Surga yang Terbakar : Kelapa Sawit di Tanah Kanguru Pohon

Apa yang telah terjadi ketika konglomerat raksasa dari Korea mengincar hutan hujan perawan terbesar di Indonesia -- dan bagaimana kelapa sawit mengubahnya menjadi sabun, pelembab, dan tanki-tanki bahan bakar kelas dunia

Di dalam hutan hujan perawan Papua, kanguru-kanguru pohon berlompatan di pepohonan, burung-burung surga menari dalam keriangan dan keindahan. Di sini, alam yang magis telah muncul selama jutaan tahun, jauh dari jangkauan agribisnis global. Tetapi ada bau tak sedap yang tercium di udara.

Ketika Anda mencari sumber bau itu, Anda akan menemukan jalan yang tertutup oleh mesin berat dan tumpukan pohon-pohon yang baru saja ditebang. Inilah sebuah akhir yang tersisa dari tempat tinggal para kanguru pohon. Di sana terpampang papan bertuliskan "Konsesi Kelapa Sawit Milik Korindo".

Di atas sebatang pohon, yang beberapa bulan sebelumnya adalah hutan hujan yang hidup dengan kicauan burung-burung surga dan barisan pepohonan yang meliuk-liuk, kini hanya terlihat lumpur coklat dan udara yang dipenuhi asap. Pohon-pohon itu dibakar secara sistematis untuk memuluskan perkebunan kelapa sawit yang masif milik perusahaan Korea-Indonesia, Korindo.

Korindo tahu bahwa membakar hutan-hutan primer tersebut adalah ilegal dalam hukum di Indonesia. Karena itu mereka melakukan segala upaya agar para jurnalis menjauh. Mereka menutup jalan-jalan, membohongi media, dan menuduh orang-orang Papua, yang kebanyakan tidak pernah merelakan perusakan brutal atas tanah mereka.

Selama bertahun-tahun, kelapa sawit Korindo berakhir di mulut dan tubuh para konsumen di Eropa, Amerika Utara, China, India, Jepang, dan negeri asal Korindo, Korea, melalui beragam produk seperti donat, pasta gigi, pelembab, sabun, sampo, gula-gula, biskuit, lipstik, dan masih banyak lagi jenisnya.

Kelapa sawit Korindo juga berakhir di tanki-tanki bahan bakar para pengemudi yang tidak sadar membeli biofuel yang berbasis kelapa sawit sebagai bagian dari mandat dan subsidi biofuel negara Eropa dan Indonesia. Sebagian besar konsumen dan pengemudi tersebut tidak menyadari bahwa tanki-tanki bahan bakar mereka mengandung minyak sawit dari sebuah perusahaan yang bertanggung jawab atas perusakan habitat kanguru pohon.

Tetapi masih ada harapan akan perubahan yang sedang berjalan. Melihat temuan-temuan ini, dua pembeli langsung Korindo, pedagang minyak sawit Wilmar dan Musim Mas, menghentikan pasokan dari Korindo karena Korindo telah melanggar kebijakan No Deforestation, No Peat, and No Exploitation (NDPE) mereka.

Setelah pemutusan tersebut, pada 9 Agustus 2016 anak perusahaan Korindo, PT Tunas Sawa Erma, yang menguasai tiga konsesi lahan hutan seluas 25.000 hektar, mengumumkan moratorium untuk pembukaan hutan yang baru tiga bulan ke depan sekaligus menerapkan kebijakan NDPE. Hal ini menjadi tanda bahwa Korindo mulai merespon tekanan pasar untuk memperbaiki praktik-praktik yang dilakukanya. Tapi, di saat yang sama Korindo justru belum menerapkan moratorium deforestasi ini dalam konsesi-konsesi kelapa sawit lainnya, dalam pengoperasian produk-produk kayunya, atau lahan-lahan yang dipersiapkannya.

