergabung dengan masyarakat sipil dan berkomitmen demi meraih kemajuan serupa di beragam kawasan budidaya karet, terutama di Asia Tenggara dan Afrika Barat. Di hutan Amazon di Brasil, industri pakan ternak setempat kini tunduk pada moratorium deforestasi kedelai yang berlaku sejak 2006. Moratorium ini berhasil memangkas jumlah keseluruhan kedelai yang ditanam di lahan terdeforestasi hingga kurang dari satu persen tanpa mempengaruhi laju pertumbuhan industri tersebut.

Walaupun semua kemajuan ini telah terjadi, kita tidak akan bisa menghalau deforestasi atau perubahan iklim secara lebih efektif hingga industri daging di seluruh dunia berbenah – atau masyarakat bersama-sama mengurangi jumlah konsumsi daging mereka. Daging merupakan penyebab deforestasi terbesar, di mana pakan sapi dan ternak terbukti mendorong lebih banyak deforestasi jika dibandingkan dengan komoditas lainnya. Sebagian besar aksi deforestasi terkait daging terjadi Amerika Selatan. Kegagalan Presiden Brasil Jair Bolsonaro untuk menegakkan perlindungan lingkungan juga dinilai telah memicu meningkatnya kelalaian perusahaan daging raksasa.

Jika kita berbicara lebih lanjut mengenai industri daging, masih terdapat sejumlah perusahaan yang sebelumnya telah memberlakukan beragam kebijakan demi menghapus deforestasi dan pelanggaran hak asasi manusia di sektor minyak sawit, kertas dan kakao yang sayangnya menolak saat dituntut untuk melakukan hal yang sama pada bisnis daging mereka.

Perusahaan penjual daging seperti Costco, Stop & Shop, dan Groupe Casino Prancis sama-sama telah membuat komitmen untuk menghapus deforestasi. Mereka telah menulis surat, mengadakan pertemuan, dan menyatakan rasa kepedulian mereka terhadap para pemasok daging. Tetapi desakan halus tentu saja belum cukup kuat untuk memaksa para perusahaan daging raksasa untuk berubah.

Bahkan, setelah tentang keterlibatan mereka dalam penggundulan hutan, kebakaran, dan perampasan lahan terungkap berulang kali, raksasa daging Cargill dan JBS masih tetap menolak permintaan pelanggan untuk berhenti membeli daging dari pemasok yang ketahuan melakukan pembakaran hutan. Tahun lalu, kepala operasi bisnis dan rantai pasokan Cargill Ruth Kimmelshue menginformasikan kepada saya bahwa perusahaannya tidak menganggap bahwa pelanggan mereka serius saat berbicara mengenai isu lingkungan. Ia juga menambahkan bahwa meskipun sering kali melayangkan protes, para pelanggannya masih terus membeli produk-produk Cargill hingga milyaran dolar.

Sebagai contoh, McDonald's telah berjanji untuk menindak aksi deforestasi seperti apa pun, tetapi masih tetap menjadi salah satu pelanggan terbesar Cargill. Memang, pada dasarnya McDonald's merupakan etalase bagi produk-produk Cargill. Cargill tak hanya memasok ayam dan daging sapi untuk perusahaan makanan cepat saji raksasa tersebut. Cargill juga bertanggung jawab untuk menyiapkan dan membekukan burger dan McNuggets, mengirimkannya ke McDonald's, yang kemudian hanya memanaskan dan menyajikannya kepada pelanggan. Jaringan supermarket Ahold Delhaize – yang memiliki Stop & Shop, Food Lion, Giant, Hannaford, serta merek-merek lainnya – sempat menyatakan keinginannya untuk mengatasi permasalahan deforestasi. Meskipun demikian, mereka meluncurkan sebuah usaha patungan dengan Cargill senilai $ 100 juta pada tahun 2018 lalu untuk mendirikan sebuah pabrik pengemasan daging seluas 200.000 kaki persegi di Rhode Island yang berfungsi sebagai pemasok utama Ahold Delhaize di AS; mereka juga membeli daging hingga ratusan juta dolar dari JBS, salah satu perusahaan pendorong deforestasi terbesar di Brasil.

Akan tetapi, ketidakacuhan ini kemungkinan akan segera berubah: Pada bulan Desember, Nestlé mengumumkan akan berhenti membeli kedelai dari Cargill Brasil, meskipun Nestlé tampaknya masih terus berbisnis dengan Cargill di sektor lain. Dan pada musim panas ini, Grieg Seafood secara eksplisit mengeluarkan Cargill dari daftar penerima obligasi hijau senilai $ 105 juta karena dugaan tindak deforestasi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Jika perusahaan-perusahaan lebih berani untuk memberikan konsekuensi komersial kepada para pemasok mereka, krisis seperti terbakarnya hutan Amazon dapat segera hilang dari dunia ini. Seperti halnya industri lain, industri agribisnis tidak akan mampu melakukan deforestasi jika tidak kita biarkan.

Setahun sejak pembakaran di hutan Amazon menjadi buah bibir global, sejumlah merek besar ikut menyatakan komitmennya untuk melawan deforestasi di dekade yang akan datang. Namun kebanyakan dari perusahaan-perusahan tersebut masih lebih banyak berbicara, bukan bertindak, dan kami tahu bahwa para pelaku deforestasi akan terus melakukan perusakan lingkungan selama mereka masih dapat meraih keuntungan.

