Day: January 22, 2020

Trader Tracking - Palm Oil

Trader Tracker - Palm Oil


Each month, we rank the palm oil traders and biofuel companies based on how they are responding to the cases of deforestation and peat development in our reports. Last Updated: March 2, 2020


Analisis Baru: Pembangkit Listrik Tenaga Air Batang Toru ‘Tidak Dibutuhkan’

Memberikan Suplai Tenaga Berlebih dan mengancam kepunahan kera besar pertama yang tercatat sejarah

Read in English

JAKARTA, 22 JANUARI 2020Laporan yang akan dirilis oleh konsultansi internasional terkemuka menyatakan bahwa proyek pembangkit listrik tenaga air Batang Toru senilai 1.6 juta dollar Amerika yang direncanakan untuk dibangun di Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, bukan hanya tidak diperlukan untuk memenuhi kebutuhan listrik Indonesia atau Sumatra Utara di masa depan, tetapi juga mengancam ekosistem lokal serta orangutan Tapanuli yang terancam kritis. Laporan tersebut menemukan bahwa para pendukung dam telah merepresentasikan secara keliru, melebih-lebihkan, dan membuat-buat alasan untuk pembangunan dam.

Laporan yang berjudul “Analysis of Electricity Demand in North Sumatra Province and the Planned Batang Toru Hydroelectric Power Plant’s Impacts,” (Analisis Kebutuhan Listrik di Provinsi Sumatra Utara dan Dampak Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Air Batang Toru) oleh penulis Dr. David Brown menemukan bahwa:

  1. Sumatra Utara hampir sepenuhnya terelektrifikasi, dan pemadaman bergilir sudah tidak terlalu banyak terjadi. Provinsi ini bahkan memiliki surplus energi. Dengan tambahan pembangkit listrik peak power bertenaga gas di 2017 dan perbaikan lain dalam infrastruktur jaringan, pembangunan Batang Toru tidak akan meningkatkan akses atau rata-rata suplai energi di provinsi ini.
  2. Batang Toru tidak akan menggantikan “pembangkit listrik bertenaga diesel yang disewa dari luar negeri,” karena nyatanya, tidak ada pembangkit listrik seperti yang disebutkan di Sumatra Utara. Yang ada adalah pembangkit listrik terapung tenaga gas sewaan. Bagaimanapun, implikasi perubahan iklim dan neraca pembayaran dari menggunakan bahan bakar gas berbeda dengan diesel.
  3. Terdapat klaim yang menyatakan bahwa dengan mengoperasikan Batang Toru akan menghasilkan reduksi sangat kecil .0016 hingga .0022 gigaton emisi CO2 per tahun. Angka yang sangat kecil ini bahkan merupakan overestimasi. Reduksi yang mungkin terjadi oleh Batang Toru kemungkinan besar berada di antara angka .0007 hingga .001 gigaton CO2 per tahun. Terlepas dari itu, reduksi emisi potensial merepresentasikan hanya sepersepuluh dari emisi tahunan Indonesia, dengan biaya lingkungan yang sangat besar.
  4. Terlepas dari upaya para pemilik dan pendukung Batang Toru untuk memperlihatkan citra Batang Toru sebagai penghasil peak power, hanya setengah dari output-nya yang merupakan peak power. Sisanya adalah baseload power.
  5. Kebutuhan terhadap kapasitas peak power Batang Toru yang diusulkan sudah semakin bekurang, karena adanya pembangkit listrik terapung tenaga gas 240 MW, dan kemungkinan pembangunan pembangkit listrik peak power tenaga gas 800 MW yang akan mulai beroperasi pada 2022 (diperkirakan 200 MW), 2024 (diperkirakan 300 MW) dan 2028 (diperkirakan 300 MW). Seperti Batang Toru, pembangkit listrik tenaga gas ini menghasilkan peak power pada malam hari dan bisa juga pada siang hari jika dibutuhkan.
  6. Kontribusi Batang Toru yang diajukan pada baseload power provinsi sendiri sudah tidak diperlukan karena operasi pembangkit listrik geothermal 330 MW Sarulla pada 2017 dan 2018, dan mungkin akan makin tidak diperlukan lagi setelah “ekspansi” 300 MW Sarulla yang dimulai pada 2022, serta “kemungkinan besar” pembangunan pembangkit geothermal 240 MW di Sorik Marapi. Opsi lain yang baik untuk produksi peak power saat siang hari adalah tenaga matahari, yang perlu diberikan perhatian lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan PLN.
  7. Batang Toru tidak akan menghentikan operasi pembangkit listrik tenaga diesel, dan juga tidak akan meringankan dampak neraca pembayaran negatif negara yang disebabkan oleh impor diesel. Tetapi, modal tinggi yang diperlukan untuk membangun Batang Toru akan berdampak pada keluarnya sejumlah besar dollar dari Indonesia ke rekening bank kontraktor Tiongkok yang akan membangun pembangkit listrik tersebut selain juga perusahaan induk Tiongkok yang memiliki mayoritas pembangkit listrik, seluruhnya merugikan neraca pembayaran Indonesia.
  8. Sinohydro, kontraktor yang akan membangun Batang Toru memiliki rekam jejak global terkait penipuan, praktik non-standar, dan korupsi di tiga benua, seluruhnya memperlihatkan bahwa Batang Toru memiliki resiko konstruksi dan operasi yang signifikan.
  9. Proyeksi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang terlalu besar tentang kebutuhan energi mungkin telah berkontribusi terhadap konstruksi pembangkit listrik di Sumatra Utara yang terlampau banyak. Hal ini mungkin memiliki sisi positif, seperti banyaknya pengganti yang tersedia untuk peak power (Poin 5 di atas) dan baseload power (Poin 6 di atas) yang seharusnya dihasilkan oleh Batang Toru, namun tanpa mengancam kekayaan nasional Indonesia yang terkenal, orangutan Tapanuli yang terancam punah.