Mighty, sebuah organisasi lingkungan baru yang diluncurkan oleh Center for International Policy, yang bekerjasama dengan Waxman Strategies, dan bermitra dengan organisasi riset Aidenvironment, melakukan analisa terhadap praktik-praktik Korindo dengan menggunakan citra satelit dan data titik panas. Selain itu, tim Mighty pergi ke perkebunan-perkebunan kelapa sawit di pedalaman Papua untuk mendokumentasikan tindakan-tindakan yang dilakukan perusahaan. Foto-foto dan video dalam laporan ini adalah hasil investigasi. Click disini untuk tambahan foto dan video resolusi tinggi. Investigasi ini dilakukan berdasarkan kemitraan dengan Federasi Korea untuk Gerakan Lingkungan (KFEM, LSM lingkungan terbesar di Korea), organisasi Indonesia, SKP-KAMe Merauke dan PUSAKA, Rainforest Foundation Norway, dan Federasi Eropa untuk Transportasi dan Lingkungan. Laporan lengkap dengan temuannya dapat diakses di sini.

Fokus laporan ini adalah pengoperasian kelapa sawit Korindo. Namun di sisi lain, pengoperasian kayu dan kertas juga sama-sama sedang merusak hutan tropis Indonesia.

Pertahanan Terakhir

Hutan hujan Papua yang subur dan lebat Kredit: Bustar Maitar/Mighty
Foto Kanguru Pohon sebelumnya © Greenpeace / Gerald Cubitt
Video Pembuka: Deforestasi yang dilakukan konsesi Papua Agro Lestari milik Korindo. Diambil Juni 2016. Kredit: Mighty

Pulau Papua

Papua adalah provinsi paling timur Indonesia sekaligus menjadi tempat hutan hujan terakhir yang tak tersentuh di bumi ini. Sebagian tempat diPapua adalah tempat yang paling terpencil dan sulit untuk dijangkau. Selama lebih dari 50 tahun, agribisnis telah merangsek hampir ke setiap sudut di Asia. Namun sampai sekarang, Papua sebagian besar belum tersentuh, dan masih perawan.

Papua, Indonesia

Papua, Indonesia

Dipenuhi dengan anggrek dan pakis serta jauh dari gangguan manusia, hutan hujan yang lebat ini menjadi rumah bagi 50 persen dari seluruh keragaman hayati di Indonesia. Meskipun Papua dikelola sebagai bagian dari Indonesia, Papua juga menjadi bagian benua yang sama dari Australia -Oceania. Seperti halnya di sebelah timur Garis Wallacea - parit samudera yang dalam yang membagi dua benua- flora, fauna, dan orang Papua lebih berkaitan erat dengan yang berada di Australia dibanding bagian-bagian lain di Indonesia. Ketika Anda sampai Papua, Anda telah meninggalkan wilayah yang memiliki harimau, orangutan, badak, dan gajah. Anda memasuki kerajaan binatang marsupial - sebuah galaksi besar yang magis, aneh, dan tidak terganggu untuk burung punjung, kasuari, kuskus, dan kanguru pohon.

Ternyata, wilayah dimana Korindo sekarang menjalankan usahanya di Maluku Utara menjadi salah satu perhentian Alfred Russel Wallace selama delapan tahun ekspedisinya di Indonesia yang terkenal itu. Dalam ekspedisi itu, Wallace kagum dengan keragaman hayati di tempat ini sehingga dapat mengumpulkan 100.000 serangga, burung, dan spesimen binatang yang membantunya mengembangkan teori evolusi seiring dengan teori kontemporer Charles Darwin.

Gambaran Wallace terhadap Burung Surga, dari Bukunya "The Malay Archipelago”, 1869

Gambaran Wallace terhadap Burung Surga, dari Bukunya "The Malay Archipelago”, 1869

Sebuah peta dari garis Wallace , batas fauna yang memisahkan ecozones dari Asia dan Wallacea , yang merupakan zona transisi antara Asia dan Australia

Sebuah peta dari garis Wallace , batas fauna yang memisahkan ecozones dari Asia dan Wallacea , yang merupakan zona transisi antara Asia dan Australia

Kanguru Pohon di hutan hujan Papua.Kredit: Bustar Maitar\/Mighty

Kanguru Pohon di hutan hujan Papua.
Kredit: Bustar Maitar/Mighty

Namun, penggusuran dan pembakaran sistematis dari Korindo di surga ini telah membawa kanguru pohon dan saudaranya, kuskus, berada di ambang kepunahan. Tak seperti kanguru umumnya, kanguru pohon telah beradaptasi dengan kehidupannya di pohon. Mereka punya kaki yang lebih pendek, tungkai depan yang lebih kuat, dan ekor panjang untuk keseimbangan dan untuk bergelayut di dahan pohon seperti lemur. Ada 14 spesies kanguru pohon yang semuanya asli dari hutan hujan Papua, Papua Nugini, dan beberapa daerah di Australia. Sebagian besar spesies jumlahnya turun tajam dan sekarang berisiko akan punah karena perburuan dan hilangnya habitat mereka. Kanguru pohon berbulu emas yang ditemukan di Papua telah menjadi korban perusakan habitat dan perburuan ini dan telah kehilangan 99% sejarahnya.