Cara satu-satunya untuk mengakhiri semua kerusakan dan kehancuran ini adalah dengan membuat aksi destruktif tersebut tak lagi menguntungkan. Seperti halnya minyak sawit, titik lemah para pelaku deforestasi adalah pelanggan mereka – supermarket dan pemasok yang telah berkomitmen untuk menjunjung tinggi keberlanjutan serta reputasi mereka demi mempertahankan pelanggan. Masyarakat awam mungkin tidak pernah mendengar nama Cargill, namun mereka tetap bisa memilih di supermarket mana mereka berbelanja. Perusahaan-perusahaan seperti Costco atau Ahold Delhaize sangat membutuhkan kepercayaan dari para pelanggan mereka dan tentunya tak ingin nama baik mereka terkait dengan kehancuran hutan Amazon. Baik karena dedikasi yang tulus maupun karena tekanan yang keras dari LSM dan pelanggan mereka sendiri, para perusahaan ini harus segera bertindak keras dan berani untuk membatalkan kontrak. Ketika terjadi pergerakan di bisnis ini, kita akan mulai melangkah lebih maju menuju transformasi industri yang lebih luas.

by Mighty Earth

Analisis Baru: Pembangkit Listrik Tenaga Air Batang Toru ‘Tidak Dibutuhkan’

by Mighty Earth

Investigasi Menunjukkan Operator Minyak Kelapa Sawit Terbesar di Papua Menghancurkan Sejumlah Besar Wilayah Hutan Hujan yang Terancam, Menipu dan Menganiaya Penduduk Asli

Terlepas dari penyensoran signifikan, penemuan yang baru dipublikasikan oleh Forest Stewardship Council memperlihatkan bahwa Korindo Group merusak lebih dari 30.000 hektar hutan hujan dalam jangka waktu lima tahun terakhir, memanipulasi secara sistematis dan membayar dengan tidak layak pemilik lahan asli.

BONN, JERMAN – Pada hari ini, Forest Stewardship Council (FSC), lembaga sertifikasi global untuk pengelolaan hutan yang bertanggung jawab, mempublikasikan ringkasan penemuannya dari investigasi sepanjang dua tahun yang dimulai oleh pengaduan Mighty Earth mengenai Korindo Group, konglomerat minyak kelapa sawit Korea-Indonesia yang memiliki reputasi buruk.

“Seriusnya pelanggaran yang dilakukan Korindo seperti terungkap pada laporan ini sungguh mengejutkan, bahkan setelah FSC dan Korindo menyensor lebih dari 110 halaman temuan tersebut,” ungkap Deborah Lapidus, Senior Campaigns Director Mighty Earth. “Korindo telah lama membenarkan perusakan area besar hutan hujan yang belum terjamah atas dasar ‘pembangunan’, walau kenyataannya sebaliknya. Investigasi ini memperlihatkan bagaimana Korindo berusaha keras untuk memanipulasi, mengintimidasi, dan menipu masyarakat lokal. Tidak ada pembenaran untuk FSC mendukung upaya Korindo untuk menutupi laporan lengkap, karena praktik semacam ini sudah sangat lumrah di Papua dan jarang terekspos. Remediasi bagi masyarakat setempat seharusnya telah dilakukan semenjak lama, dan publikasi utuh serta faktual dari hasil temuan FSC akan membawa hasil positif.”

Selama bertahun-tahun, bahkan saat Korindo terlibat dalam deforestasi berskala besar di Papua dan Maluku Utara, Indonesia, seperti didokumentasikan oleh Mighty Earth, perusahaan ini mendapat keuntungan dari label prestisius FSC untuk melakukan perdagangan kayu gelondongan, kayu lapis, kayu pulp, biomassa, dan kertas koran pada konsumen seperti Asia Pulp & Paper dan APRIL (Indonesia), Sumitomo Forestry, Oji Corporation, dan Marubeni (Jepang), serta News Corps Australia.

FSC mengutus Complaints Panel (panel pengaduan) untuk melakukan investigasi sebelum kemudian dilakukan dua investigasi atas tuduhan Mighty Earth kepada Korindo.

Mighty Earth telah secara konsisten meminta pada FSC untuk mempublikasikan hasil temuannya secara utuh. Laporan utama Complaints Panel, yang seutuhnya memiliki panjang 110 halaman dan dijadwalkan untuk dipublikasikan pada tanggal 5 September, dibatalkan setelah FSC menerima somasi dari Korindo. Dokumen yang dipublikasikan oleh FSC kini telah diperpendek menjadi rangkuman satu halaman semata. Ringkasan dari dua investigasi tambahan mengandung sejumlah redaksi yang oleh FSC dinyatakan dilakukan “atas ketidaksetujuan dari Korindo”.

Meskipun begitu, laporan parsial ini tetap memperlihatkan kondisi yang memprihatinkan, dengan kesimpulan bahwa Korindo bersalah dalam tidak mengindahkan standar FSC dengan melanggar hak-hak masyarakat asli, melakukan konversi lahan hutan alami secara signifikan, dan merusak sejumlah besar wilayah dengah High Conservation Value (nilai konservasi tinggi/HCV). Laporan ini memperlihatkan tentang perusakan lebih dari 30.000 hektar hutan hujan dan habitat spesies terancam punah selama lima tahun ke belakang (lebih dari 50.000 hektar secara keseluruhan), kegagalan berulang dalam memenuhi Free, Prior, and Informed Consent (kesediaan sukarela tanpa paksaan/FPIC) masyarakat asli mengenai pembangunan di lahan mereka, kerusakan permanen pada ekosistem dan batas air yang berujung pada hilangnya akses masyarakat pada kebutuhan dasar mereka termasuk tanah, pangan, air, serta penghidupan, dan pembayaran tidak layak pada masyarakat atas sumber daya alam mereka. Atas hasil dari temuan-temuan ini, Complaints Panel merekomendasikan “Pemberhentian asosiasi Korindo dengan FSC dikarenakan oleh bukti-bukti jelas dan meyakinkan mengenai pelanggaran THR [Traditional and Human Rights/Hak Asasi Manusia dan Tradisi] (di samping konversi lahan signifikan)” seperti dinyatakan pada laporan Analisis Sosial yang dirilis FSC pada hari ini (halaman 41).