Advokat perlindungan orangutan Tapanuli telah membaca penemuan-penemuan laporan ini dan menyerukan penghentian bagi proyek ini.

Laporan baru ini dibuat oleh Dr. David W. Brown, seorang principal di Brown Brothers Energy and Environment (B2E2). Dr. Brown, yang memiliki pengalaman selama 20 tahun dalam konsultansi bagi klien di sektor publik dan privat mengenai pengelolaan dan tantangan lingkungan sektor sumber daya alam Indonesia, akan hadir di Jakarta pada tanggal 22 Januari untuk mempresentasikan laporan tersebut dan mendiskusikan temuan-temuannyaa dengan pers lokal dan internasional. Ia juga akan ditemani oleh Mimi Surbakti dari Srikandi Lestari Sumatra Utara yang berfokus pada promosi pengembangan energi bersih, Tri Mumpuni, seorang ahli microhydro, dan Iqbal Damanik dari Auriga.

Latar Belakang

Dam hidroelektrik 1.6 miliar dollar Amerika Serikat North Sumatra Hydro Energy (NSHE) yang direncanakan pertama kali diumukan pada tahun 2012 dan dijadwalkan untuk rampung pada 2022.

Bagaimanapun, banyak pemberi pinjaman dana tradisional yang menolak untuk mendanai proyek ini dikarenakan oleh ancaman yang disproporsional bagi orangutan dan minimnya manfaat proyek. Bank pembangunan multilateral seperti World Bank Group telah menarik diri dari proyek, seperti bank-bank investasi swasta lain seperti Goldman Sachs. Asian Infrastructure Investment Bank juga dilaporkan telah menolak pendanaan proyek. Walaupun kontraktor milik Negara Tiongkok Sinohydro akan menangani konstruksi proyek, Bank of China baru-baru ini menyatakan bahwa mereka pun telah mengundurkan diri dari pendanaan proyek dam hidroelektrik ini.

Proyek ini akan meliputi pembangunan gardu listrik, gardu induk, terowongan headrace dan tailrace, reservoir, pelimpah serta infrastruktur pendukungnya, instalasi turbin, generator dan transformer, dan peletakan jalur transmisi.