Foto © Greenpeace

Foto © Greenpeace

Burung Surga Foto: © Greenpeace \/ Takeshi Mizukoshi.

Burung Surga 
Foto: © Greenpeace / Takeshi Mizukoshi.

Masyarakat adat juga menderita akibat kehadiran Korindo. Salah satu konsesi milik Korindo di Maluku Utara, dimana sebagian besar masyarakat yang telah tinggal di sana selama ratusan tahun, sangat menentang perkebunan kelapa sawit. Korindo mengabaikan hak-hak adat mereka dengan tetap melanjutkan operasinya di wilayah itu. Hanya dalam kurun waktu beberapa tahun, Korindo telah menghancurkan hutan yang oleh masyarakat Papua disebut rumah mereka selama berabad-abad.

Sebuah keluarga dari suku Kowin Marind yang tanahnya terkena deforestasi karena perusahaan perkebunan Korindo,  PT Papua Agro Lestari.  Kredit: Bustar Maitar\/ Mighty


Sebuah keluarga dari suku Kowin Marind yang tanahnya terkena deforestasi karena perusahaan perkebunan Korindo,  PT Papua Agro Lestari.  
Kredit: Bustar Maitar/ Mighty

Ada 3,6 juta orang di wilayah Papua, termasuk 312 suku berbeda dan orang-orang yang jarang tersentuh. Korindo, sebuah perusahaan yang tidak ada hubungan historis dengan Papua, menghadirkan ancaman besar bagi kehidupan orang Papua. Hampir dipastikan perkebunan milik Korindo takkan berumur panjang. Perusahaan pasti akan mengeruk uangnya dan lari. Tetapi, kalau Korindo tidak menginvestasikan dana untuk restorasi yang masif, perusahaan itu hanya akan meninggalkan lansekap yang hancur yang tidak lagi dapat menyangga keberagaman makanan dan orang seperti sediakala.

Dalam laman Korindo, perusahaan ini mengklaim telah memenuhi "tanggung jawab mereka terhadap perlindungan lingkungan di Indonesia dan memajukan masyarakatnya."

Namun Korindo telah menolak untuk mengidentifikasi atau melakukan konservasi terhadap habitat spesies atau hutan yang terancam punah dalam konsesi-konsesi mereka. Ini merupakan sebuah praktik yang makin meningkatkan norma di kalangan perusahaan-perusahaan kelapa sawit.

Penghancuran Hutan Surga

Gambaran dari udara mengenai kontras sebenarnya antara lahan yang tak tersentuh dan lahan yang dibuka Korindo melalui konsesi Papua Agro Lestari. Diambil Juni 2016.
Kredit: Mighty

Korindo

Korindo, sebuah perusahaan yang namanya terdiri dari kata Bahasa Korea dan Indonesia, merupakan perusahaan kelapa sawit terbesar di Papua. Bisnis utama perusahaan adalah sumber daya alam yang mengoperasikan konsesi penebangan kayu, bubur kayu, dan konsesi kelapa sawit, kayu lapis, produksi serpih kayu dan kelapa sawit. Bisnis Korindo lainnya meliputi manufaktur kertas koran, industri berat termasuk kincir angin, keuangan, dan real estat. Korindo dikendalikan oleh keluarga Seung dari Korea Selatan. Korporasi Hyosung dari Korea Selatan memiliki 15% saham dari dari perkebunan Korindo dimana perusahaannya sangat aktif membuka hutan.