Meski ada rekomendasi tersebut,, Dewan FSC memutuskan untuk mencapai persetujuan dengan Korindo dalam upaya dan peningkatan remediasi. Pada Juli 2019, Dewan FSC mengumumkan bahwa kelanjutan asosiasi Korindo dengan FSC “bergantung kepada kepatuhan Korindo terhadap ketentuan ketat penanggulangan dan perbaikan sosial dan lingkungan. Pada hari ini, FSC menjelaskan lebih lanjut mengenai ketentuan tersebut.

Upaya remediasi yang dipaparkan hari ini tidak proporsional dengan pelanggaran ekstrim yang diungkapkan di laporan investigasi,’ ungkap Lapidus. Khususnya, mereka tidak memuat penanggulangan dan peraikan untuk 50.000 hektar lahan hutan hujan yang dibuka oleh Korindo beserta kerusakan yang dihasilkannya pada sungai dan ekosistem, yang tentu melanggar standar FSC. Patut diperhatikan juga bahwa aksi pertama yang Korindo lakukan setelah mencapai persetujuan dengan FSC adalah mengintimidasi FSC untuk menyensor rincian mengenai pelanggaran-pelanggaran yang mereka perbuat serta dampaknya pada masyarakat. Sederhananya, Korindo tidak memiliki keseriusan dalam bertanggung jawab penuh atas pelanggaran yang dilakukannya terhadap standar FSC.

Pernyataan FSC menyatakan bahwa upaya remediasi spesifik akan ditentukan oleh proses “roadmap” bersama stakeholder-stakeholder yang dipimpin oleh FSC. Hingga saat ini, FSC belum merilis informasi lebih lanjut mengenai proses ini.

Pada bulan September, ketika FSC pertama kali menunda publikasi material ini, tuntutan Mighty Earth untuk akuntabilitas dan transparansi juga diserukan oleh organisasi-organisasi masyarakat di Papua:

“Korindo telah merusak tanah dan penghidupan masyarakat tanpa persetujuan, merampas sumber daya alam masyarakat lokal, melakukan kekerasan dan intimidasi pada masyarakat, serta mencemari sungai mereka—sembari mempekerjakan sejumlah besar orang dari luar Papua. Korindo juga tidak menganggap serius tanggung jawab sosial perusahaannya,” ungkap Pastor Anselmus Amo dari SKP-KAMe-Merauke, organisasi HAM berbasis Papua. “FSC harus melakukan konsultasi langsung dengan masyarakat yang terpengaruh dampak praktik mereka untuk mengerti lebih baik mengenai operasinya yang merugikan dan pandangan masyarakat lokal soal kompensasi dan remediasi yang adil. Kami siap untuk membantu resolusi dari konflik berkepanjangan ini””

“Selama dua dekade, praktik perusakan lahan masyarakat asli yang dilakukan oleh Korindo telah lolos dari pemberitaan, dengan Korindo yang memposisikan diri di media sebagai penyelamat masyarakat Papua,” ungkap Franky Samperante dari Yayasan Pusaka, organisasi yang berjuang untuk mempertahankan hak kepemilikan tanah adat di Papua. “Dunia perlu mengetahui kenyataan tentang apa yang terjadi di Papua dan Maluku Utara.”

“Korindo sebelumnya telah berupaya untuk mengemas konklusi FSC sebagai pembebasan dari tuduhan, tetapi temuan yang dirilis pada hari ini membuktikan bahwa klaim tersebut sepenuhnya tidak benar,” ujar Lapidus. “Jika Korindo memang bersungguh-sungguh ingin membersihkan reputasinya yang tercemar, ia harus berhenti menyangkal kesalahannya, memberlakukan transparansi, mengindahkan standar remediasi dan kompensasi FSC, serta menyelesaikan isu keluhan masyarakat—termasuk dengan cara mengembalikan tanah adat. Sebelum Korindo melakukan hal-hal tersebut, tidak seharusnya ada perusahaan yang melakukan bisnis dengan Korindo”.

“FSC harus berhenti berlaku sebagai pembela industri dan mempublikasikan temuannya secara utuh. Masyarakat yang terkena dampak dan konsumen Korindo layak mengetahui kebenaran. FSC harus secapatnya melakukan proses memperoleh solusi untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi, dengan konsultasi penuh dari masyarakat yang terpengaruh,” ujar Lapidus.

Sejumlah kutipan yang mengungkapkan fakta dari laporan publik (penekanan ditambahkan) termasuk:

“Rekomendasi dari Complaints Panel dipaparkan secara jelas dalam ringkasan eksekutif laporan mereka (hal. 8-9): bahwa asosiasi FSC dengan Korindo harus dihentikan dikarenakan oleh bukti-bukti jelas dan meyakinkan mengenai pelanggaran THR [Traditional and Human Rights/Hak Asasi Manusia dan Tradisi] (di samping konversi lahan signifikan).”

‘Konversi dianggap signifikan dikarenakan skala sebesar lebih dari 30.000 hektar di antara faktor lainnya, disebabkan oleh kegagalan melindungi area vegetasi alami dan dampak yang dihasilkan terhadap masyarakat lokal, terutama kegagalan kompensasi pemilik lahan secara layak untuk kayu gelondongan yang diambil.”

“Satu-satunya kesimpulan yang mungkin diambil adalah bahwa telah dilakukan pelanggaran ekstensif terhadap hak-hak yang merupakan bagian dari sistem FSC, juga standar-standar sejenis…antara lain hak tanah, hak FPIC, dan hak yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia.”