Dampak Lingkungan

Sejak pengumuman pertamanya pada tahun 2012, proyek ini telah menjadi target kritik, terutama dari advokat lingkungan yang menyatakan bahwa dam ini akan mengancam ekosistem hutan di areanya selain juga kehidupan dan penghidupan penduduk lokal di area hilir sungai yang bergantung pada ekosistem sungai dalam cara mereka bertahan hidup, seperti contohnya perikanan, agrikultur, transportasi, dan kebutuhan air. Misi pencarian fakta pada tahun ini menemukan kekhawatiran yang signifikan dari warga lokal mengenai proyek ini. Banyak dari mereka yang telah bergabung dengan oposisi dari advokat-advokat lingkungan internasional untuk menuntut penghentian proyek.

Oposisi ini semakin intens setelah ditemukan bahwa area hutan Batang Toru, situs pembangunan proyek ini, juga merupakan habitat dari spesies orangutan yang baru ditemukan (Pongo tapanuliensis), yang hanya hidup di hutan tersebut. Para advokat lingkungan dan ahli fauna menyatakan bahwa konstruksi dam di Sungai Batang Toru akan memisahkan habitat orangutan ini secara permanen dengan mengurangi keterhubungan antara populasi dan berkontribusi terhadap kepunahan spesies langka ini yang saat ini memiliki populasi kurang dari 800 individu – kera besar paling terancam punah di dunia.

Selain merupakan habitat satu-satunya orangutan Tapanuli, ekosistem Batang Toru juga sangat beragam secara biologis, dengan 310 spesies burung, 80 spesies reptil, 64 spesies katak dan kodok, dan lebih dari 1000 spesies pohon.1 Area ini juga merupakan habitat dari enam spesies terancam dan rentan seperti siamang (Symphalangus syndactylus) dan owa ungko (Hylobates agilis) selain orangutan Tapanuli, menjadikannya salah satu dari sedikit area di dunia di mana tiga spesies kera bisa hidup berdampingan. Ekosistem Batang Toru juga merupakan habitat dari harimau Sumatra (Panthera tigris sumatrae), beruang madu (Helarctos malayanus), tapir (Tapirus indicus) dan burung-burung seperti Kuau Raja (Argusianus argus).

Analisis Baru

Setelah kontroversi berkelanjutan ini, laporan dari Brown bertujuan untuk memperhitungkan signifikansi pembangunan proyek NSHE ini dibandingkan dengan dampak negatif yang bisa dibawanya.

“Dari perspektif teknis, proyek pembangkit listrik tenaga air Batang Toru tampak dirancang dengan baik”, ungkap laporan tersebut. “Bagaimanapun, infrastruktur proyek tersebut akan menghancurkan atau mengisolasi tiga dari lima blok habitat spesies orangutan Tapanuli yang baru ditemukan—salah satu dari tujuh spesies kera besar di bumi (atau salah satu dari delapan jika manusia disertakan)”, berikut peringatan laporan tersebut.

Laporan ini mengidentifikasi ancaman spesifik pada orangutan Tapanuli, dengan menyebut bahwa spesies langka tersebut “hidup di dataran rendah di mana infrastruktur terkait proyek Batang Toru akan dibangun, serta tiga area dataran tinggi yang berdekatan.”

Orangutan Tapanuli sangat rentan karena populasinya yang terfragmentasi, dan laporan ini menyatakan bahwa proyek Batang Toru akan memengaruhi setidaknya salah satu dari tiga kelompok tersebut. “Pendukung dan penolak Batang Toru cenderung sepakat,” ungkap laporan ini, “bahwa infrastruktur dam akan menyebabkan perpindahan atau bahkan di beberapa kasus kematian dari orangutan yang tinggal di zona ketiga, selain juga isolasi genetis permanen orangutan di zona keempat dan kelima—dengan total lebih dari 70 individu.

Kesimpulan

Analisis baru ini sangat tegas terhadap temuannya: “Mungkin terdapat alasan untuk pembangunan dam listrik tenaga air Batang Toru ketika ia pertama kali diajukan pada 2012, sebelum adanya identifikasi orangutan Tapanuli dan dengan situasi energi yang sangat berbeda. Bagaimanapun, alasan dan kepentingan ini tidak lagi relevan pada tahun 2020.”