Deforestasi

Konglomerat Korea-Indonesia yang didirikan pada 1969 mulai melakukan operasi penebangan pada 1993 dan mengembangkan perkebunan kelapa sawit pertamanya pada 1998. Korindo memiliki delapan wilayah konsesi di Papua dan Maluku Utara yang luas total seluruhnya 160.000 hektar. Secara keseluruhan, perusahaan ini telah membuka lebih dari 50.000 hektar hutan di Papua sejak 1998. Luasan ini setara ukuran Seoul, Korea Selatan. Sejak 2013, perusahaan ini mempercepat pembukaan dan pembakaran lahan secara agresif untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit dengan menghancurkan 30.000 hektar hutan dari awal 2013 hingga Mei 2016. Dari luasan itu, 11.700 hektar adalah hutan primer. Dalam lamannya, Korindo menyatakan target 200.000 hektar perkebunan kelapa sawit pada 2020.


Video Promosi kayu lapis KORINDO

Korindo banyak merekrut staf dari sekolah-sekolah kehutanan di Korea untuk pengoperasian di Indonesia. Para mahasiswa muda yang bersemangat terhadap lingkungan ini sering berpikir bahwa mereka akan menanam pohon begitu bergabung dengan Korindo. Mereka tidak menyadari bahwa mereka harus memotong dan membakar hutan hujan sebelum mereka menanam benih pohon sawit.

Proses pembukaan lahan yang digunakan Korindo dimulai dengan sebuah proses yang disebut 'lining', yang dilakukan dengan membuat blok-blok perkebunan di hutan. Selanjutnya, tim itu menebang kayu berkualitas tinggi untuk dijual. Setelah itu, mereka membabat hutan dengan menggunakan buldozer dan ekskavator. Mereka kemudian mendorong sisa kayu dan ranting menjadi barisan tumpukan kayu untuk dibakar. Tim kemudian mulai membakar barisan kayu. Karena kandungan biomasa yang tinggi di hutan Papua, api akan mempercepat proses pemusnahan. Kalau pembakaran tidak membakar sisa-sisa kayu hutan, maka Korindo akan membakar barisan tumpukan kayu itu untuk kedua kalinya beberapa minggu berikutnya. Lalu, langkah terakhir adalah proses penanaman kelapa sawit.

Api ditanah kanguru pohon

Korindo telah memusnahkan hutan hujan Papua untuk menanam kelapa sawit mereka. Tayangan ini diambil pada Juni 2016 di perkebunan Korindo di Merauke.
Kredit: Mighty

Kebakaran

Pada Mei 2016, seorang perwakilan Korindo merespon sebuah pertanyaan yang diajukan oleh majalah berita terkemuka dari Korea SisaIN yang mengatakan, "Perusahaan kami tidak menciptakan perkebunan dengan pembakaran yang disengaja."

Akan tetapi, bukti satelit yang dibeberkan oleh Aidenvironment menunjukkan hal sebaliknya yang mengungkapkan penggunaan api secara sistematis oleh Korindo selama proses pembukaan lahan. Citra satelit menunjukkan bahwa lokasi-lokasi titik panas sama persis dengan pengembangan lahan Korindo. Ini berarti bahwa api tidak muncul secara alami atau dilakukan oleh masyarakat lokal seperti yang dijadikan alasan Korindo, karena wilayah-wilayah yang terkena selalu bergerak dari tahun ke tahun mengikuti langsung pergerakan kegiatan Korindo. Berikut ini hanyalah contoh kecil dari bukti deforestasi dan pembakaran yang dilakukan Korindo demi kelapa sawit (untuk informasi lebih lanjut see the full report).

Titik panas di Konsesi PT Donghin Prabhawa (PT DP) milik Korindo : 2013-2015

Secara keseluruhan ada 351 titik panas yang terekam di PT DP selama kurun waktu 2013-2015 (43 titik api di 2013, 144 di 2014 dan 164 pada 2015). Kebakaran biasanya terjadi beberapa bulan setelah deforestasi sehingga hal ini menjelaskan sekali bahwa Korindo menggunakan api untuk membersihkan biomasa dari lahan agar siap ditanami. Perlu diperhatikan pula bahwa hampir tidak ada api di kawasan berhutan di sekeliling pembangunan perkebunan. Kebakaran juga tidak terjadi di wilayah-wilayah yang sudah ditanami kelapa sawit. Hal ini menunjukkan bahwa kebakaran terjadi selama proses pembukaan lahan.

Gambar berikut menunjukkan titik panas yang terekam pada 2013, 2014, dan 2015 yang masing-masing ditumpuk dengan citra satelit pada tahun berurutan.