‘Sebagai hasil dari pelanggaran-pelanggaran ini, masyarakat yang terpengaruh telah mengalami kerugian serius. Hal ini meliputi ancaman dan dalam beberapa kasus penggunaan kekerasan, dalam suasana intimidatif berkelanjutan (melebihi situasi keamanan lokal yang berlaku); ketidakmampuan untuk memberlakukan hak mereka untuk menentang konsesi; dan kompensasi yang sangat tidak sebanding, diterima oleh sangat sedikit anggota masyarakat, dengan sedikit pengetahuan atau partisipasi sejumlah besar masyarakat. Seperti yang disimpulkan Complaints Panel FSC, analisis tambahan ini menemukan bahwa terdapat dasar yang kuat dan mencukupi untuk diasosasi seluruh perusahaan yang terlibat dengan pelanggaran-pelanggaran serius ini.’

“Aktivitas Korindo meliputi pembukaan lahan dengan luas signifikan di Hutan Hujan Dataran Rendah New Guinea Selatan yang menurut klasifikasi Global 200 merupakan lahan terancam/kritis…Selain itu, konversi yang dilakukan kemungkinan besar merusak sejumlah area yang menyediakan sumber daya alam yang penting bagi masyarakat lokal.”

“Terdapat bukti yang jelas dan meyakinkan bahwa HCV ini, dalam segala aspek, telah rusak. Usaha rehabilitasi akan mendorong pemulihan, tapi dalam konteks ekologis, lanskap ini telah berubah secara permanen karena aktivitas komersial Korindo.”

“Pembukaan area tepi pantai (aliran air, sungai, mata air, dan pinggir danau) tidak konsisten dengan hukum Indonesia.”

“Transformasi hampir keseluruhan dari semenanjung selatan Pulau Halmahera dari gabungan antara hutan basah Maluku diselingi dengan kultivasi berganti dan hutan kelapa kecil hingga produksi minyak kelapa sawit monokrop berskala besar memiliki pengaruh yang signifikan bagi lanskap. Bukti dan kronologi dari perubahan permanen pada lanskap sangat jelas dan singkat…Hilangnya HCV 1 seharusnya dianggap sebagai kerusakan karena area tersebut tidak memungkinkan untuk dikembalikan pada kondisi semula atau direhabilitasi. Konversi dari konsesi PT GMM memberikan situasi yang unik karena ia telah mengubah lanskap seluruh bagian selatan pulau yang juga mendominasi seluruh bagian utara area tepi pantai.”

Perusahaan juga direkomendasikan untuk memulai proses pemulihan formal dengan masyarakat yang bersangkutan. Laporan dari Complaints Panel telah secara rinci memverifikasi dan menjelaskan pola lebih luas dan tindakan individual pelanggaran yang terjadi, seperti yang sebelumnya telah dideskripsikan dan dikumpulkan dengan sejumlah besar bukti pendukung di dalam laporan asli dan pengaduan. Tidak ada lagi ruang untuk meragukan bahwa sejumlah pelanggaran ini memang benar terjadi.’ ‘Tidak ada alasan apapun untuk menunda lebih jauh proses pemulihan yang kini diharuskan, berdasarkan dari dialog bersama masyarakat yang terpengaruh sebagai respon dari berbagai pelanggaran yang telah berulang kali teridentifikasi, terkait akuisisi lahan, proses FPIC dan perlindungan HCV. Proses pemulihan harus dimulai bersama dengan seluruh masyarakat yang terpengaruh, seperti yang dijabarkan pada dokumen ini telah mengutarakan ketidakbahagiaan, keluhan, dan frustrasi terhadap dampak dari operasi, dan/atau tuduhan subtansial mengenai pelanggaran THR [Traditional and Human Rights/Hak Asasi Manusia dan Tradisi] mereka’.

Baca kutipan dan latar belakang lebih lanjut di sini

by Mighty Earth

Ekosistem Batang Toru Semakin Terancam

Pernyataan sikap atas kesepakatan baru antara NSHE dengan PanEco yang mengatasnamakan perlindungan Orangutan Tapanuli

Sudah dipastikan akan terjadi pertikaian panjang demi menyelamatkan spesies orangutan langka yang baru saja ditemukan dari kepunahan di tangan proyek waduk seharga 1.6 juta US Dollar yang dibangun oleh PT. North Sumatera Hydro Energy (NSHE). Proyek kontroversi yang didanai oleh pihak luar negeri memunculkan banyak polemik di tengah temuan dari para ahli bahwa pembangunan tersebut dapat mengakibatkan hilangnya populasi Orangutan Tapanuli (Pongo Tapanuliensis), yang telah ditetapkan oleh International Union for Conservation of Nature (IUNC) sangat langka (critically endangered). Belum ditambah sederet ancaman bencana lingkungan yang diprediksi akan terjadi akibat perubahan ekosistem, dari gempa bumi hingga ancaman sosial ekonomi masyarakat terdampak.

Bagaimanapun, perusahaan terus mengabaikan peringatan darurat yang diberikan para ahli dan menyerahkan keputusan pada Presiden Jokowi. Organisasi lokal maupun internasional telah melakukan berbagai macam protes untuk melindungi Orangutan, salah satunya Orangutan Information Centre (OIC) dan Center of Orangutan Protection (COP), and Mighty Earth.

Baru-baru ini secara mengejutkan muncul sebuah siaran pers yang mengatakan bahwa  terdapat kesepakatan antara NSHE dan PanEco, salah satu LSM asal Swiss yang sebelumnya menyatakan proyek tersebut sebagai “ancaman terbesar jangka Panjang dari Orangutan Tapanuli”. Tentu saja kesepakatan tersebut memunculkan banyak pertanyaan di kalangan organisasi lingkungan baik lokal maupun internasional.