"Hasil riset ini membuktikan bahwa PLTA Batang Toru bukanlah infrastruktur yang dibutuhkan Sumatra Utara, sehingga selanjutnya kita harus membuktikan siapa yang diuntungkan dari dipaksakannya pembangunan ini,” ungkap Iqbal Damanik dari Auriga.

”Saya senang pembangkit [listrik] yang sustainable, environmentally friendly, dan pollutant-free. Microhydro dan minihydro, run off type adalah jawabannya sebab Indonesia [memiliki] banyak sungai dan ini harus dijaga dengan catchment area yang benar agar debit airnya terus mengalir seperti yang sudah direncanakan” ungkap Tri Mumpuni.

Mimi Surbakti juga menyatakan, ”Pemenuhan energi listrik harusnya tidak mengorbankan kelestarian lingkungan yang berdampak pada pemunahan satwa langka yang dilindungi. Pemerintah harusnya mampu memberikan keadilan ekologi untuk menyelamatkan ruang hidup bagi masyarakat dari sumber- sumber kehancuran dan eksploitasi alam.”

Kesimpulan dari laporan ini menyatakan bahwa, “Pendukung Batang Toru berargumen bahwa membawa spesies Orangutan Tapanuli ke ambang kepunahan adalah konsekuensi yang layak untuk diambil untuk mendukung kebutuhan tenaga masa kini dan masa depan di Sumatra Utara. Para pendukung ini mengutarakan mengenai apa yang mereka anggap sebagai manfaat dalam bidang mitigasi perubahan iklim, peak power, dan neraca pembayaran dari Batang Toru. Seluruh argumen tersebut telah dibahas dan dibuktikan kurang kuat.”(*)

Informasi lebih lanjut silakan hubungi :

Ayunda Putri
Image Dynamics
0812 200 1411 [email protected]


New Analysis: Batang Toru Hydroelectric Plant 'Unnecessary'

Will oversupply power and threaten first great ape extinction in recorded history

Baca dalam Bahasa Indonesia

JAKARTA -- A report, available in English, Bahasa and Chinese, by a leading international consultancy warns that the proposed USD 1.6 billion Batang Toru hydroelectric project in South Tapanuli Regency, North Sumatra, is not only entirely unnecessary for meeting Indonesia or North Sumatra’s future energy needs, but is also a critical threat to the local ecosystem and the critically endangered Tapanuli orangutan. The report finds that the dam’s backers have mischaracterized, exaggerated, or just manufactured much of the rationale for the dam.

The report, entitled “Analysis of Electricity Demand in North Sumatra Province and the Planned Batang Toru Hydroelectric Power Plant’s Impacts,” and authored by Dr. David Brown finds that:

  1. North Sumatra is almost fully electrified, and rolling blackouts are largely a thing of the past. The province has a power surplus. In view of the addition of gas-fired peak power capacity added in 2017 and ongoing improvements in grid infrastructure, the building of Batang Toru would not materially improve access to nor the regularity of power supply in the province.
  2. Batang Toru will not replace “diesel power plants rented from overseas,” as there are no such plants in North Sumatra. There is a rented floating gas-fired power plant. But the climate change and balance of payments implications of burning gas are quite different from those of burning diesel.
  3. It is claimed that the commissioning of Batang Toru would result in reduction of a very modest .0016 to .0022 gigatonnes of annual CO2 emissions per year. But even these are overestimates. Reductions made possible by Batang Toru are more likely to be on the order of .0007 to .001 gigatonnes of CO2 annually. Regardless, potential emissions reductions represent on the order of just one tenth of one percent of Indonesia’s annual emissions but come with enormous environmental cost.
  4. In spite of the efforts of the owners and proponents of Batang Toru to tout the proposed dam as a provider of peak power, only half of the plant’s output would be peak power. The remainder is baseload power.
  5. The need for Batang Toru’s proposed peak power capacity is already diminishing, due to the existence of a 240 MW floating gas plant, and the likely future construction of 800 MW in new gas fired peak power which will come on line in 2022 (200 MW), 2024 (300 MW) and 2028 (300 MW). Like Batang Toru, these gas plants produce peak power during the night and could also produce power during the day, if needed.
  6. As for Batang Toru’s proposed contribution to the province’s baseload power, this is already being rendered unnecessary by the 330 MW Sarulla geothermal power plant which came on line in 2017 and 2018, and could be rendered even more superfluous by a 300 MW “expansion” in capacity at Sarulla starting in 2022, as well as a the “high possibility” of 240 MW in new geothermal power at Sorik Marapi. Another excellent option for the production of power during the day would be solar power; the report recommends that the Directorate General of Electricity and PLN should give greater consideration to solar power.
  7. Batang Toru will not put diesel power plants out of business, and thus will not alleviate the negative balance of payment impact to the nation caused by the import of diesel. However, the high capital costs of building Batang Toru will lead to the outflow of dollars from Indonesia and into the bank accounts of the Chinese contractor that will build the plant, as well as the Chinese holding company that owns the majority of the plant, all to the detriment of Indonesia’s balance of payments.
  8. Sinohydro, the contractor that is building Batang Toru has a global track record of fraud, non- standard practices, and corruption on three continents, all of which suggests that Batang Toru has significant construction and operations risks.
  9. The Directorate General of Energy’s overly robust projections of power demand have led to an overbuilding of power plants in North Sumatra. This may be a blessing in disguise, as it could mean that there are many excellent substitutes available for the peak power (Point 5 above) and baseload power (Point 6 above) that Batang Toru aims to produce without threatening one of Indonesia’s world famous natural treasure, the endangered Tapanuli orangutan.