19-21 Agustus , 2013 Ada 43 titik api yang terekam pada konsesi PT DP di 2013.Citra Landsat 8 

19-21 Agustus , 2013 
Ada 43 titik api yang terekam pada konsesi PT DP di 2013.
Citra Landsat 8 

24 Oktober  - 1 November  2014Ada  144 titik api terekam di PT DP milik Korindo pada 2014.Citra Landsat 8 

24 Oktober  - 1 November  2014
Ada  144 titik api terekam di PT DP milik Korindo pada 2014.
Citra Landsat 8 

16-26 Juni 2015Ada  164 titik api terekam pada PT DP milik Korindo pada 2015.Citra Landsat 8 Sumber: FIRMS, Fire Information for Resource Management System, http:\/\/go.nasa.gov\/27awNFg.

16-26 Juni 2015
Ada  164 titik api terekam pada PT DP milik Korindo pada 2015.
Citra Landsat 8 

Sumber: FIRMS, Fire Information for Resource Management System, http://go.nasa.gov/27awNFg.

Titik Panas di PT Tunas Sawa Erma 1B- Bagian selatan

Anak perusahaan Korindo PT Tunas Sawa Erma 1B (PT TSE 1B), yang menguasai wilayah seluas 19.000 hektar, mulai bekerja di Papua pada 2005. Ada 25 klan suku asli yang sebagian besar memiliki wilayah ini dan menolak proposal perkebunan Korindo. Namun demikian, pada 2015 Korindo tetap melanjutkan pembukaan lahan di wilayah ini.

Seperti terlihat pada gambar-gambar satelit berikut, ada 88 titik panas terekam pada 2015 dan 6 terekam pada Januari 2016. Menjelang akhir April 2015, sekitar 2.800 hektar telah dibuka.

Kebakaran masif yang dilakukan oleh Korindo pada konsesi PT TSE 1B dapat terlihat di citra satelit berikut yang diambil pada akhir Oktober 2015.

Bukti satelit yang dikumpulkan oleh dokumen Aidenvironment mengenai penggunaan api secara sistematis oleh Korindo. Citra Landsat 8 dari  24 Okt - 1 Nov  2015

Bukti satelit yang dikumpulkan oleh dokumen Aidenvironment mengenai penggunaan api secara sistematis oleh Korindo. 
Citra Landsat 8 dari  24 Okt - 1 Nov  2015

Warna coklat dalam gambar berikut, yang diambil pada awal Mei 2016, menunjukkan wilayah yang dibuka Korindo pada konsesi PT TSE 1B, dimana 500 hektar merupakan hutan primer dan 2.300 hektar hutan sekunder.

Bukti satelit yang dikumpulkan  oleh  Aidenvironment mengenai penggunaan api dan deforestasi  secara sitematis oleh Korindo . Sentinel-2 image, 11 Mei 2016

Bukti satelit yang dikumpulkan  oleh  Aidenvironment mengenai penggunaan api dan deforestasi  secara sitematis oleh Korindo . Sentinel-2 image, 11 Mei 2016

Titik panas di Konsesi PT Berkat Cipta Abadi 1 (PT BCA 1)

Seluruh wilayah konsesi PT BCA 1 adalah hutan sebelum Korindo mulai mengoperasikan kelapa sawit. Selama 2013 dan 2014, secara keseluruhan ada 4.500 hektar hutan primer serta 8.700 hektar hutan sekunder yang dibabat. Hanya tersisa 700 hektar koridor sungai yang ditinggalkan seperti terlihat di gambar berikut.

1: Seluruh wilayah konsesi berhutan sebelum Korindo beroperasi. Sumber: Indonesian Ministry of Forestry forest cover maps for 20112: Korindo membabat   4.500 hektar hutan primer dan  8.700 hektar hutan sekender. Hanya  700 hektar koridor sungai yang disisakan.  Sumber:  Landsat 8 imagery for 22 to 30 September 2015

1: Seluruh wilayah konsesi berhutan sebelum Korindo beroperasi. Sumber: Indonesian Ministry of Forestry forest cover maps for 2011

2: Korindo membabat   4.500 hektar hutan primer dan  8.700 hektar hutan sekender. Hanya  700 hektar koridor sungai yang disisakan.  
Sumber:  Landsat 8 imagery for 22 to 30 September 2015

Pengembangan lahan dimulai di bagian utara dan berakhir di bagian selatan. Titik panas mengikuti deforestasi dan pengembangan lahan seperti terlihat pada grafik berikut. Secara keseluruhan ada 106 titik panas terekam pada 2013 dan 2014. Pembakaran adalah ilegal dalam hukum Indonesia. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara khusus melarang PT BCA membakar sisa kayu. Korindo mengabaikan peringatan ekstra dan kenyataan bahwa api mereka ilegal, dan tetap melanjutkan pembakaran.