Glenn Hurowitz, CEO Mighty Earth, menyatakan kekecewaannya, “Ini cukup memalukan bagaimana akhirnya PanEco menyerah atas intimidasi alih-alih melaporkan tindakan perusahaan tersebut ke KPK maupun polisi. Pihak berwenang di Indonesia dan Swiss harus segera menginvestigasi kesepakatan kotor ini dan menuntut NSHE untuk bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan di ekosistem Batang Toru. Sikap PanEco atas kesepakatan yang seolah-olah melindungi lingkungan ini seharusnya tidak mengaburkan fakta bahawa menurut Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dimiliki NSHE, proyek PLTA tersebut dibangun di tempat dengan kepadatan hampir tiga kali lipat dibandingkan dengan rata-rata di ekosistem Batang Toru.”

Sikap yang ditunjukan PanEco dengan menerima tawaran NSHE perlu diteliti lebih lanjut karena selama ini PanEco konsistem dalam komitmen menjaga ekosistem Batang Toru. Masih tertera jelas dalam websitenya bahwa pembangunan PLTA di lokasi tersebut menjadi ancaman jangka panjang terbesar bagi kelangsungan hidup Orangutan Tapanuli.

“PLTA yang sedang dibangun baru-baru ini di sepanjang sungai Batang Toru merupakan ancaman jangka Panjang terbesar bagi Orangutan Tapanuli. Proyek tersebut dicanangkan di area dengan kepadatan Orangutan tertinggi dan biodiversity yang sangat berharga dari seluruh ekosistem. Sekitar 10% dari Orangutan tinggal di area tersebut. Konstruksi dari PLTA dan infrastruktur terkaitnya, jalur listrik, dan spekulasi lahan yang terkait akan mengakibatkan fragmentasi cukup parah dari hutan hujan dan mengisolasi populasi Orangutan Tapanuli, membuatnya rentan punah,” Bahkan PanEco merumuskan rekomendasi sebagai respon atas ditemukannya species langka tersebut yakni mengentikan pembangunan bendungan, seluruh area dilindungi dan koridor yang menyambungkan habitat antara blok barat dan timur perlu segera dibangun.

“Fakta-fakta tersebut belum berubah dan PLTA ini adalah ancaman besar bagi Orangutan Tapanuli yang masih tersisa. Kesepakatan kotor ini juga tidak menyembunyikan fakta bahwa proyek tersebut tidaklah diperlukan mengingat Sumatera masih memiliki Sarulla Geothermal yang dapat ditingkatkan kapasitasnya dan mampu menyediakan listrik dengan mengurangi karbon secara signifikan tanpa menganggu habitat Orangutan Tapanuli. Pemerintah Indonesia perlu menginvestigasi lebih dalam atas integritas proses pembuatan keputusan yang mengijinkan proyek tersebut,” lanjut Glenn.

Kesepakatan tersebut menodai perjuangan perlindungan ekosistem di Batang Toru khususnya habitat Orangutan Tapanuli yang terancam punah. Banyak studi dari para ahli lingkungan yang menyatakan bahwa proyek tersebut dianggap mengecilkan dampak kerusakan lingkungan, ekosistem serta masyarakat sekitar sungai. Diantaranya tercantum dalam sebuah artikel yang ditulis oleh beberapa ilmuwan Sean Sloan, Jatna Supriatna, Mason J. Campbell, Mohammed Alamgir, dan William F. Laurance dalam jurnal biologi pada tahun 2018 lalu, “Pada akhirnya, proyek PLTA yang diajukan seharusnya dibatalkan. Proyek tersebut akan merubah setidaknya 8% (96 km²) dari habitat Orangutan yang berkualitas di tahun 2022 nanti. Maka kami sangat tidak menyarankan proyek ini untuk dilanjutkan.”

Namun di tengah ancaman bahaya yang disuarakan oleh para pegiat lingkungan, proyek pembangunan terus berjalan dan diperkirakan selesai tahun 2022. Di lain sisi, yang mereka tentang bukanlah proyek yang digadang-gadang sebagai bagian dari Program Prioritas Nasional Ketenagalistrikan 35.000 MW dan penghematan negara di berbagai sektor. Namun masalah utama yang perlu diingat oleh semua pihak adalah lokasi yang akan sangat berdampak buruk terhadap lingkungan di masa depan.

“Kami harap Presiden Jokowi akan melanjutkan usahanya untuk menjaga ‘Wonderful Indonesia’, mendukung dan berjuang memerangi korupsi dengan menghentikan proyek PLTA Batang Toru untuk melindungi kekayaan bangsa dan mendukung infrastruktur ramah lingkungan,” tutup Glenn.(*)

Informasi lebih lanjut, silakan hubungi :

Image Dynamics - Ayunda Putri - [email protected]

by Mighty Earth

Produsen Minyak Sawit Raksasa Korindo Dinyatakan Bersalah atas Tuduhan Perusakan Hutan Hujan dan Pelanggaran HAM

Forest Stewardship Council menemukan bahwa Korindo telah melanggar standar organisasi dan menganjurkan langkah-langkah dan remediasi untuk menghindari disasosiasi

Setelah proses investigasi yang berlangsung selama dua tahun atas pengaduan yang diajukan oleh Mighty Earth, Board of International Directors dari Forest Stewardship Council (FSC), sebuah badan sertifikasi global yang memastikan pengelolaan hutan secara bertanggung jawab, hari ini menindaklanjuti kasus Korindo Group yang telah lama tertunda.