Advocates for protecting the Tapanuli orangutan have seized on the report’s findings and called for a halt to the project.

The new report was produced by Dr. David W. Brown, a principal at Brown Brothers Energy and Environment (B2E2). Dr. Brown, who has 20 years of experience in advising public and private sector clients on the governance and environmental challenges of Indonesia's natural resource sectors, will appear in Jakarta on January 22 to present the report and discuss its findings with the local and international press. He will be joined by Mimi Surbakti from Srikandi Lestari Sumatera Utara who focuses on promoting the development of clean energy, Tri Mumpuni, a microhydro expert, as well as by Iqbal Damanik from Auriga.

Background

The planned USD 1.6 billion North Sumatra Hydro Energy (NSHE) hydroelectric dam was first announced in 2012 and is scheduled for completion by 2022.

However, many traditional infrastructure lenders have refused to fund the project because of the disproportionate threat to orangutans and lack of benefits. Multilateral development banks like the World Bank Group have pulled out of the project, as have other private investment banks like Goldman Sachs. The Asian Infrastructure Investment Bank has reportedly declined to finance the project. And while state-owned Chinese contractor Sinohydro has signed on to handle the project construction, the Bank of China recently communicated that it too has pulled its planned financing for the hydroelectric dam project.

The project will include the construction of a powerhouse, a substation, headrace and tailrace tunnels, a reservoir, spillway and related infrastructure, the installation of turbines, generators and transformers, and the laying of transmission lines.

Environmental Impact

Since it was first announced in 2012, the project has been the target of criticism, especially from environmentalists, who have said the dam would pose a threat to the area’s forest ecosystem and a potential risk to the lives and livelihoods of thousands of downstream local residents who rely on the river’s ecosystem for their survival for fisheries, agriculture, transport, and daily water needs. A fact- finding mission earlier this year found considerable apprehension about the project among local residents, many of whom have joined the opposition from international environmentalists in calling for the project to be halted.

The opposition intensified when it was discovered that the Batang Toru forest area, which is the project site, was also home to a newly discovered species of orangutan (Pongo tapanuliensis), which lives exclusively in that forest. Environmentalists and wildlife experts say the construction of the dam on the Batang Toru River would permanently fracture the orangutans’ habitat, decreasing connectivity between populations and contributing to the extinction of this rare species, which currently hosts a population fewer than 800 apes – and is the world’s most endangered great ape.

In addition to providing the Tapanuli orangutan’s only home, the Batang Toru ecosystem is biologically diverse with over 310 species of bird recorded, 80 species of reptiles, 64 species of frogs and toads, and more than 1,000 tree species.1 The area is also home to six other endangered and vulnerable primate species including siamangs (Symphalangus syndactylus) and agile gibbons (Hylobates agilis) in addition to the Tapanuli orangutan, making it one of the few areas in the world where three ape species coexist. The Batang Toru ecosystem is also home to other rare and threatened animal species including the Sumatran tiger (Panthera tigris sumatrae), the sun bear (Helarctos malayanus), the tapir (Tapirus indicus) and birds such as the Great Argus pheasant (Argusianus argus).