Gambar berikut menunjukkan sebaran titik panas dari utara ke selatan pada 2013 dan 2014 karena Korindo telah membuka lahan. Sekali lagi, pola api persis mengikuti pengembangan lahan Korindo untuk menggambarkan bahwa kebakaran tidak terjadi alami.

Pola titik panas PT BCA pada  2013 dan 2014

Pola titik panas PT BCA pada  2013 dan 2014

Ilegalitas

Selain merugikan lingkungan dan kesehatan masyarakat, membakar untuk pembukaan lahan dianggap ilegal yang dilarang antara lain oleh Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang terbukti bersalah melanggar undang-undang ini dapat dihukum denda atau penjara. Pada Oktober 2015, Wakil Gubernur Papua Kleman Tinal berbicara melawan perusahaan yang "mengurangi biaya pembukaan dengan membakar" serta mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang menyebabkan kebakaran hutan harus segera ditutup. Undang-undang Transboundary Haze di Singapura juga dapat menetapkan denda dan penjara kepada perusahaan-perusahaan asing seperti Korindo yang menyebabkan kabut asap di Singapura. Temuan-temuan dari investigasi ini akan disusun oleh pemerintah Indonesia dan Singapura.

Korindo telah lolos dari pembakaran hutan yang dilakukannya-dengan satu pengecualian. Pada akhir 2015, Korindo menerima penundaan izin selama tiga bulan karena kebakaran pada 2015 di salah satu dari konsesi kayu industrinya di Kalimantan.

Peralatan berat digunakan untuk menumpuk batangan kayu yang akan dibakar habis oleh perusahaan PT Papua Agro Lestari milik Korindo.
Kredit: Mighty

KORINDO Vs Masyarakat

Seorang pria dari masyarakat adat setempat berdiri di pinggiran perkebunan PT. Tunas Sawa Erma milik Korindo. Masyarakat lokal berkeberatan terhadap perkebunan Korindo di tanah mereka. Tetapi perusahaan tetap melanjutkan pembukaan lahan.
Kredit: Mighty

Pelecehan Hak-hak Masyarakat

Selain kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh Korindo, perusahan juga gagal mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat yang telah menggantungkan hidupnya pada hutan selama berabad-abad.

Korindo tidak mengakui hak masyarakat lokal untuk memberikan persetujuan terhadap setiap pembangunan baru di lahan masyarakat (sebuah konsep yang dikenal dengan Persetujuan di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC). Masyarakat-masyarakat di Maluku Utara telah tinggal di tempat itu selama beratus-ratus tahun dan mereka sebagian besar sangat menentang perkebunan kelapa sawit. LSM Indonesia Walhi cabang Maluku Utara mengajukan gugatan terhadap Korindo. Para warga desa dari lima masyarakat menuntut pemerintah Indonesia agar menolak izin Korindo.

Pada April 2010, Center for International Forestry Research (CIFOR) mewawancarai pekerja, pemilik tanah, dan orang yang tinggal berdekatan dengan dua konsesi milik Korindo. Ketiga kelompok tersebut menyatakan bahwa perkebunan telah mengurangi pendapatan mereka dari produk-produk hutan serta kemampuan mereka untuk mengumpulkan kayu bakar dan kayu untuk pembuatan tempat tinggal. Mereka juga mengeluhkan akses mereka yang berkurang terhadap makanan dan pendapatan dari sumber daya hutan. Mereka telah berubah dari masyarakat yang mandiri menjadi masyarakat yang ketergantungan yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari beras bantuan. Lebih dari 60 persen pemilik lahan dan orang-orang di sekitar perkebunan melaporkan kualitas air yang berkurang.