Korindo Group adalah konglomerat penebangan dan kelapa sawit Korea-Indonesia yang selama ini terlibat dalam deforestasi berskala besar di Papua dan Maluku Utara, Indonesia. Keterlibatan perusahaan ini terungkap dalam laporan berjudul “Burning Paradise” yang disusun oleh Mighty Earth.  Selama bertahun-tahun, Korindo telah menggunakan label eco-forestry dari FSC untuk menyembunyikan praktik-praktik destruktifnya. Korindo menjual kayu, kayu lapis, bubur kayu, biomassa, dan kertas koran kepada sejumlah pelanggan seperti Asia Pulp & Paper (Indonesia), APRIL (Indonesia), Sumitomo Forestry (Jepang), Oji Corporation (Jepang), Marubeni (Jepang), dan News Corps Australia.

Hari ini, FSC menyimpulkan bahwa Korindo telah melanggar ‘Policy for Association’ (Pfa) dan memberlakukan serangkaian tindakan untuk mengatasi kerusakan parah yang disebabkan oleh perusahaan tersebut. Karena pelanggaran ini, FSC mengancam akan memutuskan hubungan (diasosiasi) dengan Korindo dan mencabut semua sertifikasinya. FSC juga mewajibkan Korindo untuk menghentikan semua aksi konversi hutan dan deforestasi, mendapatkan sertifikasi FSC dalam semua aktivitas kehutanan perusahaan dan mematuhi prinsip FPIC [Free Prior and Informed Consent]. Selain itu, Korindo diharuskan untuk mengevaluasi semua dampak negatif dan memulihkan lahan yang telah mereka rusak.”

Deborah Lapidus, Senior Campaigns Director untuk Mighty Earth, memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Dengan ini, kami berharap Korindo akan mengakhiri praktik penyalahgunaan hak-hak masyarakat setempat dan penghancuran wilayah hutan hujan. Meskipun demikian, keberhasilan atau kegagalan langkah ini tergantung pada komitmen yang dibuat oleh Korindo untuk memulihkan dampak kerusakan pada masyarakat, hutan, dan ekosistem di Papua dan Maluku Utara. Persyaratan remediasi juga harus ditentukan setelah melakukan dialog dengan masyarakat sekitar yang terkena dampak, dan tidak ditetapkan secara sepihak oleh Korindo yang pastinya berupaya untuk meminimalisasi tanggung jawabnya.

Melalui investigasinya, FSC telah memverifikasi bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Mighty Earth dan menyatakan bahwa Korindo bersalah sebagaimana dituduhkan. Dengan melakukan deforestasi berskala besar (lebih dari 30.000 hektar selama dua tahun sebelum pengaduan diajukan), menghancurkan habitat satwa liar dan melanggar hak-hak tradisional dan hak asasi manusia, Korindo telah melanggar standar FSC dan berpotensi untuk merusak nama baik FSC. Untuk menanggapi pelanggaran ini, FSC harus memastikan Korindo bertanggung jawab penuh atas perilaku buruknya.

Namun, sayang sekali FSC memilih untuk tidak merilis temuan lengkap dari ketiga investigasi tersebut. Penting bagi masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkena dampak untuk membaca sendiri hasil temuan tersebut sebelum Korindo mampu memutarbalikkan fakta. Pernyataan FSC tidak menyoroti seberapa parah pelanggaran yang dilakukan Korindo serta menyalahartikan temuan Panel mengenai kebakaran hutan yang dilakukan perusahaan tersebut. Kami meminta FSC untuk merilis laporan mereka secara lengkap dan tanpa bias agar semua pihak dapat menilai keefektifan tindakan remediasi yang dilaksanakan oleh Korindo.”

Mighty Earth menyerukan kepada Korindo untuk mengembalikan tanah adat, menyelesaikan isu sosial dan menanggapi keluhan, memberikan kompensasi yang adil kepada masyarakat setempat atas hilangnya lahan, sumber daya alam, dan mata pencaharian mereka, serta memulihkan ekosistem yang rusak. Jumlah biaya yang wajib dikeluarkan Korindo dalam memulihkan suatu kawasan harus setara dengan kerusakan yang telah mereka lakukan selama dua dekade terakhir.

“Jika Korindo mampu memenuhi tanggung jawab mereka dan mengeluarkan ganti rugi sebesar ratusan juta dolar, maka tindakan FSC hari ini akan menjadi preseden yang kuat. Pengumuman yang dibuat FSC hari ini juga merupakan imbauan bagi sejumlah perusahaan lain, seperti Posco International yang juga beroperasi di Papua, untuk menghentikan dan menghilangkan praktik deforestasi pada lahan-lahan yang dimiliki masyarakat setempat.”

Mighty Earth menyerukan kepada FSC untuk melakukan penyelidikan baru terhadap sejumlah organisasi bersertifikasi FSC lainnya yang terlibat dalam praktik deforestasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Untuk itu, Mighty Earth baru-baru ini mengajukan pengaduan baru terhadap KTS Group atas pelanggaran berkelanjutan yang dilakukan organisasi tersebut terhadap Policy for Association FSC. Pengaduan tersebut juga menyertakan bukti bahwa bisnis kelapa sawit KTS, BLD Plantation, telah menebangi lebih dari 10.000 hektar hutan gambut yang kaya akan karbon di Sarawak (Malaysia) dalam kurun waktu lima tahun terakhir dan juga telah melanggar berbagai hak masyarakat setempat. Pelanggan KTS meliputi dua perusahaan kertas terbesar Indonesia, Asia Pulp & Paper (APP) dan APRIL. Keduanya tercatat memiliki komitmen untuk mematuhi kebijakan Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, dan

Tanpa Eksploitasi. FSC belum mengambil keputusan apa pun untuk menindaklanjuti pengaduan ini. 