New Analysis

In light of the continued controversy, the Brown report sought to weigh the actual necessity of building the NSHE project against the harm it could cause.

“From an engineering standpoint, Batang Toru appears well-designed,” the report says. “However, the project’s infrastructure will destroy or isolate three out of five habitat blocks of a newly-discovered species, the Tapanuli orangutan, one of only seven species of Great Ape on Earth (or one of eight if humans are counted),” it warns.

The report identifies specific threats to the Tapanuli orangutan, noting that the rare species specifically “lives in the lowlands where the infrastructure associated with Batang Toru is to be built, and in three areas of adjacent highlands.”

The Tapanuli is especially vulnerable due to its fragmented population, and the report finds that the project would impact at least three of the groups. “Even proponents and opponents of Batang Toru appear to agree,” the report says, “that the infrastructure of the dam will lead to the displacement, and in some cases, death of the orangutans living in the third zone, and the permanent genetic isolation of those living in the fourth and fifth zones, more than 70 individuals.”

Conclusion

The new analysis is clear in its findings: “There may have been a rationale for the Batang Toru hydroelectric dam when it was proposed in 2012, before the identification of the Tapanuli orangutan, and in a very different energy situation. But there’s no need for it in 2020.”

“This research shows that Batang Toru hydroelectric power plant is not a necessary infrastructure for North Sumatra. Going forward, we have to prove who gains the most benefits from this forced construction,” Iqbal Damanik from Auriga said.

“I am fond of sustainable, environmentally friendly, and pollutant-free power plants. Microhydro, minihydro, and run off type are the answers since there is a larger number of rivers in Indonesia that needs to be protected with proper catchment area in order to maintain the water debit to flow as planned,” said Tri Mumpuni.

Mimi Surbakti also stated, “The fulfillment of electrical energy demand should not sacrifice the environment, especially if it threatens the extinction of a protected species. The government should be able to give ecological justice to save the livelihoods of people from the sources of nature’s degradation and exploitation.”

The report’s conclusion says, “Proponents of Batang Toru argue that driving the Tapanuli orangutan toward extinction is a price worth paying because the project will help to meet the current and future power needs of North Sumatra province. These defenders raise what they perceive as the climate change mitigation, peak power, and balance of payments benefits of Batang Toru. All of these arguments have been examined in this paper, and all have been found wanting.”


Mighty Earth Calls on Indonesian Government to Release Imprisoned Journalist Philip Jacobson

UPDATE, Jan. 25, 2020: Philip Jacobson has been released from prison. 

Mighty Earth's original statement is below.

-

As news broke of the arrest of Mongabay journalist Philip Jacobson, Mighty Earth CEO Glenn Hurowitz released the following statement:

“Indonesian President Jokowi came into office promising to fight corruption and uphold Indonesia’s democracy, but the arrest of prize-winning journalist Philip Jacobson undermines those commitments. Phil is a true champion of Indonesia’s natural resources and people, and instead of being detained under suspicious circumstances, he should be celebrated. We call on the Indonesian government to live up to its commitments to free press and the values of Pancasila by undoing this great injustice and offense to Indonesian openness and releasing Phil immediately.

"That Phil's arrest should come on the same day that President Bolsonaro's regime charged American journalist Glenn Greenwald with bogus crimes is no coincidence. The idea that American allies like Brazil and Indonesia would even imagine arresting American journalists for doing their jobs shows a failure of leadership on the part of the United States, which has stood for freedom of the press for generations. President Trump and Secretary of State Pompeo cannot just go soft when it comes to defending Americans in trouble overseas, and they have a sacred obligation to defend these unjustly imprisoned Americans.

“A free press is essential to creating the transparency and accountability necessary for both responsible governance and environmental stewardship, and Mighty Earth supports the right of journalists everywhere to conduct their work without fear of violence, persecution, or reprisal.”

Photo via Mongabay