Masyarakat lokal Papua tidak menerima manfaat dari ekspansi perkebunan kelapa sawit Korindo yang berada di lahan dimana mereka telah tinggal disana selama berabad-abad.
Kredit: Mighty

Meskipun kelompok-kelompok masyarakat adat setempat terdampak oleh Korindo, mereka punya sedikit akses untuk melaporkan praktik-praktik ilegal kepada media, karena Papua sangat tertutup rapat terhadap jurnalis dan masyarakat madani. Disamping itu, Korindo punya relasi erat dengan angkatan bersenjata di wilayah itu yang dapat digunakan untuk menekan atau mengancam masyarakat lokal yang melawan Korindo.

Foto sebelumnya: Anak dari suku Marind Kowind menatap masa depan suram di tengah deforestasi.
Kredit: Mighty

Kemana Minyak Sawit Korindo Berakhir?

Minyak sawit Korindo digunakan oleh konsumen di Eropa, Amerika Utara, China, dan India. Minyak sawit digunakan dalam pembuatan sabun, pelembab, lipstik, biskuit, sampo, dan banyak produk-produk lain yang kita gunakan setiap hari. Lima puluh persen dari barang-barang konsumen mengandung minyak sawit.

Ketika ditanya melalui surat elektronik apakah mereka mengambil bahan baku dari Korindo, langsung atau tidak langsung, inilah jawaban yang disampaikan oleh para pembeli utama minyak sawit. Harap diperhatikan bahwa ini berdasarkan laporan sendiri:

Respon dari perusahaan-perusaaan konsumen terkemuka yang membeli minyak sawit.  

Respon dari perusahaan-perusaaan konsumen terkemuka yang membeli minyak sawit.  

Tindakan-tindakan Korindo telah membuatnya kehilangan konsumen-konsumen utama, termasuk pedagang besar minyak sawit seperti Wilmar dan Musim Mas yang tidak lagi menjadi pembeli langsung Korindo, serta para pembeli tidak langsung yang mengambil bahan baku dari mereka. Ini semua karena Korindo telah melanggar kebijakan-kebijakan "No Deforestation, No Peat, and No Exploitation". Akses Korindo terhadap pasar global pun makin terancam jika perusahaan itu tetap melanjutkan bisnisnya seperti biasa.

Kotor Energi Angin

Korindo mempunyai sebuah perusahaan yang disebut KOUSA yang berbasis di Los Angeles, California. Perusahaan ini menjual kincir angin untuk perusahaan-perusahaan besar seperti Siemens, Nordex, Suzlon, Iberdrola dan Gamesa. Sayangnya, manfaat energi angin terhadap iklim dari kincir-kincir pembangkit itu berasal dari deforestasi dan pembakaran ekstrem terhadap lingkungan yang dilakukan Korindo. Dengan mengambil bahan baku dari Korindo, kincir-kincir angin tersebut berarti membantu mendanai deforestasi, sehingga energi yang seharusnya bersih menjadi kotor dalam kasus ini. Agar perusahaan-perusahaan angin ini dapat menjual energi yang benar-benar bersih, mereka harus segera menghentikan pembelian mereka dari Korindo, lalu berpindah ke perusahaan-perusahaan manufaktur lain yang menghasilkan turbin-turbin angin tanpa melakukan deforestasi.

Kincir angin Korindo Credit: Korindo Wind Website

Kincir angin Korindo Credit: Korindo Wind Website

Apa yang Korindo harus lakukan?

Apa yang Harus Dilakukan Korindo untuk Membersihkan Tindakannya?

· Segera memberlakukan moratorium terhadap semua pembukaan dan pembakaran hutan baru.

· Mengadopsi dan segera melaksanakan kebijakan lintas komoditas yang melindungi lansekap dengan stok karbon tinggi (Pendekatan Stok Karbon Tinggi tersedia di http://www.highcarbonstock.org), hutan dengan nilai konservasi tinggi dan lahan gambut dengan kedalaman berapapun, yang menghormati manusia, masyarakat, dan hak pekerja. Kebijakan ini harus berlaku untuk semua operasi global, anak perusahaan, joint venture, mitra rantai pasokan kepada milik Korindo. Korindo juga harus mengeluarkan rencana implementasi, bekerja dengan mitra pelaksana terpercaya, mengeluarkan laporan kemajuan secara teratur, dan melakukan verifikasi ketaatan melalui pihak ketiga yang independen.

· Menghentikan semua operasi PT Gelora Mandiri Membangun di Halmahera Selatan (Maluku Utara), dimana Korindo melakukan perambahan terhadap wilayah adat milik masyarakat setempat dan segera mengeluarkan wilayah adat masyarakat dari areal berizin.