Franky Samperante dari Yayasan Pusaka mengatakan: “Selama dua dekade, Korindo telah banyak melanggar hak tanah secara diam-diam, sementara mereka bertingkah sebagai penyelamat bagi orang-orang Papua. Karena itu, masyarakat luas harus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Papua dan Maluku Utara. FSC memiliki tanggung jawab untuk merilis semua temuannya secara lengkap.”

Pastor Anselmus Amo from SKP-KAMe Meruake menambahkan, “Korindo telah menghancurkan tanah dan mata pencaharian masyarakat, merampas sumber daya alam mereka, melakukan tindak kekerasan dan intimidasi terhadap banyak orang, dan juga mencemari sungai. Tak hanya itu, semua ini mereka lakukan sembari merekrut tenaga kerja yang sebagian besar berasal dari luar Indonesia. Korindo juga belum serius melakukan pemberdayaan masyarakat dalam program CSR-nya. Kami berharap FSC mau berkonsultasi langsung dengan masyarakat setempat untuk memahami tindakan buruk Korindo serta pandangan mereka mengenai kompensasi yang adil dan langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan. Kami tentunya siap untuk membantu.”

***

Informasi lebih lanjut :

Alex Armstrong

Mighty Earth

[email protected]

Ayunda Putri

Image Dynamics

0812 200 1411 / 0897 7400 788 (WhatsApp only)

[email protected]

by Mighty Earth

Penolakan Tak Terlihat Terhadap Bendungan 1.6 Milyar USD yang Mengancam Kelangsungan Spesies Orangutan Baru

Penolakan Tak Terlihat Terhadap Bendungan 1.6 Milyar USD yang Mengancam Kelangsungan Spesies Orangutan Baru

by Mighty Earth

Koalisi Indonesia mendesak Pemerintah Untuk Menyelamatkan Orangutan Tapanuli, Melindungi “Wonderful Indonesia”

Koalisi Indonesia mendesak Pemerintah Untuk Menyelamatkan Orangutan Tapanuli, Melindungi “Wonderful Indonesia”

English

by Mighty Earth

Bukti Foto, Video, Citra Satelit Menunjukkan Penggunaan Api Secara Sistematis Oleh Korindo

English Version

“Info ini berharga buat kami untuk diskusi internal. Soal kebakaran memang betul, apa yang mau kami bantah,” kata Luwy, staf teknis lapangan Korindo Group yang datang bersama rekannya ke peluncuran laporan. – Kompas, September 2, 2016.

Sekalipun seorang staf teknis lapangan Korindo dalam acara konperensi pers mengaku bahwa perusahaannya memang benar menggunakan api ilegal dalam membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit seperti ditulis Kompas pada 2 September 2016, Korindo sekarang menyatakan di depan publik bahwa perusahaannya tidak menggunakan praktik berbahaya seperti ini. Akan tetapi, riset di lapangan, citra satelit dan drone mengungkapkan bukti komprehensif yang bertentangan dengan pernyataan tersebut.

Menurut sebuah laporan yang dibuat oleh kelompok riset AidEnvironment, citra-citra satelit menunjukkan bahwa penggunaan api secara sistematis yang dilakukan Korindo sangat mirip dengan proses pembukaan lahan. Korindo menggunakan api sebagai cara cepat dan murah untuk membersihkan biomasa yang terkandung di tanah setelah perusahaan ini menggunduli hutan untuk menyiapkan lahan penanaman kelapa sawit. Sebagaimana dilihat dari satelit dari satu konsesi ke konsesi lainnya, lokasi-lokasi titik panas mengikuti pengembangan lahan milik Korindo. Titik-titik panas itu terus bermunculan dengan pola yang dapat diprediksi di wilayah-wilayah terbaru yang baru saja dibuka Korindo untuk perkebunan. Pola yang jelas semacam ini berarti bahwa api tidak bisa disebut muncul secara alami atau disengaja oleh masyarakat lokal untuk berburu seperti yang dijadikan alasan oleh Korindo. Karena wilayah-wilayah yang terdampak selalu berpindah dari tahun ke tahun dan selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan Korindo.

Berikut ini hanyalah contoh kecil sebagai bukti atas deforestasi dan pembakaran yang dilakukan Korindo untuk kelapa sawit (untuk informasi lebih lanjut, lihat laporan selengkapnya).

Konsesi PT Donghin Prabhawa

Secara keseluruhan ada 351 titik panas yang terekam dalam PT DP yang tersebar selama kurun waktu 2013-2015 (43 diantaranya pada 2013, 144 pada 2014, dan 164 pada 2015). Biasanya api tersebut terjadi beberapa bulan kemudian setelah deforestasi sehingga makin memperjelas bahwa Korindo menggunakan api untuk membersihkan biomasa dari lahan untuk mempersiapkan penanaman perkebunan. Perlu diperhatikan pula bahwa hampir tidak ada api di wilayah berhutan yang ada di sekeliling pengembangan perkebunan. Selain itu, api juga tidak ada di wilayah-wilayah yang sudah ditanami kelapa sawit. Hal ini menunjukkan bahwa api terjadi selama proses pembukaan lahan.

Gambar-gambar berikut ini memperlihatkan titik-titik panas yang terekam selama 2013, 2014, dan 2015. Masing-masing ditumpuk dengan citra satelit berdasarkan urutan tahun. Wilayah-wilayah yang berwarna hijau muda merupakan wilayah yang terjadi pembukaan lahan yang baru saja terjadi ketika Korindo memperluas perkebunannya.

Konsesi PT Tunas Sawa Erma 1B

Anak perusahaan Korindo, PT Tunas Sawa Erma 1B (PT TSE 1B), yang memiliki wilayah konsesi seluas 19.000 hektar, mulai bekerja di Papua pada 2005. Ada 25 klan suku lokal yang mayoritas memiliki lahan tersebut dan menolak rencana perkebunan Korindo. Namun demikian, Korindo tetap melakukan pembukaan lahan di wilayah tersebut pada 2015.