· Memusatkan perhatian dan pemulihan kerugian lingkungan yang ditinggalkan, penyerobotan lahan, dan pelanggaran hak asasi manusia - termasuk mengembalikan wilayah adat, menyelesaikan konflik-konflik sosial dan memulihkan ekosistem yang rusak. Korindo perlu membiayai restorasi sebuah wilayah setidaknya setara dengan kerusakan yang telah dilakukan selama lebih dari dua dasawarsa.

· Menyepakati transparansi yang luas termasuk melepaskan lokasi pabrik pengolahan dan batas-batas konsesi seluruh komoditas, mengungkapkan nama-nama dan lokasi pemasok pihak ketiga, dan memberi laporan reguler mengenai kepatuhan pemasok pihak ketiga.

· Tunduk terhadap segala tuntutan hukum atas penggunaan api yang dilakukan oleh Korindo untuk membuka lahan dan merampas kendali atas wilayah adat tanpa persetujuan masyarakat yang memiliki lahan.

Lakukan Aksi untuk Melindungi Kanguru Pohon

Beritahu KORINDO, Cukup sudah. Sign this petition untuk meminta KORINDO melakukan pengehentian pembukaan hutan dan berhenti mengambil tanah masyarakat serta biarkan hutan itu bebas dari kepala sawit dan perusahaan kayu

Kesimpulan

Laporan ini mendokumentasikan perusakan atas 50.000 hektar hutan sejak 1998 dan 30.000 hektar hutan sejak 2013 oleh Korindo. Tragedi deforestasi yang ada saat ini harus dihentikan. Teknologi ada untuk menghentikannya. Aksinya telah melanggar hukum Indonesia serta dituntut bertanggung jawab atas komitmen pengambilan sumber baku dari konsumennya - tetapi tetap dibiarkan berlanjut secara terbuka dalam waktu yang sangat lama.

Kami berharap pemerintah Indonesia, Singapura, dan pemerintah lainnya untuk segera bertindak terkait dengan bukti-bukti yang disampaikan di sini. Kami juga berharap para pembeli minyak sawit, kertas, turbin angin, dan produk-produk lain dari Korindo tidak akan melakukan pembelian lagi di Korindo. Tetapi kampanye ini tidak akan berakhir dengan aksi oleh Korindo. Korindo hanya satu perusahaan. Tapi ada belasan kasus lain yang menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan terkemuka minyak sawit, kertas, dan karet tidak melakukan upaya memadai untuk menghilangkan industri deforestasi dan memulihkan reputasinya dalam pangsa pasar global, meskipun ada aksi signifikan oleh sektor swasta. Aksi industri gabungan yang transparan dan otomatis seperti moratorium kedelai di Brazil harus menjadi langkah pertama. (Untuk mengetahui hal ini lebih lanjut, silakan lihat artikel Glenn Hurowitz yang dimuat di harian yang berjudul “Straight talk about Indonesia’s Deforestation”).

Pemerintah Indonesia dan Malaysia juga dapat memonitor deforestasi dalam waktu yang hampir sesungguhnya dan mengirimkan penegak hukum yang berwenang untuk menghentikan dan menghukum perusahaan-perusahaan seperti Korindo. Mengapa para pejabat penting pemerintahan tidak mau melakukannya dalam kasus ini juga dapat diselidiki lebih lanjut oleh badan-badan antikorupsi di setiap negara. Akhirnya, Singapura dengan Undang-undang Transboundary Haze memperbolehkan jaksa untuk mengejar pertanggungjawaban sipil dan kejahatan terhadap perusahaan-perusahaan yang telah menyebabkan kabut asap di Singapura. Tindakan-tindakan Korindo yang jelas melakukan pembakaran dan tindakan ilegal menjadi target investigasi yang jelas bagi aparat penegak hukum Singapura.

Aksi bersama industri dibarengi dengan tindakan hukum pemerintah yang kuat sangat diperlukan untuk memastikan agar tidak muncul Korindo-Korindo lainnya. Dengan demikian, generasi mendatang dapat mengetahui bahwa kanguru pohon masih dapat melompat-lompat di hutan yang menjadi rumah mereka selamanya.

Foto: Rhett A. Butler / Mongabay.com