Sebagaimana diperlihatkan pada citra satelit berikut, ada 88 titik panas yang terekam pada 2015 dan 6 titik panas pada Januari 2016. Pada akhir April 2015, sekitar 2.800 hektar telah dibuka.

Kebakaran besar yang dilakukan Korindo pada wilayah konsesi PT TSE 1B tampak jelas dalam citra satelit berikut yang diambil pada akhir Oktober 2015.

Warna coklat pada gambar yang diambil pada awal Mei 2016 berikut menunjukkan wilayah yang dibuka oleh Korindo dalam wilayah konsesi PT TSE 1B yang terdiri dari 500 hektar hutan primer dan 2.300 hektar hutan sekunder.

Konsesi PT Berkat Cipta Abadi 1

Seluruh wilayah konsesi PT BCA 1 masih berhutan sebelum Korindo mulai mengoperasikan kelapa sawitnya. Selama 2013 dan 2014, total ada 4.500 hektar hutan primer yang dibuka bersamaan dengan 8.700 hektar hutan sekunder. Yang tersisa hanya koridor sungai seluas 700 hektar seperti terlihat pada gambar berikut.

Pembangunan lahan dimulai dari utara dan berakhir di selatan. Titik panas mengikuti deforestasi dan pengembangan lahan yang dilakukan seperti dapat dilihat pada grafik berikut. Secara keseluruhan, ada 106 titik panas yang terekam pada 2013 dan 2014. Pembakaran hutan dianggap ilegal menurut hukum di Indonesia. Selain itu, Kementerian Kehutanan Indonesia secara khusus juga melarang PT BCA untuk membakar sisa kayu. Korindo mengabaikan peringatan keras tersebut dan tak mengindahkan kenyataan bahwa api mereka ilegal. Sebaliknya mereka tetap melakukan pembakaran.

Gambar berikut menunjukkan sebaran titik panas yang membentang dari utara ke selatan pada 213 dan 2014 pada saat Korindo membuka lahan. Sekali lagi, pola api sangat mirip dengan pengembangan lahan yang dilakukan Korindo, sehingga menggambarkan bahwa api tersebut bukan muncul secara alami.

Terlepas dari sifatnya yang sangat destruktif terhadap keragaman hayati dan lingkungan, api-api ilegal tersebut juga sangat berbahaya terhadap kesehatan manusia. Kajian yang baru saja dilakukan oleh para peneliti dari Harvard dan Columbia menemukan bahwa krisis asap pada 2015 di Asia Tenggara besar kemungkinan telah menyebabkan 103.000 kematian prematur di wilayah tersebut. Krisis tersebut disebabkan oleh api ilegal yang sengaja dibuat untuk bisnis kayu dan kelapa sawit. Menurut pihak otoritas di Indonesia, diperkirakan setengah juta penduduk di Indonesia melakukan pengobatan karena kabut asap yang terjadi pada 2015. Menurut Bank Dunia, Indonesia harus menanggung kerugian senilai 16 miliar dollar Amerika yang ditimbulkan dari sektor pertanian, travel, pariwisata, kehutanan, dan industri-industri lain akibat krisis asap tersebut.

Melakukan pembakaran untuk membuka hutan juga dianggap ilegal dan dilarang di Indonesia, antara lain menurut Undang-Undang No. 32/2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Mereka yang terbukti bersalah melanggar peraturan ini dapat dikenai sanksi denda atau dipenjarakan. Temuan-temuan dari investigasi ini telah disampaikan ke pemerintah Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengumumkan akan melakukan investigasi.

Selain api, Mighty report memperlihatkan gambar, video, dan foto-foto udara yang diambil dari drone mengenai deforestasi luar biasa yang dilakukan oleh Korindo. Bahkan video promosi milik Korindo tentang bisnis kayu lapis miliknya memperlihatkan deforestasi, gergaji yang memotong kayu-kayu yang sudah tua, dan membual tentang pembukaan hutan alam. Hutan hujan di Papua memiliki 50 persen keragaman hayati dari negara kepulauan seperti Indonesia. Pemusnahan yang dilakukan Korindo terhadap hutan-hutan yang kaya seperti ini telah mengakibatkan kehancuran habitat spesies endemik di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, perusahaan ini telah membuka lebih dari 50.000 hektar hutan di Papua demi kelapa sawit sejak 1998. Luasan ini setara dengan luas Seoul, Korea Selatan.

Produksi minyak sawit yang bertanggung jawab itu tetap mungkin untuk dilakukan. Industri minyak sawit masih harus menempuh perjalanan panjang dan Korindo menjadi salah satu dari pelaku pelanggaran yang terparah. Tapi masih banyak perusahaan yang menunjukkan komitmen untuk tidak melakukan deforestasi dan eksploitasi demi kelapa sawit. Ini termasuk perusahaan-perusahaan yang melepaskan Korindo sebagai penyuplai mereka karena dianggap melanggar kebijakan-kebijakan mereka. Perusahaan-perusahaan tersebut memperlihatkan bahwa produksi yang bertanggung jawab dan keuntungan pun dapat berjalan beriringan. Demi hutan-hutan di Papua, masyarakat adat, dan margasatwa, kita berharap bahwa Korindo akan berubah menjadi Sekarang Hijau (Green Today), bukannya “Besok Hijau” (Green Tomorrow).

Featured photo is of smoke rising from burning wood rows in Korindo’s PT Berkat Cipta Abadi concession; ©Ardiles Rante/Greenpeace; 26 March 2013

by Mighty Earth